Percepat Asta Cita dan Program Tiga Juta Rumah, Sesmenko Ayodhia Dorong Sinergi Program Perumahan dan Penanganan Kawasan Kumuh
LAMONGAN — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Ayodhia G.L. Kalake, mendorong sinergi program perumahan dan penanganan kawasan kumuh sebagai bagian dari percepatan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Program Tiga Juta Rumah. Hal tersebut disampaikan saat meninjau kawasan permukiman kumuh dan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Warulor, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (5/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan BSPS dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Sesmenko Ayodhia menegaskan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Menurutnya, tantangan perumahan nasional masih cukup besar, mulai dari backlog kepemilikan rumah hingga tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan terpadu.
“Penyediaan rumah layak huni tidak bisa dipandang semata sebagai pembangunan fisik. Perumahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar setiap program dapat memberikan dampak optimal,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia menambahkan, pembangunan perumahan perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses sanitasi, serta penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya menghasilkan rumah yang layak huni, tetapi juga lingkungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Novia Fitriyati, menjelaskan Program BSPS menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan gotong royong.
“BSPS tidak hanya berorientasi pada hasil berupa rumah yang lebih layak huni, tetapi juga membangun keswadayaan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk terlibat aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Novia.
Lebih lanjut, Novia menekankan penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek perumahan, legalitas lahan, infrastruktur dasar, pembiayaan, tata ruang, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media menjadi kunci percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Infra meninjau empat unit rumah yang menjadi calon penerima BSPS dari total 129 kepala keluarga calon penerima BSPS Tahap II. Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
Adapun kriteria penerima BSPS antara lain memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah, termasuk dalam desil 4 ke bawah dengan prioritas masyarakat miskin dan miskin ekstrem, hanya memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah menerima BSPS dalam 10 tahun terakhir, serta bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan prinsip tanggung renteng.
Kemenko Infra akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan program perumahan dan penanganan kawasan permukiman berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Program BSPS dan penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian penting dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah menuju Indonesia Emas 2045.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Infra Andreas Dipi Patria, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Enfy Diana Dewi, serta Kepala Desa Warulor Kabupaten Lamongan Thohir Syamsuddin.
*SP-184/INFRA/HUMAS/VI/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan BSPS dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Sesmenko Ayodhia menegaskan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Menurutnya, tantangan perumahan nasional masih cukup besar, mulai dari backlog kepemilikan rumah hingga tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan terpadu.
“Penyediaan rumah layak huni tidak bisa dipandang semata sebagai pembangunan fisik. Perumahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar setiap program dapat memberikan dampak optimal,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia menambahkan, pembangunan perumahan perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses sanitasi, serta penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya menghasilkan rumah yang layak huni, tetapi juga lingkungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Novia Fitriyati, menjelaskan Program BSPS menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan gotong royong.
“BSPS tidak hanya berorientasi pada hasil berupa rumah yang lebih layak huni, tetapi juga membangun keswadayaan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk terlibat aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Novia.
Lebih lanjut, Novia menekankan penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek perumahan, legalitas lahan, infrastruktur dasar, pembiayaan, tata ruang, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media menjadi kunci percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Infra meninjau empat unit rumah yang menjadi calon penerima BSPS dari total 129 kepala keluarga calon penerima BSPS Tahap II. Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
Adapun kriteria penerima BSPS antara lain memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah, termasuk dalam desil 4 ke bawah dengan prioritas masyarakat miskin dan miskin ekstrem, hanya memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah menerima BSPS dalam 10 tahun terakhir, serta bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan prinsip tanggung renteng.
Kemenko Infra akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan program perumahan dan penanganan kawasan permukiman berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Program BSPS dan penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian penting dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah menuju Indonesia Emas 2045.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Infra Andreas Dipi Patria, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV Enfy Diana Dewi, serta Kepala Desa Warulor Kabupaten Lamongan Thohir Syamsuddin.
*SP-184/INFRA/HUMAS/VI/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
