CIREBON — Perjuangan panjang pengurus dan umat Vihara Welas Asih Kota Cirebon untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah dan bangunan rumah ibadah akhirnya berbuah hasil setelah belasan bahkan puluhan tahun menanti. Sertipikat hak milik yang selama ini diupayakan baru dapat terwujud pada masa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebagai bentuk apresiasi atas terwujudnya cita-cita tersebut, Yayasan Buddha Metta mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berkunjung ke Vihara Welas Asih Kota Cirebon, Selasa (16/12/2025). Dalam kesempatan itu, pihak vihara juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Menko AHY sebagai ungkapan terima kasih atas peran dan komitmennya dalam menghadirkan kepastian hukum bagi rumah ibadah.

Dalam kunjungannya, Menko AHY menegaskan bahwa lahan dan bangunan Vihara Welas Asih telah resmi dinyatakan sebagai hak milik yang sah secara hukum oleh negara.

“Ini semua sudah secara resmi dinyatakan oleh negara, khususnya oleh Kementerian ATR/BPN, sebagai hak milik. Dengan demikian, telah ditetapkan kepastian hukum atas lokasi tanah sekaligus bangunan yang ada di vihara ini,” ujar Menko AHY.

Menurutnya, kepastian hukum atas rumah ibadah merupakan hal fundamental agar umat dapat menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan bermartabat, tanpa dibayangi persoalan legalitas.

“Mudah-mudahan kepastian hukum ini memberikan ketenangan bagi seluruh umat Buddha yang ingin beribadah, termasuk para pengurus yayasan dan pengurus vihara. Kami senang bisa menjadi bagian dari proses panjang yang akhirnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY bersama keluarga besar Yayasan Buddha Metta meninjau langsung Vihara Dewi Welas Asih yang memiliki nilai sejarah panjang. Vihara ini telah berdiri sejak abad ke-16 dan menjadi salah satu rumah ibadah tertua yang terus dimuliakan oleh umat Buddha serta dihormati oleh masyarakat luas di Kota Cirebon.

“Saya berbahagia bisa kembali ke Kota Cirebon. Vihara ini berdiri sejak tahun 1500-an dan telah menjadi rumah ibadah yang dimuliakan oleh umat Buddha serta dihormati oleh masyarakat luas,” ungkap Menko AHY.

Selain Vihara Dewi Welas Asih, Menko AHY juga menyampaikan bahwa kepastian hukum telah diberikan pemerintah terhadap dua vihara lainnya di Kota Cirebon.

“Selain Vihara Dewi Welas Asih, ada juga Vihara Pemancar Keselamatan dan Vihara Makin Talang. Ketiganya telah mendapatkan kepastian hukum,” jelasnya.

Anggota Dewan Pembina Yayasan Buddha Metta, Iwan Santoro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terwujudnya sertipikat yang telah diperjuangkan selama hampir tiga dekade.

“Perjuangan ini hampir 30 tahun. Dan, saat ini akhirnya sudah dikembalikan kepada kami. Setidaknya, tiga vihara ini sudah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM),” ujar Iwan Santoro.

Ia menambahkan, kepastian hukum tersebut dikukuhkan pada penghujung masa jabatan AHY saat masih mengemban amanah sebagai Menteri ATR/BPN, sehingga memiliki makna yang sangat mendalam bagi umat dan pengurus vihara.

“Karena itu, kehadiran Bapak AHY hari ini menjadi kebahagiaan dan kehormatan bagi kami. Ini adalah bentuk apresiasi kami atas peran beliau dalam mewujudkan cita-cita yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun,” tuturnya.

Menko AHY menegaskan bahwa perlindungan negara terhadap rumah ibadah sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menilai toleransi kehidupan beragama, kerukunan, persatuan, dan pluralisme yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan besar bangsa.

“Kita ingin Indonesia terus maju, menjadi negara yang sejahtera dan makmur. Toleransi, kerukunan, dan persatuan adalah kekuatan besar bangsa kita. Rumah-rumah ibadah harus kita jaga bersama,” tegas Menko AHY.

Ia juga berharap, Yayasan Buddha Metta serta Vihara Dewi Welas Asih dan vihara lainnya dapat terus menjadi sumber kedamaian, ketenteraman, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat.

“Kita juga tidak boleh lupa, saat ini bangsa kita sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam kondisi apa pun, persatuan dan kepedulian sosial harus terus kita jaga,” pungkas Menko AHY.

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, serta Staf Khusus Menko Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Arif Rachman.

SP-431/INFRA/HUMAS/XII/2025

Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia

Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra

#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi