Hadiri Rakornas Informasi Geospasial, Menko AHY: Tata Ruang Harus Jadi Panglima Pembangunan
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya informasi geospasial sebagai fondasi dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2025, Selasa (16/07/2025), di Gedung Bappenas, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfai.
"Kami tentunya menyambut baik semangat dari teman-teman BIG sebagai penyedia informasi geospasial yang kita harapkan benar-benar bisa menjadi referensi dalam pembangunan nasional ke depan," ujar Menko AHY.
Menurut Menko AHY, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari perencanaan tata ruang yang matang. Ia menekankan bahwa kepentingan pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti lahan pertanian, pelestarian hutan, mitigasi dampak lingkungan, hingga kebutuhan perumahan dan pertumbuhan industri.
"Banyak sekali kepentingan dihadapkan dengan penduduk kita yang juga terus bertambah, lahan yang terus menyempit, padahal kita ingin mencapai swasembada pangan. Artinya, sawah-sawah kita harus tetap terjaga. Hutan-hutan kita juga harus tetap dilindungi karena kita ingin menjaga keseimbangan alam, mencegah dampak krisis lingkungan. Sekaligus kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, termasuk melalui industri dan hilirisasi," jelasnya.
Dengan kompleksitas kebutuhan tersebut, Menko AHY menegaskan bahwa "tata ruang harus menjadi panglima pembangunan", dan hal itu harus diawali dengan informasi geospasial yang akurat dan mutakhir dari BIG.
Tak hanya itu, Menko AHY juga menyampaikan perlunya sinergi lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Kami ingin terus membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik, dan ini juga didahului oleh Bappenas yang menjadi leading sector untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang," katanya.
Terkait pemetaan skala besar 1:5.000, Menko AHY menjelaskan bahwa saat ini wilayah Sulawesi menjadi yang pertama diselesaikan secara lengkap. Wilayah lainnya tengah dalam proses, dan pengembangannya dilakukan secara bertahap mengingat kompleksitas dan besarnya kebutuhan anggaran.
"Nanti bisa ditambahkan oleh Kepala BIG. Yang jelas, Sulawesi sudah lengkap. Yang lain juga sudah dijalankan, tapi secara geografis memang Sulawesi yang sudah lengkap terlebih dahulu. Tapi yang lain juga sudah dijalankan—ada yang sudah jadi, ada yang masih berproses. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan juga anggaran yang tidak sedikit. Jadi memang harus bertahap," papar Menko AHY.
Sementara itu, Kepala BIG, Aris Marfai, menegaskan pihaknya menargetkan pemetaan skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia rampung dalam tiga tahun ke depan.
"Dalam tiga tahun ke depan, kita akan kejar untuk sisa kekurangan selain dari Sulawesi. Tentu dengan dorongan dari Kementerian Infrastruktur dan juga Bappenas dalam mengarahkan kami, BIG, dalam melakukan pemetaan 1 banding 5.000 di sisa daerah Indonesia," ujarnya.
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berbasis data spasial, yang tidak hanya akurat tetapi juga menjadi alat kendali untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan di masa depan. Dengan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menko AHY didampingi oleh Deputi Nazib Faizal dan Staf Khusus Menteri Herzaky Mahendra Putra.
SP-239/INFRA/HUMAS/VII/2025
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#MemperkuatInfrastruktur
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
"Kami tentunya menyambut baik semangat dari teman-teman BIG sebagai penyedia informasi geospasial yang kita harapkan benar-benar bisa menjadi referensi dalam pembangunan nasional ke depan," ujar Menko AHY.
Menurut Menko AHY, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari perencanaan tata ruang yang matang. Ia menekankan bahwa kepentingan pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek seperti lahan pertanian, pelestarian hutan, mitigasi dampak lingkungan, hingga kebutuhan perumahan dan pertumbuhan industri.
"Banyak sekali kepentingan dihadapkan dengan penduduk kita yang juga terus bertambah, lahan yang terus menyempit, padahal kita ingin mencapai swasembada pangan. Artinya, sawah-sawah kita harus tetap terjaga. Hutan-hutan kita juga harus tetap dilindungi karena kita ingin menjaga keseimbangan alam, mencegah dampak krisis lingkungan. Sekaligus kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, termasuk melalui industri dan hilirisasi," jelasnya.
Dengan kompleksitas kebutuhan tersebut, Menko AHY menegaskan bahwa "tata ruang harus menjadi panglima pembangunan", dan hal itu harus diawali dengan informasi geospasial yang akurat dan mutakhir dari BIG.
Tak hanya itu, Menko AHY juga menyampaikan perlunya sinergi lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Kami ingin terus membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik, dan ini juga didahului oleh Bappenas yang menjadi leading sector untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang," katanya.
Terkait pemetaan skala besar 1:5.000, Menko AHY menjelaskan bahwa saat ini wilayah Sulawesi menjadi yang pertama diselesaikan secara lengkap. Wilayah lainnya tengah dalam proses, dan pengembangannya dilakukan secara bertahap mengingat kompleksitas dan besarnya kebutuhan anggaran.
"Nanti bisa ditambahkan oleh Kepala BIG. Yang jelas, Sulawesi sudah lengkap. Yang lain juga sudah dijalankan, tapi secara geografis memang Sulawesi yang sudah lengkap terlebih dahulu. Tapi yang lain juga sudah dijalankan—ada yang sudah jadi, ada yang masih berproses. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan teknologi dan juga anggaran yang tidak sedikit. Jadi memang harus bertahap," papar Menko AHY.
Sementara itu, Kepala BIG, Aris Marfai, menegaskan pihaknya menargetkan pemetaan skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia rampung dalam tiga tahun ke depan.
"Dalam tiga tahun ke depan, kita akan kejar untuk sisa kekurangan selain dari Sulawesi. Tentu dengan dorongan dari Kementerian Infrastruktur dan juga Bappenas dalam mengarahkan kami, BIG, dalam melakukan pemetaan 1 banding 5.000 di sisa daerah Indonesia," ujarnya.
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berbasis data spasial, yang tidak hanya akurat tetapi juga menjadi alat kendali untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan di masa depan. Dengan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menko AHY didampingi oleh Deputi Nazib Faizal dan Staf Khusus Menteri Herzaky Mahendra Putra.
SP-239/INFRA/HUMAS/VII/2025
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#MemperkuatInfrastruktur
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
