Menerima Perwakilan Forkom Profesor Sulbar, Menko AHY: Pembangunan Harus Berdampak untuk Masyarakat
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi agar pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Menko AHY, pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada kajian ilmiah, perkembangan sains, serta kebutuhan riil di lapangan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kewilayahan.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menerima audiensi Forum Komunikasi Profesor Sulawesi Barat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
"Infrastruktur itu adalah enabler, bukan tujuan akhir. Harus dilandasi pemikiran yang juga rasional berdasarkan sains dan perkembangan teknologi berkini. Kalau ada paradigma di masa lalu misalnya yang fokus pada proyek fisik semata, paradigma yang telah dibangun saat ini adalah impact-nya apa," ujar Menko AHY.
Menko AHY menjelaskan paradigma pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi berorientasi semata pada pembangunan fisik, tetapi pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara lebih berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Karena itu, pembangunan perlu diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar, seperti mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menekankan pembangunan yang berdampak memerlukan dukungan kajian ilmiah dari kalangan akademisi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk memetakan wilayah yang memerlukan perhatian sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Karena kampus tidak bisa berdiri sendiri, begitu pula pemerintah membutuhkan kalangan kampus untuk memetakan mana wilayah yang perlu mendapatkan atensi," tambah Menko AHY.
Ia menjelaskan setiap daerah memiliki tantangan pembangunan yang berbeda, mulai dari kondisi geografis, tingkat keterjangkauan wilayah, hingga tingginya biaya pembangunan. Hasil riset dan pemetaan dari perguruan tinggi menjadi masukan penting dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus mempercepat pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Menko AHY juga mengapresiasi terbentuknya Forum Komunikasi Profesor Sulawesi Barat yang menghimpun para guru besar asal Sulawesi Barat dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang kolaborasi yang strategis untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
"Saya juga mengapresiasi kehadiran sekaligus terbentuknya Forum Komunikasi Profesor ini. Saya rasa tepat ketika kolaborasi dan titik beratnya pada pengabdian masyarakat dalam tridharma," ujar Menko AHY.
Menko AHY berharap sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi terus diperkuat melalui berbagai kajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan sehingga mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang lebih merata serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi tersebut dihadiri Prof. Muhammad Amri, Ph.D. dari Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Alimuddin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin dari STAIN Majene; Prof. Dr. Mas Jaya dari Universitas Mulawarman; Prof. Dr. Muhammad Natsir dari Universitas Halu Oleo; Prof. Dr. Atjo Wahyu dari Universitas Hasanuddin; serta Prof. Dr. Madris D.P., M.Si. dari Universitas Hasanuddin.
Menko AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam; serta Tenaga Ahli Menko Diska Putri.
*SP-221/INFRA/HUMAS/VI/2026*
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menerima audiensi Forum Komunikasi Profesor Sulawesi Barat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
"Infrastruktur itu adalah enabler, bukan tujuan akhir. Harus dilandasi pemikiran yang juga rasional berdasarkan sains dan perkembangan teknologi berkini. Kalau ada paradigma di masa lalu misalnya yang fokus pada proyek fisik semata, paradigma yang telah dibangun saat ini adalah impact-nya apa," ujar Menko AHY.
Menko AHY menjelaskan paradigma pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi berorientasi semata pada pembangunan fisik, tetapi pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Infrastruktur harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara lebih berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Karena itu, pembangunan perlu diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar, seperti mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menekankan pembangunan yang berdampak memerlukan dukungan kajian ilmiah dari kalangan akademisi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk memetakan wilayah yang memerlukan perhatian sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Karena kampus tidak bisa berdiri sendiri, begitu pula pemerintah membutuhkan kalangan kampus untuk memetakan mana wilayah yang perlu mendapatkan atensi," tambah Menko AHY.
Ia menjelaskan setiap daerah memiliki tantangan pembangunan yang berbeda, mulai dari kondisi geografis, tingkat keterjangkauan wilayah, hingga tingginya biaya pembangunan. Hasil riset dan pemetaan dari perguruan tinggi menjadi masukan penting dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus mempercepat pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Menko AHY juga mengapresiasi terbentuknya Forum Komunikasi Profesor Sulawesi Barat yang menghimpun para guru besar asal Sulawesi Barat dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang kolaborasi yang strategis untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
"Saya juga mengapresiasi kehadiran sekaligus terbentuknya Forum Komunikasi Profesor ini. Saya rasa tepat ketika kolaborasi dan titik beratnya pada pengabdian masyarakat dalam tridharma," ujar Menko AHY.
Menko AHY berharap sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi terus diperkuat melalui berbagai kajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan sehingga mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang lebih merata serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi tersebut dihadiri Prof. Muhammad Amri, Ph.D. dari Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Alimuddin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin dari STAIN Majene; Prof. Dr. Mas Jaya dari Universitas Mulawarman; Prof. Dr. Muhammad Natsir dari Universitas Halu Oleo; Prof. Dr. Atjo Wahyu dari Universitas Hasanuddin; serta Prof. Dr. Madris D.P., M.Si. dari Universitas Hasanuddin.
Menko AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam; serta Tenaga Ahli Menko Diska Putri.
*SP-221/INFRA/HUMAS/VI/2026*
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi