Serahkan Sertifikat Tanah di Pacitan, Menko AHY: Digitalisasi dan Sertifikat Jadi Kunci Pembangunan
PACITAN – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui program sertifikasi tanah.
Hal ini disampaikan saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Desa Sirnoboyo, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025).
Menko AHY menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat, pelaku UMKM, instansi pemerintah, hingga organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Kami ingin menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Ini merupakan kebijakan program pemerintah yang harus dikawal secara bersama-sama. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen membangun kebersamaan dan soliditas, untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya," tuturnya.
"Ini adalah upaya pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Bukan hanya sekadar dokumen legalitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang penting, terutama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan," ujar Menko AHY.
Penyerahan oleh Menko AHY dilakukan secara door to door maupun di tempat acara. Sertifikat yang dibagikan termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikasi lintas sektor, sertifikat barang milik negara yang diserahkan kepada Balai Besar Bengawan Solo, hingga sertifikat tanah wakaf untuk organisasi keagamaan.
Menko AHY menambahkan bahwa sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Sertifikat itu bisa digunakan untuk mendapatkan akses terhadap permodalan, terutama bagi pelaku UMKM, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi konflik pertanahan atau upaya penyerobotan oleh pihak tidak bertanggung jawab," lanjutnya.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pertanahan. Pemerintah, tegasnya, berkomitmen telah menerapkan digitalisasi layanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Menurutnya, dengan sertifikat tanah yang telah tersedia dalam bentuk elektronik, masyarakat dapat mengaksesnya secara digital kapan pun dan di mana pun.
"Sertifikat sekarang sudah dalam bentuk elektronik yang bisa dicek kapan saja dan di mana saja secara digital. Ini bagian dari modernisasi pelayanan publik," katanya.
Lebih lanjut, Menko AHY mengapresiasi capaian Kabupaten Pacitan yang telah terkategori sebagai kabupaten lengkap, artinya seluruh bidang tanah telah terpetakan secara spasial maupun yuridis. Hal ini dinilainya akan sangat membantu perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta mempertegas batas-batas wilayah.
"Jadi ini semua secara utuh, harapannya akan menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik—bukan hanya untuk masyarakat atau individu—tetapi juga untuk kabupaten, untuk daerah secara keseluruhan," jelasnya.
Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, Menko AHY mendorong agar segera mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada warga agar memahami nilai penting sertifikat tanah dan menjaga dokumen tersebut dari potensi penyalahgunaan.
"Kita mendorong kepada masyarakat yang belum punya sertifikat agar mendaftarkan tanahnya ke kantor-kantor pertanahan yang ada di kabupaten/kota," tutupnya.
Turut mendampingi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, Najib Faizal; serta Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina.
SP-223/INFRA/HUMAS/VII/2025
#MenkoAHY #KemenkoInfrastruktur #KemenkoInfra #InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Hal ini disampaikan saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Desa Sirnoboyo, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025).
Menko AHY menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat, pelaku UMKM, instansi pemerintah, hingga organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Kami ingin menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Ini merupakan kebijakan program pemerintah yang harus dikawal secara bersama-sama. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen membangun kebersamaan dan soliditas, untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya," tuturnya.
"Ini adalah upaya pemerintah untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Bukan hanya sekadar dokumen legalitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang penting, terutama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan," ujar Menko AHY.
Penyerahan oleh Menko AHY dilakukan secara door to door maupun di tempat acara. Sertifikat yang dibagikan termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikasi lintas sektor, sertifikat barang milik negara yang diserahkan kepada Balai Besar Bengawan Solo, hingga sertifikat tanah wakaf untuk organisasi keagamaan.
Menko AHY menambahkan bahwa sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Sertifikat itu bisa digunakan untuk mendapatkan akses terhadap permodalan, terutama bagi pelaku UMKM, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi konflik pertanahan atau upaya penyerobotan oleh pihak tidak bertanggung jawab," lanjutnya.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pertanahan. Pemerintah, tegasnya, berkomitmen telah menerapkan digitalisasi layanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Menurutnya, dengan sertifikat tanah yang telah tersedia dalam bentuk elektronik, masyarakat dapat mengaksesnya secara digital kapan pun dan di mana pun.
"Sertifikat sekarang sudah dalam bentuk elektronik yang bisa dicek kapan saja dan di mana saja secara digital. Ini bagian dari modernisasi pelayanan publik," katanya.
Lebih lanjut, Menko AHY mengapresiasi capaian Kabupaten Pacitan yang telah terkategori sebagai kabupaten lengkap, artinya seluruh bidang tanah telah terpetakan secara spasial maupun yuridis. Hal ini dinilainya akan sangat membantu perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta mempertegas batas-batas wilayah.
"Jadi ini semua secara utuh, harapannya akan menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik—bukan hanya untuk masyarakat atau individu—tetapi juga untuk kabupaten, untuk daerah secara keseluruhan," jelasnya.
Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, Menko AHY mendorong agar segera mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada warga agar memahami nilai penting sertifikat tanah dan menjaga dokumen tersebut dari potensi penyalahgunaan.
"Kita mendorong kepada masyarakat yang belum punya sertifikat agar mendaftarkan tanahnya ke kantor-kantor pertanahan yang ada di kabupaten/kota," tutupnya.
Turut mendampingi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, Najib Faizal; serta Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina.
SP-223/INFRA/HUMAS/VII/2025
#MenkoAHY #KemenkoInfrastruktur #KemenkoInfra #InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra