Kemenko Infra Tingkatkan Pemanfaatan Dashboard Media Monitoring untuk Mendukung Tata Kelola Berbasis Data
Jakarta – Transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui kemampuan mengelola informasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur) melalui Biro Data, Komunikasi, Informasi Publik (DKIP) menyelenggarakan Workshop Penggunaan Dashboard Media Monitoring, selasa di Jakarta (30/06/2026).
Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam memanfaatkan Dashboard Media Monitoring sebagai sarana untuk memantau perkembangan pemberitaan secara real time, menganalisis sentimen publik, serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Melalui pemanfaatan dashboard tersebut, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi, penyusunan kebijakan, dan penguatan komunikasi publik pemerintah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan bahwa derasnya arus informasi di era digital menuntut pemerintah untuk semakin adaptif dalam mengelola data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
"Di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat dan memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi masyarakat. Pemerintah harus mampu memantau, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," ujar Sesmenko Ayodhia.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu memahami dinamika informasi yang berkembang di ruang publik. Media monitoring menjadi instrumen penting untuk menangkap aspirasi, kritik, maupun masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
"Pemerintah harus mendengar apa yang berkembang di masyarakat. Dashboard media monitoring bukan untuk mempertahankan diri dari kritik, melainkan menjadi sarana untuk memahami aspirasi publik, melakukan evaluasi, serta terus memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Biro DKIP Kemenko Infra Agnes Wirdayanti, menyampaikan bahwa penyelenggaraan workshop merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan data dan informasi digital secara optimal. Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data.
"Dashboard Media Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau pemberitaan, tetapi juga menjadi sumber informasi strategis yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung komunikasi publik, penyusunan rekomendasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Melalui workshop ini, kami berharap seluruh peserta semakin memahami cara mengolah informasi menjadi data yang bernilai bagi organisasi," ujar Karo Agnes.
Ia menambahkan bahwa Biro DKIP akan terus mendorong peningkatan literasi data dan pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat koordinasi, komunikasi publik, serta penyusunan kebijakan yang lebih efektif di lingkungan Kemenko Infrastruktur.
Sesmenko Ayodhia menambahkan bahwa sebagai kementerian yang mengoordinasikan pembangunan infrastruktur nasional, Kemenko Infrastruktur membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kepada pimpinan maupun pemangku kepentingan.
"Data yang akurat dan tersedia secara real time akan menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui dashboard yang terintegrasi, kita dapat melakukan monitoring secara lebih cepat sehingga laporan kinerja, pelaksanaan program, maupun penyusunan kebijakan benar-benar didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem monitoring berbasis data juga akan mendukung penyusunan laporan seluruh pikah terkait secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Dashboard yang terintegrasi diharapkan menjadi bagian dari knowledge center Kemenko Infrastruktur yang mampu mendukung koordinasi lintas unit kerja maupun kementerian/lembaga dalam lingkup koordinasi Kemenko Infrastruktur.
Melalui penyelenggaraan Workshop Penggunaan Dashboard Media Monitoring ini, Kemenko Infrastruktur berharap budaya pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) semakin menguat di seluruh unit kerja. Pemanfaatan media monitoring diharapkan tidak hanya menjadi instrumen komunikasi publik, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi, serta mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan yang adaptif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menutup sambutannya, Sesmenko Ayodhia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama workshop dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Saya berharap workshop ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan memanfaatkan teknologi dan data secara optimal, kita dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
SP-225/INFRA/HUMAS/VI/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam memanfaatkan Dashboard Media Monitoring sebagai sarana untuk memantau perkembangan pemberitaan secara real time, menganalisis sentimen publik, serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Melalui pemanfaatan dashboard tersebut, informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi, penyusunan kebijakan, dan penguatan komunikasi publik pemerintah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan bahwa derasnya arus informasi di era digital menuntut pemerintah untuk semakin adaptif dalam mengelola data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
"Di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat dan memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi masyarakat. Pemerintah harus mampu memantau, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," ujar Sesmenko Ayodhia.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu memahami dinamika informasi yang berkembang di ruang publik. Media monitoring menjadi instrumen penting untuk menangkap aspirasi, kritik, maupun masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
"Pemerintah harus mendengar apa yang berkembang di masyarakat. Dashboard media monitoring bukan untuk mempertahankan diri dari kritik, melainkan menjadi sarana untuk memahami aspirasi publik, melakukan evaluasi, serta terus memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Biro DKIP Kemenko Infra Agnes Wirdayanti, menyampaikan bahwa penyelenggaraan workshop merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan data dan informasi digital secara optimal. Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data.
"Dashboard Media Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau pemberitaan, tetapi juga menjadi sumber informasi strategis yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung komunikasi publik, penyusunan rekomendasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Melalui workshop ini, kami berharap seluruh peserta semakin memahami cara mengolah informasi menjadi data yang bernilai bagi organisasi," ujar Karo Agnes.
Ia menambahkan bahwa Biro DKIP akan terus mendorong peningkatan literasi data dan pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat koordinasi, komunikasi publik, serta penyusunan kebijakan yang lebih efektif di lingkungan Kemenko Infrastruktur.
Sesmenko Ayodhia menambahkan bahwa sebagai kementerian yang mengoordinasikan pembangunan infrastruktur nasional, Kemenko Infrastruktur membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kepada pimpinan maupun pemangku kepentingan.
"Data yang akurat dan tersedia secara real time akan menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui dashboard yang terintegrasi, kita dapat melakukan monitoring secara lebih cepat sehingga laporan kinerja, pelaksanaan program, maupun penyusunan kebijakan benar-benar didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem monitoring berbasis data juga akan mendukung penyusunan laporan seluruh pikah terkait secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Dashboard yang terintegrasi diharapkan menjadi bagian dari knowledge center Kemenko Infrastruktur yang mampu mendukung koordinasi lintas unit kerja maupun kementerian/lembaga dalam lingkup koordinasi Kemenko Infrastruktur.
Melalui penyelenggaraan Workshop Penggunaan Dashboard Media Monitoring ini, Kemenko Infrastruktur berharap budaya pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) semakin menguat di seluruh unit kerja. Pemanfaatan media monitoring diharapkan tidak hanya menjadi instrumen komunikasi publik, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi, serta mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan yang adaptif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menutup sambutannya, Sesmenko Ayodhia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama workshop dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Saya berharap workshop ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan memanfaatkan teknologi dan data secara optimal, kita dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
SP-225/INFRA/HUMAS/VI/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi