Kemenko Infra Selaraskan Kebijakan Pembangunan Perumahan untuk Percepat Program 3 Juta Rumah
BOGOR – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Koordinasi Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman menyelenggarakan Rapat Kerja bertajuk Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Pembangunan Nasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional.
Rapat kerja ini membahas berbagai isu strategis pembangunan perumahan, mulai dari penguatan kebijakan, penyediaan lahan, sistem pembiayaan, hingga implementasi program di daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan perumahan serta kawasan permukiman secara lebih efektif.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kalake, dalam sambutannya saat membuka rapat kerja menegaskan agenda ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Menurutnya, di tengah target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatnya kebutuhan hunian layak, diperlukan kesamaan langkah seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
"Rapat kerja hari ini memegang peranan yang sangat krusial dalam menyamakan persepsi dan arah kebijakan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman dalam kerangka Rencana Pembangunan Nasional. Di tengah semangat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 untuk mengakselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas dan investasi, pemenuhan hunian yang layak harus kita posisikan sebagai target program kerja prioritas nasional yang mampu mendongkrak kesejahteraan sosial sekaligus menjadi stimulus penggerak ekonomi riil,” kata Sesmenko Ayodhia dalam sambutannya.
Sesmenko Ayodhia menambahkan keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan seluruh kementerian/lembaga dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan agenda prioritas nasional lainnya. Karena itu, fungsi koordinasi Kemenko Infrastruktur menjadi kunci untuk memastikan seluruh program berjalan secara selaras dan saling mendukung.
"Kementerian Koordinator tentunya memiliki komitmen untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dengan merumuskan langkah strategis dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Kita dituntut untuk tidak hanya mengejar target kuantitatif pembangunan, tetapi juga memastikan integrasi program kerja ini dengan agenda prioritas nasional lainnya,” tambah Sesmenko Ayodhia.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Indris, menyampaikan pencapaian target pembangunan perumahan nasional memerlukan perencanaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga harus didukung oleh tata ruang, regulasi, kemudahan perizinan, perlindungan konsumen, hingga skema pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan perumahan diharapkan menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Target pembangunan perumahan tidak hanya membutuhkan dukungan pembiayaan, tetapi juga penguatan ekosistem kebijakan melalui regulasi yang konsisten, tata ruang yang terintegrasi, kemudahan perizinan, perlindungan konsumen, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujar Deputi Abdul Malik.
Lebih lanjut, Deputi Koordinasi Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Ronny Hutahayan selaku penyelenggara mengatakan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing wilayah. Menurutnya, pembangunan perumahan harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Deputi Ronny dalam sambutannya.
Deputi Ronny menambahkan Kemenko Infra memiliki mandat untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan perumahan berjalan secara terpadu, sinkron, dan efektif. Dalam kerangka tersebut, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu prioritas yang terus dikawal melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal.
"Melalui Program 3 Juta Rumah, Pemerintah menargetkan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang didukung oleh penyediaan lahan, pembiayaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dasar, penataan kawasan permukiman, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya,” tambah Deputi Ronny.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo, menekankan penyediaan hunian layak membutuhkan pendekatan yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menjelaskan kebijakan perumahan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perkotaan, penyediaan lahan, transportasi, maupun sistem pembiayaan. Karena itu, diperlukan orkestrasi kebijakan yang mampu menyatukan berbagai program agar berjalan secara sinergis menuju sasaran yang sama.
"Kebijakan perumahan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan integrasi dengan kebijakan pembangunan perkotaan, transportasi, penyediaan lahan, serta dukungan ekosistem pembiayaan. Karena itu, harus ada pihak yang mampu mengorkestrasi seluruh sektor agar bergerak pada arah dan target yang sama," kata Direktur Haryo.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak, mulai dari keterbatasan lahan, tingginya angka backlog perumahan, hingga kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Meski demikian, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya memperkuat berbagai kebijakan melalui peningkatan kualitas permukiman, penyediaan sarana dan prasarana dasar, serta pemberian kemudahan perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
"Pemerintah daerah terus memperkuat berbagai intervensi kebijakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Namun, tantangan keterbatasan lahan, pembiayaan, dan kapasitas fiskal daerah tidak dapat diselesaikan sendiri. Kami berharap kolaborasi dan dukungan pemerintah pusat semakin diperkuat agar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, semakin mudah mengakses hunian yang layak," ujar Agnes.
Sebagai penutup, Deputi Ronny menegaskan berbagai masukan, pandangan, dan pengalaman yang disampaikan para narasumber akan menjadi bahan penting dalam memperkuat koordinasi serta penyusunan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan. Ia berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
"Pemerintah memiliki agenda besar dengan tenggat waktu yang tidak longgar. Target-target dalam RPJMN, RKP 2027, dan Program 3 Juta Rumah menuntut kerja keras, akselerasi, dan yang terpenting koordinasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, saya berharap rapat kerja ini dapat menjadi forum untuk menajamkan langkah-langkah konkret ke depan dan memastikan seluruh agenda pembangunan perumahan nasional dapat berjalan secara terpadu," tutup Deputi Ronny.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Sekretaris dan jajaran Asisten Deputi di lingkungan Deputi Koordinasi Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas; seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator; serta para pegawai di lingkungan Kemenko Infra.
*SP-271/INFRA/HUMAS/VII/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Rapat kerja ini membahas berbagai isu strategis pembangunan perumahan, mulai dari penguatan kebijakan, penyediaan lahan, sistem pembiayaan, hingga implementasi program di daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan perumahan serta kawasan permukiman secara lebih efektif.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kalake, dalam sambutannya saat membuka rapat kerja menegaskan agenda ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Menurutnya, di tengah target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatnya kebutuhan hunian layak, diperlukan kesamaan langkah seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
"Rapat kerja hari ini memegang peranan yang sangat krusial dalam menyamakan persepsi dan arah kebijakan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman dalam kerangka Rencana Pembangunan Nasional. Di tengah semangat Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 untuk mengakselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas dan investasi, pemenuhan hunian yang layak harus kita posisikan sebagai target program kerja prioritas nasional yang mampu mendongkrak kesejahteraan sosial sekaligus menjadi stimulus penggerak ekonomi riil,” kata Sesmenko Ayodhia dalam sambutannya.
Sesmenko Ayodhia menambahkan keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan seluruh kementerian/lembaga dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan agenda prioritas nasional lainnya. Karena itu, fungsi koordinasi Kemenko Infrastruktur menjadi kunci untuk memastikan seluruh program berjalan secara selaras dan saling mendukung.
"Kementerian Koordinator tentunya memiliki komitmen untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dengan merumuskan langkah strategis dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Kita dituntut untuk tidak hanya mengejar target kuantitatif pembangunan, tetapi juga memastikan integrasi program kerja ini dengan agenda prioritas nasional lainnya,” tambah Sesmenko Ayodhia.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Indris, menyampaikan pencapaian target pembangunan perumahan nasional memerlukan perencanaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga harus didukung oleh tata ruang, regulasi, kemudahan perizinan, perlindungan konsumen, hingga skema pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan perumahan diharapkan menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Target pembangunan perumahan tidak hanya membutuhkan dukungan pembiayaan, tetapi juga penguatan ekosistem kebijakan melalui regulasi yang konsisten, tata ruang yang terintegrasi, kemudahan perizinan, perlindungan konsumen, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujar Deputi Abdul Malik.
Lebih lanjut, Deputi Koordinasi Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Ronny Hutahayan selaku penyelenggara mengatakan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing wilayah. Menurutnya, pembangunan perumahan harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Deputi Ronny dalam sambutannya.
Deputi Ronny menambahkan Kemenko Infra memiliki mandat untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan perumahan berjalan secara terpadu, sinkron, dan efektif. Dalam kerangka tersebut, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu prioritas yang terus dikawal melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal.
"Melalui Program 3 Juta Rumah, Pemerintah menargetkan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang didukung oleh penyediaan lahan, pembiayaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dasar, penataan kawasan permukiman, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya,” tambah Deputi Ronny.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo, menekankan penyediaan hunian layak membutuhkan pendekatan yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menjelaskan kebijakan perumahan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perkotaan, penyediaan lahan, transportasi, maupun sistem pembiayaan. Karena itu, diperlukan orkestrasi kebijakan yang mampu menyatukan berbagai program agar berjalan secara sinergis menuju sasaran yang sama.
"Kebijakan perumahan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan integrasi dengan kebijakan pembangunan perkotaan, transportasi, penyediaan lahan, serta dukungan ekosistem pembiayaan. Karena itu, harus ada pihak yang mampu mengorkestrasi seluruh sektor agar bergerak pada arah dan target yang sama," kata Direktur Haryo.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak, mulai dari keterbatasan lahan, tingginya angka backlog perumahan, hingga kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Meski demikian, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya memperkuat berbagai kebijakan melalui peningkatan kualitas permukiman, penyediaan sarana dan prasarana dasar, serta pemberian kemudahan perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
"Pemerintah daerah terus memperkuat berbagai intervensi kebijakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Namun, tantangan keterbatasan lahan, pembiayaan, dan kapasitas fiskal daerah tidak dapat diselesaikan sendiri. Kami berharap kolaborasi dan dukungan pemerintah pusat semakin diperkuat agar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, semakin mudah mengakses hunian yang layak," ujar Agnes.
Sebagai penutup, Deputi Ronny menegaskan berbagai masukan, pandangan, dan pengalaman yang disampaikan para narasumber akan menjadi bahan penting dalam memperkuat koordinasi serta penyusunan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan. Ia berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
"Pemerintah memiliki agenda besar dengan tenggat waktu yang tidak longgar. Target-target dalam RPJMN, RKP 2027, dan Program 3 Juta Rumah menuntut kerja keras, akselerasi, dan yang terpenting koordinasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, saya berharap rapat kerja ini dapat menjadi forum untuk menajamkan langkah-langkah konkret ke depan dan memastikan seluruh agenda pembangunan perumahan nasional dapat berjalan secara terpadu," tutup Deputi Ronny.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Sekretaris dan jajaran Asisten Deputi di lingkungan Deputi Koordinasi Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas; seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator; serta para pegawai di lingkungan Kemenko Infra.
*SP-271/INFRA/HUMAS/VII/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra