Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kemenko Infra Perkuat Aspek Yuridis KPBU
JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperkuat aspek yuridis dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Mendukung Program Strategis Pemerintah dalam Isu Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia Kemenko Infra sekaligus pendalaman aspek hukum dalam implementasi skema KPBU. FGD juga difokuskan untuk memperkuat pemahaman lintas sektor serta mengidentifikasi model kerja sama yang tepat, termasuk dalam pengembangan proyek strategis Giant Sea Wall.
Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan KPBU menjadi salah satu pendekatan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
“Diperlukan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui KPBU, untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia menjelaskan proyek Giant Sea Wall merupakan inisiatif strategis jangka panjang yang membutuhkan kesiapan menyeluruh dari sisi regulasi, teknis, kelembagaan, hingga koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan harus disiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Sesmenko Ayodhia juga mendorong agar forum diskusi tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam implementasi kebijakan.
“FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti sebagai model best practice pengembangan KPBU untuk proyek strategis lainnya di Indonesia,” tegasnya.
Pada penutupan kegiatan, Sesmenko Ayodhia menekankan pentingnya penguatan sinergi serta komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan proyek infrastruktur strategis.
“Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar implementasi proyek dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat optimal,” tutupnya.
FGD ini turut menghadirkan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa), Darwin Trisna Djajawinata, serta Praktisi Hukum Infrastruktur dari Hermawan Juniarto & Partners, Irawati Hermawan.
Dalam diskusi tersebut, Darwin Trisna Djajawinata menyampaikan pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek strategis jangka panjang yang tidak hanya berfungsi melindungi kawasan pesisir, tetapi juga mendukung penataan kawasan dan pertumbuhan ekonomi di Pantai Utara Jawa.
“Giant Sea Wall tidak hanya berfungsi sebagai protection infrastructure, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan dan diharapkan dapat menciptakan engine of economy baru di Pantai Utara Jawa,” ujarnya.
Sementara itu, Irawati Hermawan menjelaskan implementasi proyek melalui skema KPBU memerlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, termasuk pengaturan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha agar proyek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dasar perjanjian kerja sama proyek KPBU adalah alokasi pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar proyek dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat,” jelas Irawati.
FGD ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah dalam mendorong implementasi KPBU sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
*SP-147/INFRA/HUMAS/V/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia Kemenko Infra sekaligus pendalaman aspek hukum dalam implementasi skema KPBU. FGD juga difokuskan untuk memperkuat pemahaman lintas sektor serta mengidentifikasi model kerja sama yang tepat, termasuk dalam pengembangan proyek strategis Giant Sea Wall.
Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan KPBU menjadi salah satu pendekatan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
“Diperlukan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui KPBU, untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia menjelaskan proyek Giant Sea Wall merupakan inisiatif strategis jangka panjang yang membutuhkan kesiapan menyeluruh dari sisi regulasi, teknis, kelembagaan, hingga koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan harus disiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Sesmenko Ayodhia juga mendorong agar forum diskusi tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam implementasi kebijakan.
“FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti sebagai model best practice pengembangan KPBU untuk proyek strategis lainnya di Indonesia,” tegasnya.
Pada penutupan kegiatan, Sesmenko Ayodhia menekankan pentingnya penguatan sinergi serta komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan proyek infrastruktur strategis.
“Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar implementasi proyek dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat optimal,” tutupnya.
FGD ini turut menghadirkan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa), Darwin Trisna Djajawinata, serta Praktisi Hukum Infrastruktur dari Hermawan Juniarto & Partners, Irawati Hermawan.
Dalam diskusi tersebut, Darwin Trisna Djajawinata menyampaikan pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek strategis jangka panjang yang tidak hanya berfungsi melindungi kawasan pesisir, tetapi juga mendukung penataan kawasan dan pertumbuhan ekonomi di Pantai Utara Jawa.
“Giant Sea Wall tidak hanya berfungsi sebagai protection infrastructure, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan dan diharapkan dapat menciptakan engine of economy baru di Pantai Utara Jawa,” ujarnya.
Sementara itu, Irawati Hermawan menjelaskan implementasi proyek melalui skema KPBU memerlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, termasuk pengaturan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha agar proyek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dasar perjanjian kerja sama proyek KPBU adalah alokasi pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar proyek dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat,” jelas Irawati.
FGD ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah dalam mendorong implementasi KPBU sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
*SP-147/INFRA/HUMAS/V/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
