Kemenko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Dorong Pengembangan Kereta Api Lintas Pulau untuk Pemerataan dan Konektivitas Nasional
Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Konektivitas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan Perkeretaapian Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi pada Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
FGD yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi, merumuskan langkah strategis, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan jaringan perkeretaapian lintas pulau.
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R. M. Manuhutu, menegaskan bahwa pengembangan perkeretaapian di luar Pulau Jawa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa pembangunan perkeretaapian harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan secara nasional.
“Presiden telah memberikan arahan kepada Pak Menko untuk mengkoordinasi kementerian/lembaga untuk perpanjangan jalur kereta api, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Deputi Odo.
Lebih lanjut, Deputi Odo menyoroti masih rendahnya tingkat konektivitas perkeretaapian nasional dibandingkan negara lain. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan.
“?Dari sisi densitas jaringan, perkeretaapian nasional masih relatif tertinggal. Namun, kesenjangan ini justru menjadi peluang untuk mendorong percepatan pembangunan ke depan," tambahnya.
Dalam diskusi, terungkap bahwa pengembangan perkeretaapian nasional masih menghadapi tantangan struktural, termasuk rendahnya pemanfaatan moda kereta api serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terpadu agar perkeretaapian dapat berfungsi optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.
Merespons hal tersebut, pemerintah mendorong strategi pengembangan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan baru, tetapi juga optimalisasi infrastruktur eksisting untuk meningkatkan kinerja layanan secara lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam jangka pendek sekaligus membangun fondasi jangka panjang sektor perkeretaapian.
FGD ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kunci dari berbagai instansi, yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar; Direktur Manajemen Portofolio dan Teknologi Informasi PT KAI, I Gede Damayusa; Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri; serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Lebih lanjut, keberhasilan pengembangan perkeretaapian lintas pulau dinilai sangat bergantung pada sinergi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan wilayah, termasuk melalui integrasi tata ruang, penguatan aksesibilitas kawasan, dan konektivitas antarmoda.
Pemerintah saat ini tangah mengidentifikasi koridor prioritas pengembangan Perkeretaapian di masing-masing pulau, termasuk potensi angkutan logistik berbasis komoditas unggulan serta konektivitas dengan pelabuhan dan kawasan industri.
FGD ini juga menjadi forum awal dalam rangkaian koordinasi yang lebih intensif untuk mempercepat implementasi kebijakan. Melalui forum ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan sistem perkeretaapian nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
SP- 116/INFRA/HUMAS/IV/2026
#KemenkoInfra
#KemenkoInfrastruktur
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MembangunWilayah
#PembangunanBerkelanjutan
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
FGD yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi, merumuskan langkah strategis, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan jaringan perkeretaapian lintas pulau.
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R. M. Manuhutu, menegaskan bahwa pengembangan perkeretaapian di luar Pulau Jawa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa pembangunan perkeretaapian harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan secara nasional.
“Presiden telah memberikan arahan kepada Pak Menko untuk mengkoordinasi kementerian/lembaga untuk perpanjangan jalur kereta api, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Deputi Odo.
Lebih lanjut, Deputi Odo menyoroti masih rendahnya tingkat konektivitas perkeretaapian nasional dibandingkan negara lain. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan.
“?Dari sisi densitas jaringan, perkeretaapian nasional masih relatif tertinggal. Namun, kesenjangan ini justru menjadi peluang untuk mendorong percepatan pembangunan ke depan," tambahnya.
Dalam diskusi, terungkap bahwa pengembangan perkeretaapian nasional masih menghadapi tantangan struktural, termasuk rendahnya pemanfaatan moda kereta api serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terpadu agar perkeretaapian dapat berfungsi optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.
Merespons hal tersebut, pemerintah mendorong strategi pengembangan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan baru, tetapi juga optimalisasi infrastruktur eksisting untuk meningkatkan kinerja layanan secara lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam jangka pendek sekaligus membangun fondasi jangka panjang sektor perkeretaapian.
FGD ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kunci dari berbagai instansi, yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar; Direktur Manajemen Portofolio dan Teknologi Informasi PT KAI, I Gede Damayusa; Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri; serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Lebih lanjut, keberhasilan pengembangan perkeretaapian lintas pulau dinilai sangat bergantung pada sinergi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan wilayah, termasuk melalui integrasi tata ruang, penguatan aksesibilitas kawasan, dan konektivitas antarmoda.
Pemerintah saat ini tangah mengidentifikasi koridor prioritas pengembangan Perkeretaapian di masing-masing pulau, termasuk potensi angkutan logistik berbasis komoditas unggulan serta konektivitas dengan pelabuhan dan kawasan industri.
FGD ini juga menjadi forum awal dalam rangkaian koordinasi yang lebih intensif untuk mempercepat implementasi kebijakan. Melalui forum ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan sistem perkeretaapian nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
SP- 116/INFRA/HUMAS/IV/2026
#KemenkoInfra
#KemenkoInfrastruktur
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MembangunWilayah
#PembangunanBerkelanjutan
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
