Jakarta — Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional perlu dirancang dengan pendekatan yang semakin adaptif terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan dalam forum “From Disaster to Design: Infrastructure Decisions for a Safer Indonesia” yang diselenggarakan oleh MIT Club of Indonesia pada Kamis (29/01/2026) di Jakarta.

Dalam paparannya, Deputi Rachmat menyampaikan bahwa risiko bencana merupakan bagian dari realitas geografis dan lingkungan Indonesia yang perlu diakui secara terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

“Indonesia berada pada kawasan yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui realitas tersebut dan secara berkala meninjau kembali asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan,” ujar Deputi Rachmat.

Ia menjelaskan bahwa dinamika perubahan iklim serta perubahan kondisi lingkungan menuntut penyesuaian dalam pendekatan perencanaan dan desain infrastruktur. Pemanfaatan data dan proyeksi terkini menjadi krusial agar perencanaan tidak lagi hanya bertumpu pada data historis yang berpotensi kurang relevan, khususnya dalam menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.

“Dengan menggunakan data dan proyeksi yang lebih mutakhir, kita dapat melihat bahwa intensitas curah hujan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin kini menjadi semakin nyata. Hal ini perlu menjadi pertimbangan serius dalam proses perencanaan dan desain infrastruktur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deputi Rachmat menekankan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur tidak dapat dipandang secara sektoral semata, melainkan berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan tata kelola pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, isu infrastruktur perlu ditangani melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan lintas sektor, termasuk dalam konteks pengelolaan risiko bencana.

Ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur ke depan perlu disertai dengan mekanisme penyelarasan insentif, baik melalui perencanaan bersama, pemanfaatan data lintas sektor, maupun integrasi indikator ketahanan bencana dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.


“Ketika kita melihat persoalan yang bersumber dari sistem dan tata kelola, maka dibutuhkan cara berpikir yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi dalam mengelola pembangunan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Deputi Rachmat menegaskan bahwa orientasi pembangunan infrastruktur ke depan harus diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap risiko bencana, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk melindungi kepentingan jangka panjang.

“Pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan risiko di masa depan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang,” pungkas Deputi Rachmat.

Forum ini diselenggarakan sebagai refleksi atas bencana besar yang terjadi di Sumatra pada akhir 2025, sekaligus menjadi ruang diskusi mengenai urgensi penguatan ketahanan bencana melalui pendekatan resilience-by-design dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini mempertemukan perspektif riset kebencanaan, perencanaan infrastruktur nasional, serta praktik desain infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan.

SP-40/INFRA/HUMAS/I/2026

#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi

*Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik*
*Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan*

Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra