Tinjau Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gresik, Sesmenko Ayodhia Dorong Replikasi Model Kolaboratif Daerah
GRESIK – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Ayodhia G.L. Kalake, mendorong replikasi model penanganan permukiman kumuh terpadu berbasis kolaborasi yang telah diterapkan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan lapangan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun 2025, Jumat (5/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung hasil pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Kawasan Kampung Bandeng di Desa Campurejo merupakan salah satu lokasi penerima DAK Tematik PPKT Tahun 2025. Kawasan seluas 8,97 hektare dengan 246 unit rumah tersebut sebelumnya menghadapi berbagai persoalan permukiman, mulai dari kondisi rumah tidak layak huni, kualitas jalan lingkungan yang rendah, keterbatasan akses air bersih, belum tersedianya drainase yang memadai, hingga persoalan pengelolaan persampahan dan sanitasi.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Gresik mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan melalui pendekatan kolaboratif. Penanganan dilakukan melalui pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah, pembangunan jalan lingkungan dan drainase, penyediaan air minum, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, serta penguatan sistem pengelolaan persampahan.
“Yang menarik dari penanganan kawasan ini bukan hanya pembangunan fisiknya, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kolaborasi yang melibatkan masyarakat, sektor perbankan, organisasi profesi, dunia usaha, hingga lembaga sosial. Pendekatan seperti ini menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Menurut Ayodhia, keberhasilan program tersebut juga didukung inovasi pembiayaan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui skema kolaborasi dengan Perumda Bank Gresik, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung proses relokasi dan peningkatan kualitas hunian.
Selain itu, proses penyiapan lahan relokasi dilakukan secara partisipatif melalui pembentukan paguyuban warga, pendampingan legalitas pertanahan, serta fasilitasi berbagai pemangku kepentingan. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program sekaligus memperkuat keberlanjutan hasil pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, manfaat pembangunan akan lebih terasa dan berkelanjutan,” kata Ayodhia.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam program tersebut, termasuk Habitat for Humanity Indonesia, PT Pakuwon City, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), perguruan tinggi, serta pemerintah daerah dan pemerintah desa yang bersama-sama mendukung penanganan kawasan kumuh secara terpadu.
Menurut Ayodhia, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan produktif. Karena itu, praktik baik yang telah dijalankan di Gresik perlu terus diperkuat dan direplikasi di berbagai daerah lain.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Novia Fitriyati, menjelaskan pelaksanaan DAK Tematik PPKT di Kabupaten Gresik menunjukkan bagaimana intervensi pemerintah dapat dirancang secara terintegrasi untuk menjawab berbagai persoalan permukiman secara menyeluruh.
“Konsep yang dibangun di Campurejo memperlihatkan penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan tersedianya air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, akses jalan lingkungan, dan kepastian legalitas lahan. Pendekatan terpadu seperti ini penting untuk menjaga keberlanjutan hasil pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Novia.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Infra untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul; Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Infra Andreas Dipi Patria; Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur Denny Kumara; Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo; Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Ida Lailatussa’diyah; Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Gresik Dian Palupi Chrisdiana; Sekretaris Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Ahmad Muzakki; Kepala Satuan Kerja Mandiri Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur Rohandi Prastiawan; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur Mike Yuanita; Camat Panceng Moh. Sampurno; serta Kepala Desa Campurejo Amudi.
*SP-183/INFRA/HUMAS/VI/2026*
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung hasil pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Kawasan Kampung Bandeng di Desa Campurejo merupakan salah satu lokasi penerima DAK Tematik PPKT Tahun 2025. Kawasan seluas 8,97 hektare dengan 246 unit rumah tersebut sebelumnya menghadapi berbagai persoalan permukiman, mulai dari kondisi rumah tidak layak huni, kualitas jalan lingkungan yang rendah, keterbatasan akses air bersih, belum tersedianya drainase yang memadai, hingga persoalan pengelolaan persampahan dan sanitasi.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Gresik mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan melalui pendekatan kolaboratif. Penanganan dilakukan melalui pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah, pembangunan jalan lingkungan dan drainase, penyediaan air minum, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, serta penguatan sistem pengelolaan persampahan.
“Yang menarik dari penanganan kawasan ini bukan hanya pembangunan fisiknya, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kolaborasi yang melibatkan masyarakat, sektor perbankan, organisasi profesi, dunia usaha, hingga lembaga sosial. Pendekatan seperti ini menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Menurut Ayodhia, keberhasilan program tersebut juga didukung inovasi pembiayaan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui skema kolaborasi dengan Perumda Bank Gresik, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung proses relokasi dan peningkatan kualitas hunian.
Selain itu, proses penyiapan lahan relokasi dilakukan secara partisipatif melalui pembentukan paguyuban warga, pendampingan legalitas pertanahan, serta fasilitasi berbagai pemangku kepentingan. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program sekaligus memperkuat keberlanjutan hasil pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, manfaat pembangunan akan lebih terasa dan berkelanjutan,” kata Ayodhia.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam program tersebut, termasuk Habitat for Humanity Indonesia, PT Pakuwon City, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), perguruan tinggi, serta pemerintah daerah dan pemerintah desa yang bersama-sama mendukung penanganan kawasan kumuh secara terpadu.
Menurut Ayodhia, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan produktif. Karena itu, praktik baik yang telah dijalankan di Gresik perlu terus diperkuat dan direplikasi di berbagai daerah lain.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Novia Fitriyati, menjelaskan pelaksanaan DAK Tematik PPKT di Kabupaten Gresik menunjukkan bagaimana intervensi pemerintah dapat dirancang secara terintegrasi untuk menjawab berbagai persoalan permukiman secara menyeluruh.
“Konsep yang dibangun di Campurejo memperlihatkan penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan tersedianya air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, akses jalan lingkungan, dan kepastian legalitas lahan. Pendekatan terpadu seperti ini penting untuk menjaga keberlanjutan hasil pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Novia.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Infra untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul; Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Infra Andreas Dipi Patria; Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur Denny Kumara; Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo; Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Ida Lailatussa’diyah; Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Gresik Dian Palupi Chrisdiana; Sekretaris Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Ahmad Muzakki; Kepala Satuan Kerja Mandiri Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur Rohandi Prastiawan; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur Mike Yuanita; Camat Panceng Moh. Sampurno; serta Kepala Desa Campurejo Amudi.
*SP-183/INFRA/HUMAS/VI/2026*
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
