Terima Paparan Hasil Riset PPPI dan INDEF, Menko AHY Dorong Kolaborasi Pentahelix untuk Solusi Transportasi
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima audiensi Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) guna membahas hasil riset serta masukan kebijakan, khususnya terkait sektor transportasi dan dampaknya terhadap ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) ini menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan publik yang komprehensif serta solutif.
Menko AHY menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyusun kebijakan yang efektif. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan di lapangan sekaligus memperoleh masukan yang jujur dan konstruktif dalam semangat mencari solusi bersama.
“Pemerintah itu harus bergandengan tangan dengan kawan-kawan kampus, dengan think tank, dan berbagai stakeholders lainnya. Karena mengambil semua keputusan, kebijakan publik itu harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran riset yang tidak berhenti pada pemetaan masalah, tetapi ikut berkontribusi menghadirkan solusi konkret.
“Bukan hanya sekadar pandai memetakan masalah, melainkan juga mau ikut menjadi bagian dari solusi. Itulah semangat dari kolaborasi semacam ini,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah sektor transportasi online yang dinilai memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah, menurut Menko AHY, ingin mendengar langsung temuan dan rekomendasi dari PPPI dan INDEF guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia menekankan isu transportasi tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja.
“Saya merasa, dan kita semua merasa, pasti pada akhirnya kita ingin memastikan lapangan pekerjaan ini benar-benar terbuka untuk semua, tetapi juga kesejahteraannya bisa ditingkatkan sehingga punya daya beli yang memadai,” ungkapnya.
Menko AHY juga menyoroti perlunya perhatian terhadap para pekerja di sektor transportasi online yang berada di garis depan layanan agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial dari sektor tersebut, termasuk keterkaitannya dengan UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan krisis energi, kebijakan yang diambil harus mampu melindungi seluruh pihak agar tidak ada yang dirugikan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga riset dalam menghasilkan kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, khususnya pada sektor transportasi serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri Head Advisor PPPI Wijayanto Samirin, MPP; Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini, Ph.D.; Administration & Resource Mobilization Manager PPPI Alia Rahmatulummah, M.Sos.; Head of Center of Macroeconomics and Finance INDEF Dr. M. Rizal Taufikurahman; Managing Director PPPI Muhamad Rosyid Jazuli, MPP., Ph.D.; serta Peneliti INDEF Fadhilah Maulida.
Dalam pertemuan ini, Menko AHY turut didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Irjen Pol. Arif Rachman; serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam, Mira Permatasari, dan Diska Putri.
*SP-130/INFRA/HUMAS/IV/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Menko AHY menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyusun kebijakan yang efektif. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan di lapangan sekaligus memperoleh masukan yang jujur dan konstruktif dalam semangat mencari solusi bersama.
“Pemerintah itu harus bergandengan tangan dengan kawan-kawan kampus, dengan think tank, dan berbagai stakeholders lainnya. Karena mengambil semua keputusan, kebijakan publik itu harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran riset yang tidak berhenti pada pemetaan masalah, tetapi ikut berkontribusi menghadirkan solusi konkret.
“Bukan hanya sekadar pandai memetakan masalah, melainkan juga mau ikut menjadi bagian dari solusi. Itulah semangat dari kolaborasi semacam ini,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah sektor transportasi online yang dinilai memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah, menurut Menko AHY, ingin mendengar langsung temuan dan rekomendasi dari PPPI dan INDEF guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia menekankan isu transportasi tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja.
“Saya merasa, dan kita semua merasa, pasti pada akhirnya kita ingin memastikan lapangan pekerjaan ini benar-benar terbuka untuk semua, tetapi juga kesejahteraannya bisa ditingkatkan sehingga punya daya beli yang memadai,” ungkapnya.
Menko AHY juga menyoroti perlunya perhatian terhadap para pekerja di sektor transportasi online yang berada di garis depan layanan agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial dari sektor tersebut, termasuk keterkaitannya dengan UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan krisis energi, kebijakan yang diambil harus mampu melindungi seluruh pihak agar tidak ada yang dirugikan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga riset dalam menghasilkan kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, khususnya pada sektor transportasi serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri Head Advisor PPPI Wijayanto Samirin, MPP; Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini, Ph.D.; Administration & Resource Mobilization Manager PPPI Alia Rahmatulummah, M.Sos.; Head of Center of Macroeconomics and Finance INDEF Dr. M. Rizal Taufikurahman; Managing Director PPPI Muhamad Rosyid Jazuli, MPP., Ph.D.; serta Peneliti INDEF Fadhilah Maulida.
Dalam pertemuan ini, Menko AHY turut didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Irjen Pol. Arif Rachman; serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam, Mira Permatasari, dan Diska Putri.
*SP-130/INFRA/HUMAS/IV/2026*
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
