Pemerintah Dorong Mobilitas Hijau sebagai Langkah Kolektif Menuju Kedaulatan Energi
Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju mobilitas bebas emisi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi dan pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, dalam Sesi Panel 5 bertema “Emission Free Mobility: Catalyzing The Shift to Green Mobility” pada hari pertama Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).
Deputi Rachmat menekankan bahwa mobilitas hijau menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Indonesia sebenarnya mengekspor energi lebih banyak daripada yang kita gunakan secara domestik. Namun demikian, kita masih mengimpor energi. Sebagian besar energi yang kita impor adalah minyak untuk transportasi. Jadi, kalau kita ingin kedaulatan energi seperti yang diinginkan Presiden, kita harus beralih dari minyak impor ke sumber energi domestik,” ujar Deputi Rachmat.
Peralihan ke kendaraan listrik dinilai menjadi bentuk nyata dari komitmen yang bergerak menuju masa depan rendah karbon. Menurut Deputi Rachmat, penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat sekitar 10 barel BBM atau 15 barel minyak mentah per tahun per kendaraan, sekaligus mengurangi beban subsidi bahan bakar fosil yang selama ini menekan anggaran negara.
“Mobilitas hijau, terutama kendaraan listrik, adalah satu dayungan yang melampaui dua tiga pulau. Dengan beralih dari mesin pembakaran ke mobil listrik, kita dapat menghemat konsumsi minyak dan menekan subsidi dengan mengurangi relevansi penggunaan BBM,” jelasnya.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang kompetitif dan menarik bagi investor. Langkah ini dilakukan melalui pemberian insentif fiskal, kebijakan green financing, serta dukungan terhadap investasi manufaktur kendaraan listrik di dalam negeri.
“Kami menciptakan pasar melalui potongan PPN bagi pembeli mobil listrik. Kami juga membuka kesempatan bagi produsen untuk mengimpor kendaraan listrik dengan komitmen investasi dan produksi lokal. Hasilnya, pangsa pasar kendaraan listrik naik dari 1% menjadi lebih dari 10% dalam waktu lebih dari tiga tahun,” ungkap Deputi Rachmat.
Selain kebijakan fiskal dan investasi, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung untuk memastikan mobilitas hijau dapat diakses luas oleh masyarakat. Deputi Rachmat menjelaskan bahwa rasio stasiun pengisian daya listrik di Indonesia masih memadai untuk jumlah kendaraan listrik yang beroperasi.
“SPBU di Indonesia kurang dari 8.000 untuk melayani 20 juta mobil di luar motor, sedangkan stasiun pengisian daya listrik sudah sekitar 4.000 untuk melayani 120 ribu mobil. Secara rasio, itu tidak buruk, tapi kita harus terus membangun kepercayaan publik,” katanya.
Deputi Rachmat menutup pernyataan dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai bagian dari aksi kolektif (collective action) untuk mempercepat transisi energi berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan transisi energi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus sejalan dengan kebijakan fiskal, ekonomi, dan keamanan energi nasional.
“Kebijakan transisi energi yang baik juga harus menjadi kebijakan fiskal yang baik, kebijakan keamanan energi yang baik, dan kebijakan ekonomi yang baik. Menemukan keseimbangan di antara semua aspek ini adalah kunci agar kebijakan ini dapat mempercepat transisi ke depan,” tegasnya.
Forum seperti ISF 2025 menjadi bukti nyata dari semangat From Global Forum to Collective Action menggerakkan komitmen nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan berkelanjutan (accelerate sustainable growth) melalui investasi untuk kehidupan (investment for life), inovasi hijau, dan kolaborasi lintas sektor.
SP-343/INFRA/HUMAS/X/2025
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#InfrastrukturUntukSemua
#IndonesiaInternationalSustainabilityForum
#ISF2025
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfa
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Deputi Rachmat menekankan bahwa mobilitas hijau menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Indonesia sebenarnya mengekspor energi lebih banyak daripada yang kita gunakan secara domestik. Namun demikian, kita masih mengimpor energi. Sebagian besar energi yang kita impor adalah minyak untuk transportasi. Jadi, kalau kita ingin kedaulatan energi seperti yang diinginkan Presiden, kita harus beralih dari minyak impor ke sumber energi domestik,” ujar Deputi Rachmat.
Peralihan ke kendaraan listrik dinilai menjadi bentuk nyata dari komitmen yang bergerak menuju masa depan rendah karbon. Menurut Deputi Rachmat, penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat sekitar 10 barel BBM atau 15 barel minyak mentah per tahun per kendaraan, sekaligus mengurangi beban subsidi bahan bakar fosil yang selama ini menekan anggaran negara.
“Mobilitas hijau, terutama kendaraan listrik, adalah satu dayungan yang melampaui dua tiga pulau. Dengan beralih dari mesin pembakaran ke mobil listrik, kita dapat menghemat konsumsi minyak dan menekan subsidi dengan mengurangi relevansi penggunaan BBM,” jelasnya.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang kompetitif dan menarik bagi investor. Langkah ini dilakukan melalui pemberian insentif fiskal, kebijakan green financing, serta dukungan terhadap investasi manufaktur kendaraan listrik di dalam negeri.
“Kami menciptakan pasar melalui potongan PPN bagi pembeli mobil listrik. Kami juga membuka kesempatan bagi produsen untuk mengimpor kendaraan listrik dengan komitmen investasi dan produksi lokal. Hasilnya, pangsa pasar kendaraan listrik naik dari 1% menjadi lebih dari 10% dalam waktu lebih dari tiga tahun,” ungkap Deputi Rachmat.
Selain kebijakan fiskal dan investasi, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung untuk memastikan mobilitas hijau dapat diakses luas oleh masyarakat. Deputi Rachmat menjelaskan bahwa rasio stasiun pengisian daya listrik di Indonesia masih memadai untuk jumlah kendaraan listrik yang beroperasi.
“SPBU di Indonesia kurang dari 8.000 untuk melayani 20 juta mobil di luar motor, sedangkan stasiun pengisian daya listrik sudah sekitar 4.000 untuk melayani 120 ribu mobil. Secara rasio, itu tidak buruk, tapi kita harus terus membangun kepercayaan publik,” katanya.
Deputi Rachmat menutup pernyataan dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai bagian dari aksi kolektif (collective action) untuk mempercepat transisi energi berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan transisi energi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus sejalan dengan kebijakan fiskal, ekonomi, dan keamanan energi nasional.
“Kebijakan transisi energi yang baik juga harus menjadi kebijakan fiskal yang baik, kebijakan keamanan energi yang baik, dan kebijakan ekonomi yang baik. Menemukan keseimbangan di antara semua aspek ini adalah kunci agar kebijakan ini dapat mempercepat transisi ke depan,” tegasnya.
Forum seperti ISF 2025 menjadi bukti nyata dari semangat From Global Forum to Collective Action menggerakkan komitmen nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan berkelanjutan (accelerate sustainable growth) melalui investasi untuk kehidupan (investment for life), inovasi hijau, dan kolaborasi lintas sektor.
SP-343/INFRA/HUMAS/X/2025
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#InfrastrukturUntukSemua
#IndonesiaInternationalSustainabilityForum
#ISF2025
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfa
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra