Laporkan Progres GSW ke Presiden Prabowo, Menko AHY Pastikan Pembangunan Menggunakan Pendekatan Terintegrasi
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, melaporkan perkembangan perencanaan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menko AHY menegaskan, pembangunan GSW akan dilakukan dengan pendekatan terintegrasi. Tidak semua wilayah memerlukan tanggul laut, sebagian dapat ditangani melalui penguatan tanggul pantai maupun solusi alami seperti penanaman mangrove.
"Di depan Bapak Presiden kami menyampaikan bahwa kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, tapi juga solusi yang alami contohnya dengan mangrove. Ini penting agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tidak semua harus ada tanggul lautnya, ada bagian-bagian yang bisa dengan solusi lebih natural tetapi tentu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi berbagai daerah," ujar Menko AHY saat ditanya awak media usai bertemu Presiden Prabowo.
Menko AHY mengatakan, proyek proteksi Pantura Jawa ini sangat esensial untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob, sekaligus menjaga keberlangsungan kawasan industri strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus di sepanjang pantai utara Jawa.
Selain itu, Menko AHY menekankan bahwa pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa merupakan langkah penting karena menjadi eksekutor yang fokus dalam mengembangkan master plan sekaligus mengeksekusi pembangunan. Mengingat proyek ini mencakup lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan.
“Kami tentunya mengapresiasi setelah ditetapkannya Badan Otorita Khusus untuk mengelola Pantura Jawa ini. Artinya, ada tangan eksekutif yang fokus secara operasional mengembangkan master plan sekaligus mengeksekusi pembangunan, tentunya dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” ujar Menko AHY.
Terkait pendanaan, Kepala Badan Otorita disebut Menko AHY telah memaparkan sejumlah skema yang tengah difinalisasi agar lebih detail, efisien, dan tepat sasaran.
Walaupun demikian, Menko AHY menegaskan, proyek GSW membutuhkan dukungan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Berbicara proyek besar ini membutuhkan investasi. Tidak hanya kita bisa bersandar pada fiskal yang kita miliki, tentunya kita mengundang investasi sebanyak-banyaknya, yang bisa menjawab berbagai tantangan di daerah-daerah tadi,” tambahnya.
Menko AHY menegaskan bahwa sebagai langkah awal yang akan dilakukan adalah harmonisasi dan sinkronisasi konsep yang telah dirumuskan sebelumnya oleh berbagai lembaga, guna memastikan rencana induk yang komprehensif dan terintegrasi sebelum masuk tahap eksekusi.
SP-290/INFRA/HUMAS/IX/2025
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Menko AHY menegaskan, pembangunan GSW akan dilakukan dengan pendekatan terintegrasi. Tidak semua wilayah memerlukan tanggul laut, sebagian dapat ditangani melalui penguatan tanggul pantai maupun solusi alami seperti penanaman mangrove.
"Di depan Bapak Presiden kami menyampaikan bahwa kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, tapi juga solusi yang alami contohnya dengan mangrove. Ini penting agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tidak semua harus ada tanggul lautnya, ada bagian-bagian yang bisa dengan solusi lebih natural tetapi tentu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi berbagai daerah," ujar Menko AHY saat ditanya awak media usai bertemu Presiden Prabowo.
Menko AHY mengatakan, proyek proteksi Pantura Jawa ini sangat esensial untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob, sekaligus menjaga keberlangsungan kawasan industri strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus di sepanjang pantai utara Jawa.
Selain itu, Menko AHY menekankan bahwa pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa merupakan langkah penting karena menjadi eksekutor yang fokus dalam mengembangkan master plan sekaligus mengeksekusi pembangunan. Mengingat proyek ini mencakup lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan.
“Kami tentunya mengapresiasi setelah ditetapkannya Badan Otorita Khusus untuk mengelola Pantura Jawa ini. Artinya, ada tangan eksekutif yang fokus secara operasional mengembangkan master plan sekaligus mengeksekusi pembangunan, tentunya dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” ujar Menko AHY.
Terkait pendanaan, Kepala Badan Otorita disebut Menko AHY telah memaparkan sejumlah skema yang tengah difinalisasi agar lebih detail, efisien, dan tepat sasaran.
Walaupun demikian, Menko AHY menegaskan, proyek GSW membutuhkan dukungan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Berbicara proyek besar ini membutuhkan investasi. Tidak hanya kita bisa bersandar pada fiskal yang kita miliki, tentunya kita mengundang investasi sebanyak-banyaknya, yang bisa menjawab berbagai tantangan di daerah-daerah tadi,” tambahnya.
Menko AHY menegaskan bahwa sebagai langkah awal yang akan dilakukan adalah harmonisasi dan sinkronisasi konsep yang telah dirumuskan sebelumnya oleh berbagai lembaga, guna memastikan rencana induk yang komprehensif dan terintegrasi sebelum masuk tahap eksekusi.
SP-290/INFRA/HUMAS/IX/2025
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
