Langkah Awal Pengabdian: 78 PPPK Resmi Bergabung di Kemenko Infra
Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menggelar penandatanganan perjanjian kerja dan pembekalan bagi 78 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Selasa (1/07/2025). Kegiatan ini menjadi momen penting yang menandai dimulainya pengabdian resmi para PPPK dalam mendukung kerja-kerja strategis kementerian.
Sekretaris Kemenko Infra (Sesmenko), Ayodhia G. L. Kalake, dalam sambutannya menekankan pentingnya dedikasi dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara.
“Status ini memberikan kedudukan dan peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi PPPK adalah sebuah kepercayaan besar yang harus dijaga dengan tanggung jawab dan integritas tinggi.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Rahayu, melaporkan bahwa Kemenko Infra awalnya mendapatkan alokasi 128 formasi PPPK sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024. Namun setelah proses seleksi dan penyesuaian organisasi, sebanyak 78 formasi yang terisi.
“Langkah ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud tanggung jawab dan loyalitas,” tegas Karo Rahayu.
Dari jumlah tersebut, 72 PPPK telah mengikuti penandatanganan perjanjian kerja pada kegiatan ini, sementara 6 lainnya akan menyusul setelah proses administrasi tahap kedua selesai. Adapun beberapa formasi yang tidak terisi telah dialihkan ke instansi lain seperti Kemenko Pangan dan Dewan Ekonomi Nasional, seiring dengan perubahan struktur kelembagaan.
Usai penandatanganan, para PPPK juga mendapatkan pembekalan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu, Diwakilkan oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Ahli Muda, Maryono, mengenai peran, hak, dan kewajiban mereka sebagai aparatur negara. Materi pembekalan menekankan pentingnya etika kerja dan nilai dasar ASN, sekaligus menjadi ruang diskusi langsung antara peserta dan pemateri.
Dengan agenda ini, Kemenko Infra menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan melayani.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat dalam lingkup Kemenko Infra antara lain, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Andreas Dipi Patria; Kepala Biro Umum dan Keuangan, Antonius Lambok Sihombing; Inspektur, Muhammas Jalu Wredo; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Novia Fitriyati; Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan, Meinarti Fauzie; dan Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas, Liz Zeny Merry.
SP- /INFRA/HUMAS/VII/2025
#KemenkoInfra
#KemenkoInfrastruktur
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @KemenkoInfra
X: @KemenkoInfra
Sekretaris Kemenko Infra (Sesmenko), Ayodhia G. L. Kalake, dalam sambutannya menekankan pentingnya dedikasi dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara.
“Status ini memberikan kedudukan dan peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi PPPK adalah sebuah kepercayaan besar yang harus dijaga dengan tanggung jawab dan integritas tinggi.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Rahayu, melaporkan bahwa Kemenko Infra awalnya mendapatkan alokasi 128 formasi PPPK sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024. Namun setelah proses seleksi dan penyesuaian organisasi, sebanyak 78 formasi yang terisi.
“Langkah ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud tanggung jawab dan loyalitas,” tegas Karo Rahayu.
Dari jumlah tersebut, 72 PPPK telah mengikuti penandatanganan perjanjian kerja pada kegiatan ini, sementara 6 lainnya akan menyusul setelah proses administrasi tahap kedua selesai. Adapun beberapa formasi yang tidak terisi telah dialihkan ke instansi lain seperti Kemenko Pangan dan Dewan Ekonomi Nasional, seiring dengan perubahan struktur kelembagaan.
Usai penandatanganan, para PPPK juga mendapatkan pembekalan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu, Diwakilkan oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Ahli Muda, Maryono, mengenai peran, hak, dan kewajiban mereka sebagai aparatur negara. Materi pembekalan menekankan pentingnya etika kerja dan nilai dasar ASN, sekaligus menjadi ruang diskusi langsung antara peserta dan pemateri.
Dengan agenda ini, Kemenko Infra menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan melayani.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat dalam lingkup Kemenko Infra antara lain, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Andreas Dipi Patria; Kepala Biro Umum dan Keuangan, Antonius Lambok Sihombing; Inspektur, Muhammas Jalu Wredo; Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Novia Fitriyati; Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan, Meinarti Fauzie; dan Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas, Liz Zeny Merry.
SP- /INFRA/HUMAS/VII/2025
#KemenkoInfra
#KemenkoInfrastruktur
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @KemenkoInfra
X: @KemenkoInfra
