Kemenko Infra Koordinasikan Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Gempa Nusa Tenggara Timur
NAGEKEO - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Gempa Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Sora Lokita di Tenda BPNP yang berlokasi di halaman Kantor KAPET Mbay, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, Kamis (27/8/2026). Rakor dihadiri oleh Bupati Nagekeo, Plt. Staf Ahli Menko bidang Pembangunan Daerah serta para pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait.
Mengingat masa tanggap darurat yang sebelumnya berakhir pada 28 Agustus 2026 (Update terbaru diperpanjang sampai dengan 12 September 2026), maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perlu segera disusun. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, perumahan, fasilitas pelayanan publik, hingga infrastruktur transportasi.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Sora Lokita menekankan bahwa Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali hidup, bekerja, dan beraktivitas dengan aman serta lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
"Kemenko Infrastruktur akan mengawal penuh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Flores. Fokus kami adalah memastikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan bergerak secara terpadu agar pemulihan berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran." jelasnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa Tahap tanggap darurat harus menjadi fondasi yang kuat bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, validasi data, koordinasi lintas sektor, dan percepatan penyusunan dokumen pemulihan menjadi prioritas yang harus kita kerjakan bersama.
"Kami tidak ingin ada satu pun kebutuhan masyarakat yang terlewat. Seluruh data kerusakan dan kebutuhan pemulihan harus terverifikasi dengan baik agar bantuan dan program rekonstruksi benar benar menjawab kondisi di lapangan." Tegas Plt. Deputi Sora Lokita.
Dalam rapat tersebut, semua pihak menyepakati pentingnya penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang didukung oleh data terverifikasi dan tervalidasi. Data tersebut tidak hanya mencakup jumlah aset yang mengalami kerusakan, tetapi juga lokasi, koordinat, jenis kerusakan, fungsi layanan yang terdampak, serta kondisi layanan setelah masa tanggap darurat.
Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah, Andreas Dipi Patria yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa di tengah berbagai bencana yang terjadi secara nasional, perhatian terhadap masyarakat terdampak gempa di Flores harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, langkah langkah pemulihan harus disusun secara cermat dan tepat sasaran.
"Penanganan pascabencana membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kendala teknis maupun regulasi harus segera dikomunikasikan agar solusi dapat diambil lebih cepat dan tepat." Ujar Plt. Staf Ahli Andreas.
Dirinya juga menyampaikan bahwa Kemenko Infra membuka ruang koordinasi seluas luasnya bagi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Apabila terdapat hambatan yang menghambat percepatan pemulihan, kami siap membantu menjembatani penyelesaiannya.
Penyusunan R3P diarahkan menggunakan prinsip build back better, safer, and sustainable sehingga proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutannya terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan dukungan penanganan sanitasi dan persampahan pada 16 lokasi terpusat. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana sanitasi dan septic tank, fasilitas persampahan, hingga dukungan sumber daya manusia untuk pengelolaan di lokasi terdampak.
Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTT II telah melakukan inventarisasi infrastruktur sumber daya air serta memberikan dukungan berupa distribusi air bersih, bantuan tandon air, dan penyediaan alat berat. Saat ini, masih dilakukan investigasi terhadap sejumlah persoalan ketersediaan air, termasuk perubahan kualitas air di wilayah Batalyon serta potensi pemanfaatan sumber air alternatif di Pulau Palue.
Dampak bencana juga terjadi pada infrastruktur pelayanan publik. Kementerian PU mencatat sekitar 650 unit terdampak dengan estimasi awal kebutuhan rehabilitasi mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Sejumlah fasilitas telah dilakukan investigasi, antara lain RS Santa Gabriel yang masih dapat digunakan kembali dan Masjid Nurrahman yang telah dilakukan pembersihan puing-puing.
Pada sektor konektivitas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT melaporkan dampak bencana terhadap 15 ruas jalan nasional dengan total panjang sekitar 521,72 kilometer yang tersebar di tujuh kabupaten. Selain itu, tercatat puluhan titik longsoran, amblasan, dan kerusakan pada sejumlah jembatan maupun deker.
Penanganan darurat terus dilakukan melalui pembersihan material bencana, mobilisasi alat berat, pembangunan Jembatan Bailey, serta distribusi berbagai material penanganan seperti bronjong, geotekstil, geobag, dan box culvert.
Di sektor permukiman, Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan estimasi sementara sebanyak 53.244 unit rumah mengalami kerusakan dengan kebutuhan pemulihan indikatif sekitar Rp7 triliun. Namun, sementara data rumah rusak BNPB menunjukkan angka lebih tinggi sehingga perlu dikunci melalui validasi final.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tengah menyiapkan alternatif hunian tetap bagi masyarakat terdampak, termasuk melalui pembangunan komunal dan relokasi terpusat. Penentuan lokasi relokasi akan mempertimbangkan aspek kerawanan bencana, kesiapan lahan, kesesuaian tata ruang, serta data calon penerima manfaat.
Dalam proses tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menekankan pentingnya memastikan lahan relokasi berada dalam kondisi clean and clear, baik dari aspek status kepemilikan tanah maupun kesesuaian dengan rencana tata ruang. Koordinasi sejak tahap awal diperlukan untuk mempercepat proses survei, pemeriksaan kepemilikan tanah, serta penyiapan lokasi yang aman bagi masyarakat.
Selain infrastruktur darat dan permukiman, transportasi udara dan laut juga menjadi topik pembahasan. Kementerian Perhubungan melaporkan 5 bandara terdampak gempa masih tetap beroperasi dan tidak terdapat bandara yang ditutup, dengan Bandara Komodo Labuan Bajo menjadi salah satu pintu utama distribusi logistik ke wilayah terdampak.
Sementara itu, sejumlah fasilitas pelabuhan juga mengalami dampak, namun beberapa pelabuhan utama seperti Labuan Bajo, Reo, Ende, Maumere, dan Marapokot tetap dapat mendukung layanan setelah dilakukan penanganan sementara.
Pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian bagi kawasan transmigrasi di sejumlah kabupaten, antara lain Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, dan Ende. Infrastruktur yang terdampak meliputi rumah masyarakat, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, hingga fasilitas ekonomi seperti BUMDes dan koperasi.
Mengingat besarnya kebutuhan pemulihan, pemerintah menilai pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD. Berbagai alternatif pembiayaan perlu dioptimalkan, termasuk dukungan sektor swasta, corporate social responsibility (CSR), asuransi fasilitas negara, serta berbagai skema pembiayaan kreatif lainnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenko Infra menekankan pentingnya konsolidasi data, percepatan assessment teknis lintas sektor, serta penyusunan R3P yang tidak hanya berorientasi pada perhitungan kerusakan aset, tetapi juga pemulihan fungsi layanan dasar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.Kemenko Infra akan menindaklanjuti pengawalan validasi data berbasis koordinat, sinkronisasi R3P dengan nomenklatur K/L, percepatan assessment dan penanganan infrastruktur prioritas, penyiapan lahan relokasi bersama ATR/BPN, finalisasi skema hunian bersama PKP, identifikasi pembiayaan lintas sumber, serta monitoring terpadu secara berkala.
"Kemenko Infrastruktur akan terus memonitor secara berkala perkembangan penanganan pascabencana di Flores agar seluruh rencana dan komitmen yang telah disepakati dapat diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan." Pungkas Plt. Deputi Sora Lokita.
SP-308/INFRA/HUMAS/IX/2026
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfa
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Mengingat masa tanggap darurat yang sebelumnya berakhir pada 28 Agustus 2026 (Update terbaru diperpanjang sampai dengan 12 September 2026), maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perlu segera disusun. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, perumahan, fasilitas pelayanan publik, hingga infrastruktur transportasi.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Sora Lokita menekankan bahwa Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali hidup, bekerja, dan beraktivitas dengan aman serta lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
"Kemenko Infrastruktur akan mengawal penuh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Flores. Fokus kami adalah memastikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan bergerak secara terpadu agar pemulihan berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran." jelasnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa Tahap tanggap darurat harus menjadi fondasi yang kuat bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, validasi data, koordinasi lintas sektor, dan percepatan penyusunan dokumen pemulihan menjadi prioritas yang harus kita kerjakan bersama.
"Kami tidak ingin ada satu pun kebutuhan masyarakat yang terlewat. Seluruh data kerusakan dan kebutuhan pemulihan harus terverifikasi dengan baik agar bantuan dan program rekonstruksi benar benar menjawab kondisi di lapangan." Tegas Plt. Deputi Sora Lokita.
Dalam rapat tersebut, semua pihak menyepakati pentingnya penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang didukung oleh data terverifikasi dan tervalidasi. Data tersebut tidak hanya mencakup jumlah aset yang mengalami kerusakan, tetapi juga lokasi, koordinat, jenis kerusakan, fungsi layanan yang terdampak, serta kondisi layanan setelah masa tanggap darurat.
Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah, Andreas Dipi Patria yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa di tengah berbagai bencana yang terjadi secara nasional, perhatian terhadap masyarakat terdampak gempa di Flores harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, langkah langkah pemulihan harus disusun secara cermat dan tepat sasaran.
"Penanganan pascabencana membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kendala teknis maupun regulasi harus segera dikomunikasikan agar solusi dapat diambil lebih cepat dan tepat." Ujar Plt. Staf Ahli Andreas.
Dirinya juga menyampaikan bahwa Kemenko Infra membuka ruang koordinasi seluas luasnya bagi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Apabila terdapat hambatan yang menghambat percepatan pemulihan, kami siap membantu menjembatani penyelesaiannya.
Penyusunan R3P diarahkan menggunakan prinsip build back better, safer, and sustainable sehingga proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutannya terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan dukungan penanganan sanitasi dan persampahan pada 16 lokasi terpusat. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana sanitasi dan septic tank, fasilitas persampahan, hingga dukungan sumber daya manusia untuk pengelolaan di lokasi terdampak.
Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTT II telah melakukan inventarisasi infrastruktur sumber daya air serta memberikan dukungan berupa distribusi air bersih, bantuan tandon air, dan penyediaan alat berat. Saat ini, masih dilakukan investigasi terhadap sejumlah persoalan ketersediaan air, termasuk perubahan kualitas air di wilayah Batalyon serta potensi pemanfaatan sumber air alternatif di Pulau Palue.
Dampak bencana juga terjadi pada infrastruktur pelayanan publik. Kementerian PU mencatat sekitar 650 unit terdampak dengan estimasi awal kebutuhan rehabilitasi mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Sejumlah fasilitas telah dilakukan investigasi, antara lain RS Santa Gabriel yang masih dapat digunakan kembali dan Masjid Nurrahman yang telah dilakukan pembersihan puing-puing.
Pada sektor konektivitas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT melaporkan dampak bencana terhadap 15 ruas jalan nasional dengan total panjang sekitar 521,72 kilometer yang tersebar di tujuh kabupaten. Selain itu, tercatat puluhan titik longsoran, amblasan, dan kerusakan pada sejumlah jembatan maupun deker.
Penanganan darurat terus dilakukan melalui pembersihan material bencana, mobilisasi alat berat, pembangunan Jembatan Bailey, serta distribusi berbagai material penanganan seperti bronjong, geotekstil, geobag, dan box culvert.
Di sektor permukiman, Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan estimasi sementara sebanyak 53.244 unit rumah mengalami kerusakan dengan kebutuhan pemulihan indikatif sekitar Rp7 triliun. Namun, sementara data rumah rusak BNPB menunjukkan angka lebih tinggi sehingga perlu dikunci melalui validasi final.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tengah menyiapkan alternatif hunian tetap bagi masyarakat terdampak, termasuk melalui pembangunan komunal dan relokasi terpusat. Penentuan lokasi relokasi akan mempertimbangkan aspek kerawanan bencana, kesiapan lahan, kesesuaian tata ruang, serta data calon penerima manfaat.
Dalam proses tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menekankan pentingnya memastikan lahan relokasi berada dalam kondisi clean and clear, baik dari aspek status kepemilikan tanah maupun kesesuaian dengan rencana tata ruang. Koordinasi sejak tahap awal diperlukan untuk mempercepat proses survei, pemeriksaan kepemilikan tanah, serta penyiapan lokasi yang aman bagi masyarakat.
Selain infrastruktur darat dan permukiman, transportasi udara dan laut juga menjadi topik pembahasan. Kementerian Perhubungan melaporkan 5 bandara terdampak gempa masih tetap beroperasi dan tidak terdapat bandara yang ditutup, dengan Bandara Komodo Labuan Bajo menjadi salah satu pintu utama distribusi logistik ke wilayah terdampak.
Sementara itu, sejumlah fasilitas pelabuhan juga mengalami dampak, namun beberapa pelabuhan utama seperti Labuan Bajo, Reo, Ende, Maumere, dan Marapokot tetap dapat mendukung layanan setelah dilakukan penanganan sementara.
Pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian bagi kawasan transmigrasi di sejumlah kabupaten, antara lain Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, dan Ende. Infrastruktur yang terdampak meliputi rumah masyarakat, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, hingga fasilitas ekonomi seperti BUMDes dan koperasi.
Mengingat besarnya kebutuhan pemulihan, pemerintah menilai pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD. Berbagai alternatif pembiayaan perlu dioptimalkan, termasuk dukungan sektor swasta, corporate social responsibility (CSR), asuransi fasilitas negara, serta berbagai skema pembiayaan kreatif lainnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenko Infra menekankan pentingnya konsolidasi data, percepatan assessment teknis lintas sektor, serta penyusunan R3P yang tidak hanya berorientasi pada perhitungan kerusakan aset, tetapi juga pemulihan fungsi layanan dasar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.Kemenko Infra akan menindaklanjuti pengawalan validasi data berbasis koordinat, sinkronisasi R3P dengan nomenklatur K/L, percepatan assessment dan penanganan infrastruktur prioritas, penyiapan lahan relokasi bersama ATR/BPN, finalisasi skema hunian bersama PKP, identifikasi pembiayaan lintas sumber, serta monitoring terpadu secara berkala.
"Kemenko Infrastruktur akan terus memonitor secara berkala perkembangan penanganan pascabencana di Flores agar seluruh rencana dan komitmen yang telah disepakati dapat diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan." Pungkas Plt. Deputi Sora Lokita.
SP-308/INFRA/HUMAS/IX/2026
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfa
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra