Kemenko Infra dan BRIN Dorong Transformasi Sistem Transportasi melalui Penguatan Kebijakan Dekarbonisasi
Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Executive Teaching Program on Transport Decarbonization for Government Officials and Relevant Stakeholders di BRIN, Jakarta, Rabu (2/9). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memahami serta mendorong implementasi kebijakan dekarbonisasi sektor transportasi di Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari executive teaching class dekarbonisasi sektor transportasi yang berlangsung sejak 31 Agustus 2026 hingga 4 September 2026 dengan berkolaborasi dengan berbagai institusi: Sekolah Tinggi Transportasi Darat - PTDI, Universitas Pertamina, BRIN, dan Institut Teknologi Sumatera.
Sektor transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas nasional. Pada saat yang sama, sektor ini juga menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang perlu ditangani dalam mendukung target penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon Indonesia.
Upaya dekarbonisasi transportasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup penerapan teknologi rendah emisi, penguatan kebijakan, instrumen ekonomi, pembiayaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Meinarti Fauzie, menekankan bahwa dekarbonisasi transportasi tidak semata-mata berkaitan dengan penggantian kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik, tetapi juga menyangkut transformasi sistem transportasi secara lebih mendasar.
“Dekarbonisasi sektor transportasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Ini bukan sekadar mengganti kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Yang lebih mendasar, ini adalah tentang mentransformasi cara kita merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem transportasi,” kata Meinarti.
Dalam sambutannya, Meinarti menjelaskan pentingnya pendekatan Avoid, Shift, and Improve (ASI). Pendekatan tersebut mencakup upaya menghindari perjalanan yang tidak diperlukan melalui perencanaan tata ruang dan perkotaan yang lebih baik, mengalihkan perjalanan menuju moda yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta meningkatkan sistem transportasi melalui teknologi rendah emisi, peningkatan efisiensi, dan percepatan elektrifikasi.
Selain itu, transisi transportasi juga membutuhkan kebijakan yang mendukung, mekanisme pembiayaan inovatif, serta koordinasi kelembagaan yang kuat. Menurut Meinarti, program ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai dekarbonisasi transportasi sekaligus menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi.
Kepala Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN, Eka Rakhman Priandana, menyampaikan bahwa tantangan dekarbonisasi transportasi tidak hanya terletak pada aspek teknologi. Selain elektrifikasi armada, penggantian bahan bakar, dan peningkatan teknologi mesin, terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan, termasuk pembiayaan, kelembagaan, penetapan harga, serta kemampuan untuk mengukur dan memverifikasi capaian.
“Untuk waktu yang lama, kita cenderung melihat dekarbonisasi terutama sebagai tantangan teknologi: melakukan elektrifikasi armada, mengganti bahan bakar, dan meningkatkan mesin. Semua hal tersebut penting, dan BRIN memiliki pusat-pusat penelitian yang bekerja di berbagai bidang tersebut, termasuk teknologi transportasi, konversi energi, kelistrikan, bahan bakar, teknologi proses, dan industri berkelanjutan. Namun, teknologi bukan satu-satunya tantangan. Dalam banyak kasus, kendala sebenarnya terletak pada penetapan harga, pembiayaan, mandat kelembagaan, serta kemampuan kita untuk mengukur dan memverifikasi apa yang kita klaim telah dicapai,” kata Eka.
Eka mengatakan, aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam program, meliputi kerangka ASI, insentif fiskal dan nonfiskal, pemetaan kebijakan dan kelembagaan, standar penghitungan emisi, mekanisme pembiayaan karbon, serta instrumen penetapan harga karbon.
Program ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian Expert Knowledge Sharing yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama KfW Development Bank, yang diawali melalui webinar Transport Decarbonization: Unlocking Financing and Policy Pathways pada Juli 2026. Melalui Executive Teaching Program, pembahasan diarahkan lebih mendalam dan praktis untuk membantu peserta menghubungkan pengetahuan, kebijakan, pembiayaan, dan aspek teknis dengan kebutuhan implementasi di masing-masing institusi.
Senior Portfolio Manager KfW Development Bank, Anna Schirmer, menyampaikan bahwa KfW memiliki kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Melalui dukungan Uni Eropa, KfW berkomitmen mendukung persiapan, pembiayaan, dan implementasi proyek terkait iklim dan lingkungan, termasuk reformasi sektoral.
“Pemerintah Indonesia telah menempatkan transisi menuju transportasi rendah karbon sebagai salah satu dari lima prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029. Fokus pada dekarbonisasi transportasi, energi yang lebih bersih, dan infrastruktur yang berketahanan iklim merupakan visi yang sepenuhnya sejalan dengan dan didukung oleh KfW,” jelas Anna.
Anna menambahkan, dukungan KfW tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga dilakukan melalui Policy-Based Lending (PBL). KfW saat ini tengah mengembangkan program PBL untuk sektor mobilitas, yaitu PBL TRANSIT (Transforming National System for Integrated and Sustainable Transport), yang diarahkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menjalankan reformasi kebijakan transportasi berkelanjutan dan dekarbonisasi.
Dalam pelaksanaannya, Executive Teaching Program menghadirkan narasumber dan pakar untuk membahas berbagai aspek strategis dalam dekarbonisasi transportasi. Materi yang diberikan mencakup Assessment of ASI (Avoid–Shift–Improve) Implementation; Fiscal and Non-Fiscal Incentives for Decarbonization Policies; Policy and Institutional Mapping; Global Decarbonization Calculation Standards, Carbon Financing Mechanisms, serta Carbon Pricing Instruments.
Rangkaian pembelajaran tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta, mulai dari kerangka transformasi sistem transportasi, dukungan kebijakan dan kelembagaan, instrumen insentif, hingga aspek pengukuran, pembiayaan, dan penetapan harga karbon. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan langkah implementasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BRIN, dan KfW mendorong penguatan kapasitas serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar agenda dekarbonisasi transportasi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan langkah implementasi yang konkret. Penguatan tersebut diharapkan mendukung pembangunan sistem transportasi Indonesia yang lebih bersih, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
SP-307/INFRA/HUMAS/IX/2026
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfa
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Sektor transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas nasional. Pada saat yang sama, sektor ini juga menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang perlu ditangani dalam mendukung target penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon Indonesia.
Upaya dekarbonisasi transportasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup penerapan teknologi rendah emisi, penguatan kebijakan, instrumen ekonomi, pembiayaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Meinarti Fauzie, menekankan bahwa dekarbonisasi transportasi tidak semata-mata berkaitan dengan penggantian kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik, tetapi juga menyangkut transformasi sistem transportasi secara lebih mendasar.
“Dekarbonisasi sektor transportasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Ini bukan sekadar mengganti kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Yang lebih mendasar, ini adalah tentang mentransformasi cara kita merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem transportasi,” kata Meinarti.
Dalam sambutannya, Meinarti menjelaskan pentingnya pendekatan Avoid, Shift, and Improve (ASI). Pendekatan tersebut mencakup upaya menghindari perjalanan yang tidak diperlukan melalui perencanaan tata ruang dan perkotaan yang lebih baik, mengalihkan perjalanan menuju moda yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta meningkatkan sistem transportasi melalui teknologi rendah emisi, peningkatan efisiensi, dan percepatan elektrifikasi.
Selain itu, transisi transportasi juga membutuhkan kebijakan yang mendukung, mekanisme pembiayaan inovatif, serta koordinasi kelembagaan yang kuat. Menurut Meinarti, program ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai dekarbonisasi transportasi sekaligus menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi.
Kepala Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN, Eka Rakhman Priandana, menyampaikan bahwa tantangan dekarbonisasi transportasi tidak hanya terletak pada aspek teknologi. Selain elektrifikasi armada, penggantian bahan bakar, dan peningkatan teknologi mesin, terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan, termasuk pembiayaan, kelembagaan, penetapan harga, serta kemampuan untuk mengukur dan memverifikasi capaian.
“Untuk waktu yang lama, kita cenderung melihat dekarbonisasi terutama sebagai tantangan teknologi: melakukan elektrifikasi armada, mengganti bahan bakar, dan meningkatkan mesin. Semua hal tersebut penting, dan BRIN memiliki pusat-pusat penelitian yang bekerja di berbagai bidang tersebut, termasuk teknologi transportasi, konversi energi, kelistrikan, bahan bakar, teknologi proses, dan industri berkelanjutan. Namun, teknologi bukan satu-satunya tantangan. Dalam banyak kasus, kendala sebenarnya terletak pada penetapan harga, pembiayaan, mandat kelembagaan, serta kemampuan kita untuk mengukur dan memverifikasi apa yang kita klaim telah dicapai,” kata Eka.
Eka mengatakan, aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam program, meliputi kerangka ASI, insentif fiskal dan nonfiskal, pemetaan kebijakan dan kelembagaan, standar penghitungan emisi, mekanisme pembiayaan karbon, serta instrumen penetapan harga karbon.
Program ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian Expert Knowledge Sharing yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama KfW Development Bank, yang diawali melalui webinar Transport Decarbonization: Unlocking Financing and Policy Pathways pada Juli 2026. Melalui Executive Teaching Program, pembahasan diarahkan lebih mendalam dan praktis untuk membantu peserta menghubungkan pengetahuan, kebijakan, pembiayaan, dan aspek teknis dengan kebutuhan implementasi di masing-masing institusi.
Senior Portfolio Manager KfW Development Bank, Anna Schirmer, menyampaikan bahwa KfW memiliki kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Melalui dukungan Uni Eropa, KfW berkomitmen mendukung persiapan, pembiayaan, dan implementasi proyek terkait iklim dan lingkungan, termasuk reformasi sektoral.
“Pemerintah Indonesia telah menempatkan transisi menuju transportasi rendah karbon sebagai salah satu dari lima prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029. Fokus pada dekarbonisasi transportasi, energi yang lebih bersih, dan infrastruktur yang berketahanan iklim merupakan visi yang sepenuhnya sejalan dengan dan didukung oleh KfW,” jelas Anna.
Anna menambahkan, dukungan KfW tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga dilakukan melalui Policy-Based Lending (PBL). KfW saat ini tengah mengembangkan program PBL untuk sektor mobilitas, yaitu PBL TRANSIT (Transforming National System for Integrated and Sustainable Transport), yang diarahkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menjalankan reformasi kebijakan transportasi berkelanjutan dan dekarbonisasi.
Dalam pelaksanaannya, Executive Teaching Program menghadirkan narasumber dan pakar untuk membahas berbagai aspek strategis dalam dekarbonisasi transportasi. Materi yang diberikan mencakup Assessment of ASI (Avoid–Shift–Improve) Implementation; Fiscal and Non-Fiscal Incentives for Decarbonization Policies; Policy and Institutional Mapping; Global Decarbonization Calculation Standards, Carbon Financing Mechanisms, serta Carbon Pricing Instruments.
Rangkaian pembelajaran tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta, mulai dari kerangka transformasi sistem transportasi, dukungan kebijakan dan kelembagaan, instrumen insentif, hingga aspek pengukuran, pembiayaan, dan penetapan harga karbon. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan langkah implementasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BRIN, dan KfW mendorong penguatan kapasitas serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar agenda dekarbonisasi transportasi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan langkah implementasi yang konkret. Penguatan tersebut diharapkan mendukung pembangunan sistem transportasi Indonesia yang lebih bersih, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
SP-307/INFRA/HUMAS/IX/2026
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfa
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra