Indonesia–Jepang Perkuat Kerja Sama Logistik melalui Digitalisasi dan Reformasi Tata Kelola
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan efisiensi serta daya saing sektor logistik nasional melalui penyelenggaraan The 2nd Meeting of the Indonesia–Japan Logistics Working Group, Kamis (05/11/2026).
Pembentukan working group ini merupakan tindak lanjut dari gagasan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) dalam memperkuat kerja sama Indonesia–Jepang di bidang logistik. Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi kedua negara untuk memperkuat kolaborasi di bidang logistik, khususnya dalam mendorong digitalisasi, integrasi sistem, serta reformasi tata kelola logistik. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang membahas transportasi multimoda dan konektivitas.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infra, Odo R.M. Manuhutu, menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki kemitraan strategis yang perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan sektor logistik yang semakin kompleks.
“Transformasi atau Henkaku bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun sistem logistik yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” ujar Deputi Odo.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan sektor logistik, yakni dekarbonisasi melalui penguatan transportasi laut dan pelayaran pantai untuk mendukung logistik hijau; digitalisasi melalui integrasi data dan sistem layanan logistik; serta peningkatan konektivitas dan keamanan melalui penguatan keandalan data dan sistem logistik.
Lebih lanjut, Deputi Odo menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sebagai salah satu upaya menekan biaya logistik nasional yang masih berada pada kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, tingginya biaya logistik juga menunjukkan adanya ruang untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan efisiensi.
“Biaya logistik yang tinggi menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan, sekaligus menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik,” ungkapnya.
Dalam upaya tersebut, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendorong tata kelola pelabuhan yang lebih transparan, efisien, dan bebas pungutan liar. Sejumlah capaian konkret telah diraih, antara lain beroperasinya seluruh delapan indikator Ekosistem Logistik Nasional di enam pelabuhan utama, penerapan Single Truck Identification Data di 35 pelabuhan dengan lebih dari 79.000 truk terdaftar, serta implementasi Terminal Booking System di enam pelabuhan utama untuk mengurai antrean dan memperlancar arus distribusi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin, menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas dan modernisasi pelabuhan Indonesia agar semakin kompetitif dan mampu mendukung kelancaran distribusi logistik.
“Kami berharap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dapat terus berkembang dan setara dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Jepang, seperti Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka, dan Nagoya, sehingga distribusi logistik di Indonesia dapat semakin baik,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tantangan kesenjangan fasilitas pelabuhan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, serta perlunya pengembangan infrastruktur yang menyesuaikan karakteristik pelabuhan sungai. Selain itu, pengembangan green port dan green shipping menjadi perhatian penting, termasuk pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, elektrifikasi peralatan pelabuhan, digitalisasi layanan, serta pengelolaan limbah kapal.
Pada sesi keynote speech, Omori Takao, Special Researcher Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI), turut memaparkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan data dalam mengintegrasikan aktivitas transportasi laut dan darat.
Ia menekankan bahwa digitaliasi dan pemanfaatan AI bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem logistik. Menurutnya, tantangan logistik Indonesia dan Jepang memiliki karakteristik yang berbeda. Jepang menghadapi keterbatasan tenaga kerja, khususnya pengemudi truk, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem logistik antarpulau, terutama keterhubungan antara pelabuhan, transportasi laut, dan transportasi darat.
Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Jepang diharapkan dapat mengidentifikasi peluang kerja sama yang lebih konkret, termasuk pengembangan proyek percontohan (pilot project) yang dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pelabuhan dan sistem logistik kedua negara.
Kemenko Infra berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong penerapan praktik terbaik internasional, termasuk pengalaman Jepang, guna mewujudkan sistem logistik nasional yang terintegrasi, efisien, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
SP-397/INFRA/HUMAS/XI/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Pembentukan working group ini merupakan tindak lanjut dari gagasan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) dalam memperkuat kerja sama Indonesia–Jepang di bidang logistik. Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi kedua negara untuk memperkuat kolaborasi di bidang logistik, khususnya dalam mendorong digitalisasi, integrasi sistem, serta reformasi tata kelola logistik. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang membahas transportasi multimoda dan konektivitas.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infra, Odo R.M. Manuhutu, menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki kemitraan strategis yang perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan sektor logistik yang semakin kompleks.
“Transformasi atau Henkaku bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun sistem logistik yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” ujar Deputi Odo.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan sektor logistik, yakni dekarbonisasi melalui penguatan transportasi laut dan pelayaran pantai untuk mendukung logistik hijau; digitalisasi melalui integrasi data dan sistem layanan logistik; serta peningkatan konektivitas dan keamanan melalui penguatan keandalan data dan sistem logistik.
Lebih lanjut, Deputi Odo menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sebagai salah satu upaya menekan biaya logistik nasional yang masih berada pada kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, tingginya biaya logistik juga menunjukkan adanya ruang untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan efisiensi.
“Biaya logistik yang tinggi menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan, sekaligus menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik,” ungkapnya.
Dalam upaya tersebut, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendorong tata kelola pelabuhan yang lebih transparan, efisien, dan bebas pungutan liar. Sejumlah capaian konkret telah diraih, antara lain beroperasinya seluruh delapan indikator Ekosistem Logistik Nasional di enam pelabuhan utama, penerapan Single Truck Identification Data di 35 pelabuhan dengan lebih dari 79.000 truk terdaftar, serta implementasi Terminal Booking System di enam pelabuhan utama untuk mengurai antrean dan memperlancar arus distribusi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin, menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas dan modernisasi pelabuhan Indonesia agar semakin kompetitif dan mampu mendukung kelancaran distribusi logistik.
“Kami berharap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dapat terus berkembang dan setara dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Jepang, seperti Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka, dan Nagoya, sehingga distribusi logistik di Indonesia dapat semakin baik,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tantangan kesenjangan fasilitas pelabuhan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, serta perlunya pengembangan infrastruktur yang menyesuaikan karakteristik pelabuhan sungai. Selain itu, pengembangan green port dan green shipping menjadi perhatian penting, termasuk pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, elektrifikasi peralatan pelabuhan, digitalisasi layanan, serta pengelolaan limbah kapal.
Pada sesi keynote speech, Omori Takao, Special Researcher Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI), turut memaparkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan data dalam mengintegrasikan aktivitas transportasi laut dan darat.
Ia menekankan bahwa digitaliasi dan pemanfaatan AI bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem logistik. Menurutnya, tantangan logistik Indonesia dan Jepang memiliki karakteristik yang berbeda. Jepang menghadapi keterbatasan tenaga kerja, khususnya pengemudi truk, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem logistik antarpulau, terutama keterhubungan antara pelabuhan, transportasi laut, dan transportasi darat.
Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Jepang diharapkan dapat mengidentifikasi peluang kerja sama yang lebih konkret, termasuk pengembangan proyek percontohan (pilot project) yang dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pelabuhan dan sistem logistik kedua negara.
Kemenko Infra berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong penerapan praktik terbaik internasional, termasuk pengalaman Jepang, guna mewujudkan sistem logistik nasional yang terintegrasi, efisien, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
SP-397/INFRA/HUMAS/XI/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
