Hadapi Ancaman Kekeringan, Menko AHY Dorong Teknologi dan Inovasi untuk Perkuat Kemandirian Air Nasional
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan teknologi dan inovasi untuk memperkuat kemandirian air nasional di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, industri, serta sektor teknologi dinilai penting untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, pertanian, dan kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Indowater 2026 Expo and Forum di Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pameran tersebut menghadirkan berbagai produk dan teknologi terkait pengelolaan serta ketahanan air dari korporasi Indonesia maupun sejumlah negara di dunia.
Ancaman kekeringan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Pada Agustus 2026, sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami puncak musim kemarau, sementara 57,2 persen wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Selain itu, terdapat peluang fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat yang berpotensi berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan untuk membangun sistem pengelolaan air yang mampu merespons perubahan kondisi secara cepat dan tepat. Tantangan ketahanan air juga dipengaruhi ketidakseimbangan antara persebaran penduduk dan potensi sumber daya air. Pulau Jawa, misalnya, menampung sekitar 56,1 persen penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki sekitar 4,5 persen potensi air permukaan nasional.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan air juga berkaitan dengan kualitas sumber air. Berdasarkan data, sekitar 43,5 persen penduduk berada di wilayah dengan pasokan air tahunan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan, sementara sekitar 70 persen sungai di Indonesia tercatat tercemar.
Menurut Menko AHY, berbagai tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemanfaatan teknologi dan inovasi.
“Ini inisiatif atau forum semacam ini memberikan ruang kolaborasi, ruang kerja sama antara dunia usaha, dunia industri, dunia teknologi bersama dengan pemerintah. Tentunya pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa membangun ruang-ruang kerja sama yang baik,” ujar AHY.
Menko AHY mengatakan teknologi yang telah tersedia dapat langsung didorong untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Sementara teknologi yang masih membutuhkan pengembangan dapat dikembangkan melalui kerja sama penelitian antara pemerintah, dunia usaha, dan industri.
“Ketika kita punya masalah atau tantangan, misalnya hadir dari Kementerian Pekerjaan Umum, kita bisa mencari solusi dengan sejumlah teknologi yang sudah available, yang sudah tersedia. Kita bisa melakukan joint research, joint production,” jelasnya.
Menurut Menko AHY, pendekatan tersebut sekaligus menjadi jalan untuk memperkuat kapasitas nasional. Teknologi yang belum dapat langsung diimplementasikan dapat dikembangkan melalui penelitian bersama agar menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Kalaupun masih ada yang belum bisa diimplementasikan langsung, kita bisa memulai dengan melakukan penelitian bersama. Pada akhirnya kita ingin mewujudkan kemandirian teknologi dalam negeri,” tegas AHY.
Penguatan teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah mendorong pengembangan satu data air nasional, neraca air per wilayah sungai, sistem peringatan dini kekeringan, serta pemanfaatan telemetri dan SCADA, penginderaan jauh, digital twin, smart metering, hingga kecerdasan artifisial. Teknologi tersebut diarahkan untuk mendukung pemantauan, prediksi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan air.
Selain pemanfaatan teknologi digital, pemerintah juga membuka ruang pengembangan sumber-sumber air alternatif. Sejumlah pendekatan yang didorong meliputi desalinasi air laut, pengolahan air payau, pemanfaatan air tanah dalam secara terukur dan berizin, serta eksplorasi potensi air tawar bawah laut melalui kerja sama riset.
Penguatan teknologi tersebut juga perlu diikuti peningkatan kapasitas industri nasional. Dalam konteks ini, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu aspek yang terus diprioritaskan agar kebutuhan teknologi dan peralatan sektor air dapat semakin banyak dipenuhi melalui kemampuan produksi dalam negeri.
AHY menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kapasitas produksi nasional, terlebih dengan semakin baiknya kemampuan korporasi Indonesia dalam menghasilkan berbagai produk dan teknologi.
“TKDN juga harus kita prioritaskan dan pada akhirnya kita punya kemampuan sebagai bangsa yang membutuhkan kesiapan air secara nasional ini dengan kemampuan kita memproduksi teknologi, alat peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari maupun untuk industri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya,” ujar AHY.
Penguatan ekosistem industri dan teknologi air tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda. Selain memperkuat ketahanan dan kemandirian air nasional, langkah ini dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, membuka peluang investasi, serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi strategis.
Upaya tersebut juga mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk sektor pertanian. Penguatan tampungan air, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air, serta modernisasi irigasi menjadi bagian penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
Di tingkat masyarakat, pemerintah menargetkan peningkatan akses air minum perpipaan rumah tangga dari 39,2 persen pada 2025 menjadi 51,39 persen pada 2029. Untuk kawasan perkotaan, akses air minum perpipaan ditargetkan mencapai 51,36 persen pada 2029. Sementara akses sanitasi aman ditargetkan meningkat dari 12,5 persen menjadi 30 persen pada periode yang sama.
Menko AHY juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui perlindungan daerah aliran sungai dan mata air, pengendalian pemanfaatan air tanah, pengolahan dan penggunaan kembali air limbah, serta penerapan solusi berbasis alam.
Dengan demikian, penguatan kemandirian air nasional tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga teknologi yang tepat guna, industri nasional yang kuat, data yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan air tersedia secara cukup, aman, dan berkelanjutan sekaligus mendukung target pembangunan 2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Indowater 2026 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan dunia usaha, industri, dan teknologi. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif dan mempercepat terwujudnya kemandirian teknologi sekaligus ketahanan air nasional.
SP-293/INFRA/HUMAS/VIII/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Indowater 2026 Expo and Forum di Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pameran tersebut menghadirkan berbagai produk dan teknologi terkait pengelolaan serta ketahanan air dari korporasi Indonesia maupun sejumlah negara di dunia.
Ancaman kekeringan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Pada Agustus 2026, sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami puncak musim kemarau, sementara 57,2 persen wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Selain itu, terdapat peluang fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat yang berpotensi berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan untuk membangun sistem pengelolaan air yang mampu merespons perubahan kondisi secara cepat dan tepat. Tantangan ketahanan air juga dipengaruhi ketidakseimbangan antara persebaran penduduk dan potensi sumber daya air. Pulau Jawa, misalnya, menampung sekitar 56,1 persen penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki sekitar 4,5 persen potensi air permukaan nasional.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan air juga berkaitan dengan kualitas sumber air. Berdasarkan data, sekitar 43,5 persen penduduk berada di wilayah dengan pasokan air tahunan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan, sementara sekitar 70 persen sungai di Indonesia tercatat tercemar.
Menurut Menko AHY, berbagai tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemanfaatan teknologi dan inovasi.
“Ini inisiatif atau forum semacam ini memberikan ruang kolaborasi, ruang kerja sama antara dunia usaha, dunia industri, dunia teknologi bersama dengan pemerintah. Tentunya pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa membangun ruang-ruang kerja sama yang baik,” ujar AHY.
Menko AHY mengatakan teknologi yang telah tersedia dapat langsung didorong untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Sementara teknologi yang masih membutuhkan pengembangan dapat dikembangkan melalui kerja sama penelitian antara pemerintah, dunia usaha, dan industri.
“Ketika kita punya masalah atau tantangan, misalnya hadir dari Kementerian Pekerjaan Umum, kita bisa mencari solusi dengan sejumlah teknologi yang sudah available, yang sudah tersedia. Kita bisa melakukan joint research, joint production,” jelasnya.
Menurut Menko AHY, pendekatan tersebut sekaligus menjadi jalan untuk memperkuat kapasitas nasional. Teknologi yang belum dapat langsung diimplementasikan dapat dikembangkan melalui penelitian bersama agar menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Kalaupun masih ada yang belum bisa diimplementasikan langsung, kita bisa memulai dengan melakukan penelitian bersama. Pada akhirnya kita ingin mewujudkan kemandirian teknologi dalam negeri,” tegas AHY.
Penguatan teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah mendorong pengembangan satu data air nasional, neraca air per wilayah sungai, sistem peringatan dini kekeringan, serta pemanfaatan telemetri dan SCADA, penginderaan jauh, digital twin, smart metering, hingga kecerdasan artifisial. Teknologi tersebut diarahkan untuk mendukung pemantauan, prediksi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan air.
Selain pemanfaatan teknologi digital, pemerintah juga membuka ruang pengembangan sumber-sumber air alternatif. Sejumlah pendekatan yang didorong meliputi desalinasi air laut, pengolahan air payau, pemanfaatan air tanah dalam secara terukur dan berizin, serta eksplorasi potensi air tawar bawah laut melalui kerja sama riset.
Penguatan teknologi tersebut juga perlu diikuti peningkatan kapasitas industri nasional. Dalam konteks ini, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu aspek yang terus diprioritaskan agar kebutuhan teknologi dan peralatan sektor air dapat semakin banyak dipenuhi melalui kemampuan produksi dalam negeri.
AHY menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kapasitas produksi nasional, terlebih dengan semakin baiknya kemampuan korporasi Indonesia dalam menghasilkan berbagai produk dan teknologi.
“TKDN juga harus kita prioritaskan dan pada akhirnya kita punya kemampuan sebagai bangsa yang membutuhkan kesiapan air secara nasional ini dengan kemampuan kita memproduksi teknologi, alat peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari maupun untuk industri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya,” ujar AHY.
Penguatan ekosistem industri dan teknologi air tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda. Selain memperkuat ketahanan dan kemandirian air nasional, langkah ini dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, membuka peluang investasi, serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi strategis.
Upaya tersebut juga mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk sektor pertanian. Penguatan tampungan air, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air, serta modernisasi irigasi menjadi bagian penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.
Di tingkat masyarakat, pemerintah menargetkan peningkatan akses air minum perpipaan rumah tangga dari 39,2 persen pada 2025 menjadi 51,39 persen pada 2029. Untuk kawasan perkotaan, akses air minum perpipaan ditargetkan mencapai 51,36 persen pada 2029. Sementara akses sanitasi aman ditargetkan meningkat dari 12,5 persen menjadi 30 persen pada periode yang sama.
Menko AHY juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui perlindungan daerah aliran sungai dan mata air, pengendalian pemanfaatan air tanah, pengolahan dan penggunaan kembali air limbah, serta penerapan solusi berbasis alam.
Dengan demikian, penguatan kemandirian air nasional tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga teknologi yang tepat guna, industri nasional yang kuat, data yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan air tersedia secara cukup, aman, dan berkelanjutan sekaligus mendukung target pembangunan 2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Indowater 2026 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan dunia usaha, industri, dan teknologi. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif dan mempercepat terwujudnya kemandirian teknologi sekaligus ketahanan air nasional.
SP-293/INFRA/HUMAS/VIII/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi