Gelar Forum Knowledge Sharing, Kemenko Infra Bahas Outlook Hubungan Internasional dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing: Outlook Hubungan Internasional dan Kerja Sama di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Forum ini merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang telah digelar pada Juni lalu, sekaligus persiapan menuju Indonesia International Sustainability Forum (ISF) pada Oktober 2025 mendatang.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Rachmat Kaimuddin, Deputi Ronny Hutahayan, Staf Ahli Menteri Kemenko Infra Arif Rahman, Staf Khusus Menko Merry Riana, Tenaga Ahli Menko Mira Permatasari, para Kepala Biro, Sekretaris dan Asisten Deputi lingkup Kemenko Infra. Serta menghadirkan berbagai pembicara dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G.L. Kalake, menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur baru Kemenko Infra yang membawa konsekuensi pada arah kerja sama internasional. Selain itu, dinamika global yang semakin kompleks menuntut Indonesia untuk memiliki pendekatan yang lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
“Penguatan kerja sama luar negeri yang terarah dan selaras dengan beritas pembangunan. Sehingga tujuannya adalah untuk mendukung percepatan dan juga pencapaian target-target strategis secara berlanjutan. Kegiatan knowledge sharing ini merupakan salah satu bentuk upaya kami untuk mendesain rencana kerja sama luar negeri sejak awal, menentukan mitra strategisnya, sehingga kerja sama bilateral, regional maupun multilateral ini akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan forum ini tidak hanya diukur dari pertemuan semata, melainkan dari tindak lanjut yang konsisten terhadap hasil-hasil konferensi sebelumnya. Hal ini sekaligus menjadi momentum persiapan menuju ISF 2025 yang akan mempertemukan berbagai mitra strategis internasional.
“Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa bagi kami dan tentunya kita harus terus melaksanakan deliverables yang memang sudah disepakati pada saat konferensi tersebut. Selain itu, forum knowledge sharing ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan International Sustainability Forum, di mana kita akan mempertemukan mitra potensial, baik negara, organisasi regional maupun multilateral, serta lembaga pendanaan asing untuk mendukung program strategis yang sudah ditetapkan,” kata Ayodhia.
Sementara itu, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Andreas Dipi Patria, menegaskan bahwa forum ini penting untuk menjembatani kesinambungan kerja sama internasional pasca ICI. Ia menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung juga berimplikasi pada perlunya sistem yang mampu memfasilitasi mitra strategis luar negeri, termasuk investor dan lembaga keuangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mudah diakses.
“Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure. Ini merupakan salah satu proses di mana informasi dan hal-hal yang dibutuhkan dalam perangkat kerja sama ini menjadi hal yang penting. Salah satunya adalah peresmian Project Facilitation Office yang akan kita gagas di Kemenko Infra sebagai sumber informasi dasar bagi siapapun yang akan datang ke Indonesia, baik investor, pemerintah, maupun lembaga keuangan,” tutur Karo Andreas.
Selain itu, harapannya forum ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat penyiapan proyek-proyek strategis sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
“Pertemuan seperti ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk saling mengisi, saling melengkapi, dan memastikan bahwa kerja sama yang dibangun tidak berhenti di level konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk implementasi yang nyata,” lanjut Karo Andreas.
*Tantangan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur: Investasi, Diplomasi, Transportasi, dan Tata Ruang*
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah baru. Ia menegaskan bahwa meskipun narasi pembangunan nasional kini lebih menekankan pada pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, dan outcome-oriented development, infrastruktur tetap menjadi tulang punggung yang menopang semua agenda tersebut.
“Kebutuhan investasinya akan bertambah, tetapi sumbernya juga tidak bisa hanya mengandalkan APBN semata. Artinya ada perubahan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita butuh Rp10.300 triliun, dengan kontribusi swasta yang juga harus naik tiga kali lipat. Jadi kita tidak bisa business as usual, harus ada sesuatu yang berbeda agar bisa menarik investasi swasta,” jelas Deputi Rachmat.
Kemudian dilanjutkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan dalam paparannya menguraikan dinamika geopolitik global yang semakin sarat ketidakpastian. Ia menekankan bahwa hubungan strategis yang dibangun Presiden melalui diplomasi bilateral maupun multilateral perlu diterjemahkan menjadi kerja sama konkret yang berdampak langsung. Ronny melihat bahwa inisiatif seperti Project Facilitation Office menjadi penting agar Indonesia tidak sekadar mengoleksi daftar proyek, tetapi benar-benar menyiapkan proyek-proyek berkualitas yang dapat menarik partisipasi swasta dan investor internasional.
“Kita semua perlu belajar memahami konteks dari kunjungan dan diplomasi internasional yang dilakukan Presiden, dan bagaimana menariknya ke dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Untuk itu saya menyambut baik knowledge sharing ini. Harapannya Project Facilitation Office nantinya tidak hanya membuat daftar proyek, tetapi juga mengkurasi dan meningkatkan kualitas penyiapan proyek agar bankable,” ungkap Deputi Ronny.
Sekretaris Deputi Bidang Konektivitas, Rustam Efendi menekankan pentingnya menjadikan praktik global sebagai pembelajaran bagi Indonesia. Menurutnya, negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok berhasil membangun transportasi publik yang modern dan berkelanjutan karena konsistensi perencanaan jangka panjang serta dukungan riset dan inovasi. Rustam menilai bahwa Indonesia perlu mengambil pelajaran serupa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi.
“Transportasi dunia ke depan tidak lepas dari keberlanjutan, digitalisasi, otomasi, serta komunikasi dan keamanan. Belajar dari Jepang, mereka konsisten dalam perencanaan jangka panjang, termasuk dalam membangun transportasi umum yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mengembangkan transportasi terintegrasi di Indonesia,” ujar Sesdep Rustam.
Terakhir, Plt Asdep Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Syahrudin, menekankan bahwa kepastian tata ruang dan kepastian hukum menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan investasi infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa tanpa land registration yang baik dan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan elektronik (OSS), investor akan ragu menanamkan modal karena lemahnya jaminan hukum atas lahan dan zonasi. Oleh karena itu, perbaikan tata ruang dipandang strategis untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Untuk menjamin keberlanjutan investasi, kepastian lahan dan tata ruang harus terjamin melalui land registration dan zonasi yang baik. Integrasi tata ruang dengan OSS akan memberikan kemudahan investasi. Tanpa itu, ke depan investasi tidak akan masuk karena kepastian hukumnya tidak terjamin,” kata Plt. Asdep Syarudin.
Selain paparan utama, forum ini juga menghadirkan sesi diskusi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta perwakilan sektor swasta. Diskusi ini membahas outlook hubungan internasional regional dan multilateral di bidang infrastruktur, strategi pembiayaan pembangunan, serta peluang kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi proyek prioritas nasional. Melalui forum Knowledge Sharing ini, Kemenko Infra memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan mitra strategis, baik nasional maupun internasional, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
SP-322/INFRA/HUMAS/IX/2025
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Rachmat Kaimuddin, Deputi Ronny Hutahayan, Staf Ahli Menteri Kemenko Infra Arif Rahman, Staf Khusus Menko Merry Riana, Tenaga Ahli Menko Mira Permatasari, para Kepala Biro, Sekretaris dan Asisten Deputi lingkup Kemenko Infra. Serta menghadirkan berbagai pembicara dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G.L. Kalake, menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur baru Kemenko Infra yang membawa konsekuensi pada arah kerja sama internasional. Selain itu, dinamika global yang semakin kompleks menuntut Indonesia untuk memiliki pendekatan yang lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
“Penguatan kerja sama luar negeri yang terarah dan selaras dengan beritas pembangunan. Sehingga tujuannya adalah untuk mendukung percepatan dan juga pencapaian target-target strategis secara berlanjutan. Kegiatan knowledge sharing ini merupakan salah satu bentuk upaya kami untuk mendesain rencana kerja sama luar negeri sejak awal, menentukan mitra strategisnya, sehingga kerja sama bilateral, regional maupun multilateral ini akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan forum ini tidak hanya diukur dari pertemuan semata, melainkan dari tindak lanjut yang konsisten terhadap hasil-hasil konferensi sebelumnya. Hal ini sekaligus menjadi momentum persiapan menuju ISF 2025 yang akan mempertemukan berbagai mitra strategis internasional.
“Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa bagi kami dan tentunya kita harus terus melaksanakan deliverables yang memang sudah disepakati pada saat konferensi tersebut. Selain itu, forum knowledge sharing ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan International Sustainability Forum, di mana kita akan mempertemukan mitra potensial, baik negara, organisasi regional maupun multilateral, serta lembaga pendanaan asing untuk mendukung program strategis yang sudah ditetapkan,” kata Ayodhia.
Sementara itu, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Andreas Dipi Patria, menegaskan bahwa forum ini penting untuk menjembatani kesinambungan kerja sama internasional pasca ICI. Ia menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung juga berimplikasi pada perlunya sistem yang mampu memfasilitasi mitra strategis luar negeri, termasuk investor dan lembaga keuangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mudah diakses.
“Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure. Ini merupakan salah satu proses di mana informasi dan hal-hal yang dibutuhkan dalam perangkat kerja sama ini menjadi hal yang penting. Salah satunya adalah peresmian Project Facilitation Office yang akan kita gagas di Kemenko Infra sebagai sumber informasi dasar bagi siapapun yang akan datang ke Indonesia, baik investor, pemerintah, maupun lembaga keuangan,” tutur Karo Andreas.
Selain itu, harapannya forum ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat penyiapan proyek-proyek strategis sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
“Pertemuan seperti ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk saling mengisi, saling melengkapi, dan memastikan bahwa kerja sama yang dibangun tidak berhenti di level konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk implementasi yang nyata,” lanjut Karo Andreas.
*Tantangan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur: Investasi, Diplomasi, Transportasi, dan Tata Ruang*
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah baru. Ia menegaskan bahwa meskipun narasi pembangunan nasional kini lebih menekankan pada pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, dan outcome-oriented development, infrastruktur tetap menjadi tulang punggung yang menopang semua agenda tersebut.
“Kebutuhan investasinya akan bertambah, tetapi sumbernya juga tidak bisa hanya mengandalkan APBN semata. Artinya ada perubahan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita butuh Rp10.300 triliun, dengan kontribusi swasta yang juga harus naik tiga kali lipat. Jadi kita tidak bisa business as usual, harus ada sesuatu yang berbeda agar bisa menarik investasi swasta,” jelas Deputi Rachmat.
Kemudian dilanjutkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan dalam paparannya menguraikan dinamika geopolitik global yang semakin sarat ketidakpastian. Ia menekankan bahwa hubungan strategis yang dibangun Presiden melalui diplomasi bilateral maupun multilateral perlu diterjemahkan menjadi kerja sama konkret yang berdampak langsung. Ronny melihat bahwa inisiatif seperti Project Facilitation Office menjadi penting agar Indonesia tidak sekadar mengoleksi daftar proyek, tetapi benar-benar menyiapkan proyek-proyek berkualitas yang dapat menarik partisipasi swasta dan investor internasional.
“Kita semua perlu belajar memahami konteks dari kunjungan dan diplomasi internasional yang dilakukan Presiden, dan bagaimana menariknya ke dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Untuk itu saya menyambut baik knowledge sharing ini. Harapannya Project Facilitation Office nantinya tidak hanya membuat daftar proyek, tetapi juga mengkurasi dan meningkatkan kualitas penyiapan proyek agar bankable,” ungkap Deputi Ronny.
Sekretaris Deputi Bidang Konektivitas, Rustam Efendi menekankan pentingnya menjadikan praktik global sebagai pembelajaran bagi Indonesia. Menurutnya, negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok berhasil membangun transportasi publik yang modern dan berkelanjutan karena konsistensi perencanaan jangka panjang serta dukungan riset dan inovasi. Rustam menilai bahwa Indonesia perlu mengambil pelajaran serupa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi.
“Transportasi dunia ke depan tidak lepas dari keberlanjutan, digitalisasi, otomasi, serta komunikasi dan keamanan. Belajar dari Jepang, mereka konsisten dalam perencanaan jangka panjang, termasuk dalam membangun transportasi umum yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mengembangkan transportasi terintegrasi di Indonesia,” ujar Sesdep Rustam.
Terakhir, Plt Asdep Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Syahrudin, menekankan bahwa kepastian tata ruang dan kepastian hukum menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan investasi infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa tanpa land registration yang baik dan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan elektronik (OSS), investor akan ragu menanamkan modal karena lemahnya jaminan hukum atas lahan dan zonasi. Oleh karena itu, perbaikan tata ruang dipandang strategis untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Untuk menjamin keberlanjutan investasi, kepastian lahan dan tata ruang harus terjamin melalui land registration dan zonasi yang baik. Integrasi tata ruang dengan OSS akan memberikan kemudahan investasi. Tanpa itu, ke depan investasi tidak akan masuk karena kepastian hukumnya tidak terjamin,” kata Plt. Asdep Syarudin.
Selain paparan utama, forum ini juga menghadirkan sesi diskusi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta perwakilan sektor swasta. Diskusi ini membahas outlook hubungan internasional regional dan multilateral di bidang infrastruktur, strategi pembiayaan pembangunan, serta peluang kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi proyek prioritas nasional. Melalui forum Knowledge Sharing ini, Kemenko Infra memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan mitra strategis, baik nasional maupun internasional, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
SP-322/INFRA/HUMAS/IX/2025
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
