Resmi Buka FIDIC Asia Pacific 2025 di Bali, Kemenko Infra: Infrastruktur Jadi Instrumen Pemerataan dan Transformasi Ekonomi
Bali – Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Nazib Faizal, mewakili Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, secara resmi membuka FIDIC Asia Pacific Conference 2025 yang digelar di The Bali Beach Convention, Sanur, Bali, Selasa (19/8/2025).
Konferensi internasional bergengsi ini diselenggarakan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) Asia Pacific Group bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Acara tersebut mempertemukan para pemimpin, praktisi, dan inovator dari sektor konsultan teknik dan infrastruktur di 25 negara kawasan Asia Pasifik. Tahun ini, konferensi mengusung tema “New Technologies Transforming Engineering and Construction Industry.”
Dalam sambutannya mewakili Menko AHY, Deputi Nazib menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, jembatan, pelabuhan, atau bandara, tetapi lebih dari itu merupakan instrumen pemerataan dan transformasi ekonomi nasional. Ia juga menekankan peran penting tata ruang sebagai panglima dalam perencanaan pembangunan wilayah.
“Semua pekerjaan konsultasi harus secara konsisten menempatkan perencanaan tata ruang sebagai prinsip panduan, dengan memastikan bahwa upaya pembangunan daerah selaras dengan prioritas strategis nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan,” tutur Deputi Nazib.
Pesan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita Pembangunan Nasional 2025–2029, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden juga menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada konektivitas fisik, tetapi juga menjamin keadilan, pemerataan, serta memperkuat daya saing bangsa.
Dalam arahannya, Menko AHY menambahkan pentingnya pengembangan wilayah sebagai kunci untuk mengurangi kesenjangan antar-daerah. Ia juga menekankan optimalisasi skema Public-Private Partnership (PPP) agar pembangunan infrastruktur dapat dibiayai secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Infra mengajak para pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat transfer teknologi rendah karbon, serta meningkatkan daya saing sektor konstruksi dan konsultansi nasional.
“Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa infrastruktur bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi jembatan kesempatan. Demi keadilan, akses, dan masa depan generasi berikutnya,” pungkas Deputi Nazib.
Konferensi ini diharapkan menjadi platform strategis untuk memperkuat jejaring profesional internasional, membangun kemitraan baru, serta berbagi praktik terbaik dalam industri konsultan teknik dan infrastruktur.
No.SP-268/INFRA/HUMAS/VIII/2025
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#MemperkuatInfrastruktur
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Konferensi internasional bergengsi ini diselenggarakan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) Asia Pacific Group bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Acara tersebut mempertemukan para pemimpin, praktisi, dan inovator dari sektor konsultan teknik dan infrastruktur di 25 negara kawasan Asia Pasifik. Tahun ini, konferensi mengusung tema “New Technologies Transforming Engineering and Construction Industry.”
Dalam sambutannya mewakili Menko AHY, Deputi Nazib menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, jembatan, pelabuhan, atau bandara, tetapi lebih dari itu merupakan instrumen pemerataan dan transformasi ekonomi nasional. Ia juga menekankan peran penting tata ruang sebagai panglima dalam perencanaan pembangunan wilayah.
“Semua pekerjaan konsultasi harus secara konsisten menempatkan perencanaan tata ruang sebagai prinsip panduan, dengan memastikan bahwa upaya pembangunan daerah selaras dengan prioritas strategis nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan,” tutur Deputi Nazib.
Pesan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita Pembangunan Nasional 2025–2029, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden juga menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada konektivitas fisik, tetapi juga menjamin keadilan, pemerataan, serta memperkuat daya saing bangsa.
Dalam arahannya, Menko AHY menambahkan pentingnya pengembangan wilayah sebagai kunci untuk mengurangi kesenjangan antar-daerah. Ia juga menekankan optimalisasi skema Public-Private Partnership (PPP) agar pembangunan infrastruktur dapat dibiayai secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Infra mengajak para pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat transfer teknologi rendah karbon, serta meningkatkan daya saing sektor konstruksi dan konsultansi nasional.
“Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa infrastruktur bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi jembatan kesempatan. Demi keadilan, akses, dan masa depan generasi berikutnya,” pungkas Deputi Nazib.
Konferensi ini diharapkan menjadi platform strategis untuk memperkuat jejaring profesional internasional, membangun kemitraan baru, serta berbagi praktik terbaik dalam industri konsultan teknik dan infrastruktur.
No.SP-268/INFRA/HUMAS/VIII/2025
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#MemperkuatInfrastruktur
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
