Gandeng Dunia Akademik, Kemenko Infra Perkuat Kebijakan Infrastruktur Berbasis Riset dan Kepakaran
BANDUNG — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menggandeng dunia akademik atau perguruan tinggi dalam hal ini Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperkuat perumusan kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan berbasis riset, data, serta kepakaran akademik.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Sekretaris Kemenko Infra Ayodhia G.L. Kalake bersama Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., di Bandung, Rabu (26/8/2026).
Kerja sama ini membuka ruang pemanfaatan riset, teknologi, dan kepakaran ITB untuk mendukung perumusan kebijakan serta program pembangunan di bawah koordinasi Kemenko Infra.
Sesmenko Infra Ayodhia G.L. Kalake mengatakan, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga pemerintah membutuhkan masukan berbasis ilmu pengetahuan dan bukti yang kuat.
“Pemerintah membutuhkan konsep pembangunan yang berbasis data, riset, dan kepakaran. Ini untuk memastikan kebijakan yang disusun memang berbasis pada fakta yang akurat,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Menurut Sesmenko Ayodhia, kekuatan ITB di berbagai bidang memiliki irisan yang kuat dengan tugas Kemenko Infra. Mulai dari teknologi, rekayasa, arsitektur, perencanaan, hingga penelitian dan pengembangan dapat menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendukung pembangunan nasional.
“ITB adalah lembaga pendidikan yang sangat kuat dengan kepakaran yang mumpuni. Kami berharap kekuatan tersebut dapat membantu kami dalam memperkuat kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” katanya.
Kolaborasi ini tidak hanya diarahkan pada pertukaran pengetahuan, tetapi juga pada kebutuhan konkret pemerintah. Salah satunya melalui pemanfaatan kepakaran akademik ITB untuk memperkuat evidence dan analisis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
Kemenko Infra juga telah menjajaki kolaborasi dengan Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan (PPIW) ITB. Dalam pertemuan pada Januari 2026, kedua pihak membahas sejumlah langkah konkret, termasuk pelibatan PPIW dalam rapat koordinasi, diskusi tematik, serta pembentukan tim kerja untuk menangani isu-isu strategis tertentu.
“Dengan adanya MSP ini, teman-teman di kedeputian dapat langsung mengeksplorasi sektor-sektor mana yang memang membutuhkan keahlian atau kepakaran dari ITB. Jadi, kami ingin kerja sama ini menghasilkan sesuatu yang konkret,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Sejumlah bidang strategis berpotensi menjadi ruang kolaborasi, termasuk kajian dan studi kelayakan berbagai proyek pembangunan, pengembangan konektivitas, infrastruktur dasar, perumahan dan kawasan permukiman, serta pembangunan agraria dan tata ruang.
*ITB Siap Dukung Persoalan Infrastruktur*
Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. menyampaikan ITB memiliki kepakaran multidisiplin yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.
Menurutnya, keahlian tersebut mencakup perencanaan kawasan, geodesi dan geomatika, sistem informasi geospasial, pengelolaan sungai dan waduk, infrastruktur lingkungan, hingga konektivitas dan transportasi.
“Kami memiliki bidang-bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari perancangan kawasan, geodesi dan geomatika, sistem informasi geospasial, kemudian kajian tentang sungai, waduk, infrastruktur lingkungan, sampai konektivitas,” ujar Rektor Tatacipta.
Ia mengatakan pengalaman ITB dalam mendukung pengembangan teknologi juga dapat menjadi modal penting dalam kolaborasi dengan pemerintah. Salah satunya di bidang transportasi yang membutuhkan pengujian dan kajian teknis secara menyeluruh.
“Untuk kereta api misalnya, kami dapat mendukung dari sisi teknologi sampai melakukan full scale test. Jadi, kami dapat membantu memastikan teknologi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan standar yang diperlukan,” katanya.
Tatacipta menilai kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu dibangun secara lebih luas, terutama untuk memastikan hasil penelitian dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan.
“Yang penting adalah bagaimana berbagai bidang ilmu yang ada dapat bekerja bersama dan memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui MSP tersebut, kolaborasi Kemenko Infra dan ITB juga mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa ITB dapat memperoleh ruang untuk mengikuti program magang, sementara hasil penelitian dan kepakaran akademik dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Kemenko Infra mengoordinasikan lima kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap kekuatan akademik, riset, dan teknologi ITB semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
*SP-304/INFRA/HUMAS/VIII/2026*
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Sekretaris Kemenko Infra Ayodhia G.L. Kalake bersama Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., di Bandung, Rabu (26/8/2026).
Kerja sama ini membuka ruang pemanfaatan riset, teknologi, dan kepakaran ITB untuk mendukung perumusan kebijakan serta program pembangunan di bawah koordinasi Kemenko Infra.
Sesmenko Infra Ayodhia G.L. Kalake mengatakan, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga pemerintah membutuhkan masukan berbasis ilmu pengetahuan dan bukti yang kuat.
“Pemerintah membutuhkan konsep pembangunan yang berbasis data, riset, dan kepakaran. Ini untuk memastikan kebijakan yang disusun memang berbasis pada fakta yang akurat,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Menurut Sesmenko Ayodhia, kekuatan ITB di berbagai bidang memiliki irisan yang kuat dengan tugas Kemenko Infra. Mulai dari teknologi, rekayasa, arsitektur, perencanaan, hingga penelitian dan pengembangan dapat menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendukung pembangunan nasional.
“ITB adalah lembaga pendidikan yang sangat kuat dengan kepakaran yang mumpuni. Kami berharap kekuatan tersebut dapat membantu kami dalam memperkuat kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” katanya.
Kolaborasi ini tidak hanya diarahkan pada pertukaran pengetahuan, tetapi juga pada kebutuhan konkret pemerintah. Salah satunya melalui pemanfaatan kepakaran akademik ITB untuk memperkuat evidence dan analisis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
Kemenko Infra juga telah menjajaki kolaborasi dengan Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan (PPIW) ITB. Dalam pertemuan pada Januari 2026, kedua pihak membahas sejumlah langkah konkret, termasuk pelibatan PPIW dalam rapat koordinasi, diskusi tematik, serta pembentukan tim kerja untuk menangani isu-isu strategis tertentu.
“Dengan adanya MSP ini, teman-teman di kedeputian dapat langsung mengeksplorasi sektor-sektor mana yang memang membutuhkan keahlian atau kepakaran dari ITB. Jadi, kami ingin kerja sama ini menghasilkan sesuatu yang konkret,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Sejumlah bidang strategis berpotensi menjadi ruang kolaborasi, termasuk kajian dan studi kelayakan berbagai proyek pembangunan, pengembangan konektivitas, infrastruktur dasar, perumahan dan kawasan permukiman, serta pembangunan agraria dan tata ruang.
*ITB Siap Dukung Persoalan Infrastruktur*
Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. menyampaikan ITB memiliki kepakaran multidisiplin yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.
Menurutnya, keahlian tersebut mencakup perencanaan kawasan, geodesi dan geomatika, sistem informasi geospasial, pengelolaan sungai dan waduk, infrastruktur lingkungan, hingga konektivitas dan transportasi.
“Kami memiliki bidang-bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari perancangan kawasan, geodesi dan geomatika, sistem informasi geospasial, kemudian kajian tentang sungai, waduk, infrastruktur lingkungan, sampai konektivitas,” ujar Rektor Tatacipta.
Ia mengatakan pengalaman ITB dalam mendukung pengembangan teknologi juga dapat menjadi modal penting dalam kolaborasi dengan pemerintah. Salah satunya di bidang transportasi yang membutuhkan pengujian dan kajian teknis secara menyeluruh.
“Untuk kereta api misalnya, kami dapat mendukung dari sisi teknologi sampai melakukan full scale test. Jadi, kami dapat membantu memastikan teknologi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan standar yang diperlukan,” katanya.
Tatacipta menilai kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu dibangun secara lebih luas, terutama untuk memastikan hasil penelitian dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan.
“Yang penting adalah bagaimana berbagai bidang ilmu yang ada dapat bekerja bersama dan memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui MSP tersebut, kolaborasi Kemenko Infra dan ITB juga mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa ITB dapat memperoleh ruang untuk mengikuti program magang, sementara hasil penelitian dan kepakaran akademik dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Kemenko Infra mengoordinasikan lima kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap kekuatan akademik, riset, dan teknologi ITB semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
*SP-304/INFRA/HUMAS/VIII/2026*
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi