FGD Kenaikan Muka Air Laut, Deputi Nazib Tekankan White Paper sebagai Fondasi Kebijakan Infrastruktur Adaptif
Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, menegaskan bahwa isu kenaikan muka air laut (sea level rise/SLR) harus ditempatkan sebagai tantangan strategis pembangunan nasional, bukan sekadar isu lingkungan semata. Hal tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan White Paper Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut dan Pembangunan Infrastruktur Adaptif yang diselenggarakan pada Selasa (14 April 2026) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
“Isu kenaikan muka air laut tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan atau teknis pesisir. Bagi Indonesia, ini adalah tantangan strategis yang berdampak luas, mulai dari masyarakat pesisir, kawasan perkotaan, infrastruktur dasar, hingga aspek kewilayahan dan kedaulatan,” ujar Deputi Nazib.
Ia menambahkan bahwa kompleksitas risiko di Indonesia semakin meningkat karena kenaikan muka air laut berinteraksi dengan berbagai faktor lain, seperti penurunan muka tanah, abrasi, banjir rob, degradasi ekosistem pesisir, serta tekanan pembangunan di wilayah pesisir.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai dalam merespons tantangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan lintas sektor.
“Kita tidak bisa hanya menjawab dengan tanggul, tidak cukup dengan rehabilitasi ekosistem, dan tidak cukup hanya melalui dokumen perencanaan. Kita membutuhkan pendekatan yang menghubungkan data, tata ruang darat dan laut, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, kelembagaan, serta pembiayaan jangka panjang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Nazib juga menegaskan bahwa white paper yang tengah disusun bukan merupakan dokumen akhir, melainkan fondasi awal untuk membangun kesepahaman dan arah kebijakan nasional.
“White paper ini adalah dasar bersama untuk memetakan isu kunci, menyusun arah kebijakan, serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut yang perlu dikerjakan secara kolaboratif,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa forum FGD dan berbagai bentuk koordinasi ke depan harus dimanfaatkan sebagai ruang substansial untuk menguji ketajaman isu, relevansi rekomendasi, serta kelayakan implementasi kebijakan yang dirumuskan.
Sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain penguatan kerangka kebijakan nasional, integrasi pusat dan daerah serta antara darat dan laut, diferensiasi intervensi sesuai karakteristik wilayah, penguatan tata kelola dan kelembagaan, serta pemaknaan yang lebih luas terhadap pembangunan infrastruktur adaptif.
“Infrastruktur adaptif tidak boleh dimaknai hanya sebagai pembangunan fisik. Ini harus mencakup upaya melindungi masyarakat, menjaga fungsi kawasan, melindungi aset strategis, sekaligus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Deputi Nazib menegaskan bahwa meskipun kenaikan muka air laut merupakan tantangan jangka panjang, penguatan kebijakan harus dimulai sejak sekarang.
“Melalui FGD ini, kita harapkan dapat memperkuat basis pengetahuan, menyelaraskan perspektif lintas sektor, serta menyiapkan fondasi kebijakan nasional yang lebih terarah dan implementatif,” pungkasnya.
Rancangan white paper ini disusun bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan dukungan UN Global Pulse Asia Pacific, serta memperoleh sumbangsih dari berbagai kementerian/lembaga, akademisi, dan mitra pembangunan, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam sambutannya, Mr. Ahmed El Saeed, Head of Office UN Global Pulse Asia Pacific, menyampaikan apresiasi atas kesempatan kerja sama tersebut dan menegaskan kesiapan UN Global Pulse Asia Pacific untuk terus memperkuat kolaborasi ke depan dalam mendukung pengembangan kebijakan yang berbasis data, bukti, dan pendekatan antarsektor.
FGD ini juga menghadirkan para penanggap, yaitu Dr. Lukijanto, Tenaga Ahli Utama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ); Taufiq Hidayat, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas; serta Renny Meiriana, Koordinator Fungsi Kerja Sama Kelautan, Kementerian Luar Negeri. Dalam diskusi, para penanggap menekankan pentingnya peningkatan status kebijakan SLR melalui pendekatan berbasis risiko, kejelasan koordinasi melalui lead institution, penguatan solusi hybrid, pentingnya perencanaan hingga level meso dan mikro yang berbasis data dan proyeksi, serta perlunya mendorong peran Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral karena isu ini merupakan ancaman bersama pada tingkat global. BOPPJ juga menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menjadikan kawasan Pantai Utara Jawa sebagai salah satu pilot project prioritas dalam pengembangan kebijakan terkait.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/Lembaga di antaranya Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik, BOPPJ, akademisi, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat fondasi kebijakan nasional dalam merespons kenaikan muka air laut di Indonesia.
SP-123/INFRA/HUMAS/IV/2026
#KemenkoInfra
#KemenkoInfrastruktur
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MembangunWilayah
#PembangunanBerkelanjutan
*Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik*
*Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan*
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
“Isu kenaikan muka air laut tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan atau teknis pesisir. Bagi Indonesia, ini adalah tantangan strategis yang berdampak luas, mulai dari masyarakat pesisir, kawasan perkotaan, infrastruktur dasar, hingga aspek kewilayahan dan kedaulatan,” ujar Deputi Nazib.
Ia menambahkan bahwa kompleksitas risiko di Indonesia semakin meningkat karena kenaikan muka air laut berinteraksi dengan berbagai faktor lain, seperti penurunan muka tanah, abrasi, banjir rob, degradasi ekosistem pesisir, serta tekanan pembangunan di wilayah pesisir.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai dalam merespons tantangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan lintas sektor.
“Kita tidak bisa hanya menjawab dengan tanggul, tidak cukup dengan rehabilitasi ekosistem, dan tidak cukup hanya melalui dokumen perencanaan. Kita membutuhkan pendekatan yang menghubungkan data, tata ruang darat dan laut, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, kelembagaan, serta pembiayaan jangka panjang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Nazib juga menegaskan bahwa white paper yang tengah disusun bukan merupakan dokumen akhir, melainkan fondasi awal untuk membangun kesepahaman dan arah kebijakan nasional.
“White paper ini adalah dasar bersama untuk memetakan isu kunci, menyusun arah kebijakan, serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut yang perlu dikerjakan secara kolaboratif,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa forum FGD dan berbagai bentuk koordinasi ke depan harus dimanfaatkan sebagai ruang substansial untuk menguji ketajaman isu, relevansi rekomendasi, serta kelayakan implementasi kebijakan yang dirumuskan.
Sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain penguatan kerangka kebijakan nasional, integrasi pusat dan daerah serta antara darat dan laut, diferensiasi intervensi sesuai karakteristik wilayah, penguatan tata kelola dan kelembagaan, serta pemaknaan yang lebih luas terhadap pembangunan infrastruktur adaptif.
“Infrastruktur adaptif tidak boleh dimaknai hanya sebagai pembangunan fisik. Ini harus mencakup upaya melindungi masyarakat, menjaga fungsi kawasan, melindungi aset strategis, sekaligus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Deputi Nazib menegaskan bahwa meskipun kenaikan muka air laut merupakan tantangan jangka panjang, penguatan kebijakan harus dimulai sejak sekarang.
“Melalui FGD ini, kita harapkan dapat memperkuat basis pengetahuan, menyelaraskan perspektif lintas sektor, serta menyiapkan fondasi kebijakan nasional yang lebih terarah dan implementatif,” pungkasnya.
Rancangan white paper ini disusun bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan dukungan UN Global Pulse Asia Pacific, serta memperoleh sumbangsih dari berbagai kementerian/lembaga, akademisi, dan mitra pembangunan, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam sambutannya, Mr. Ahmed El Saeed, Head of Office UN Global Pulse Asia Pacific, menyampaikan apresiasi atas kesempatan kerja sama tersebut dan menegaskan kesiapan UN Global Pulse Asia Pacific untuk terus memperkuat kolaborasi ke depan dalam mendukung pengembangan kebijakan yang berbasis data, bukti, dan pendekatan antarsektor.
FGD ini juga menghadirkan para penanggap, yaitu Dr. Lukijanto, Tenaga Ahli Utama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ); Taufiq Hidayat, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas; serta Renny Meiriana, Koordinator Fungsi Kerja Sama Kelautan, Kementerian Luar Negeri. Dalam diskusi, para penanggap menekankan pentingnya peningkatan status kebijakan SLR melalui pendekatan berbasis risiko, kejelasan koordinasi melalui lead institution, penguatan solusi hybrid, pentingnya perencanaan hingga level meso dan mikro yang berbasis data dan proyeksi, serta perlunya mendorong peran Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral karena isu ini merupakan ancaman bersama pada tingkat global. BOPPJ juga menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menjadikan kawasan Pantai Utara Jawa sebagai salah satu pilot project prioritas dalam pengembangan kebijakan terkait.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/Lembaga di antaranya Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik, BOPPJ, akademisi, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat fondasi kebijakan nasional dalam merespons kenaikan muka air laut di Indonesia.
SP-123/INFRA/HUMAS/IV/2026
#KemenkoInfra
#KemenkoInfrastruktur
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MembangunWilayah
#PembangunanBerkelanjutan
*Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik*
*Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan*
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
