Deputi 1 Kemenko Infra Perkuat Pembangunan Zona Integritas dan Budaya Kerja BerAKHLAK
Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang (Deputi 1) terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Pencanangan Zona Integritas, Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, serta Pelepasan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Kemnaker Batch II Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026 di Ruang Rapat Lantai 7 Kemenko Infra.
Pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari tindak lanjut pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang diusulkan memperoleh predikat WBK, merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas yang dilakukan melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat.
Dalam pencanangan Zona Integritas, seluruh pimpinan unit kerja dan pegawai lingkup Deputi 1 melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut juga menjadi langkah internalisasi budaya anti korupsi sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam menolak praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Deputi 1 juga terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.
Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja, Deputi 1 telah menyusun Pedoman Pegawai Teladan dan SOP Pemilihan Pegawai Teladan yang menjadi acuan penilaian kinerja pegawai. Melalui mekanisme tersebut, pegawai terbaik diberikan kesempatan menjadi ketua tim kerja, diprioritaskan sebagai kandidat talent pool di lingkungan Kemenko Infra, serta memperoleh penghargaan berupa sertifikat dan rekomendasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan maupun short course.
Pada aspek reformasi birokrasi, Deputi 1 juga telah menetapkan Agen Perubahan Tahun 2026 melalui proses seleksi yang merujuk pada pedoman dan SOP yang telah disahkan. Agen Perubahan yang terpilih menjalankan rencana aksi berupa sharing session dan inovasi kolaboratif pembangunan sistem pemendek tautan serta generator QR code sebagai bagian dari upaya mendorong budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi 1 melaksanakan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Inspektur Nomor 40/PW.05/2026 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Deputi menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan benturan kepentingan secara sistematis dan berkelanjutan.
Beberapa langkah strategis yang ditekankan antara lain pemetaan potensi benturan kepentingan di setiap unit kerja, kewajiban penyampaian pernyataan benturan kepentingan, penugasan pejabat independen apabila ditemukan potensi konflik kepentingan, serta penguatan etika dan disiplin pegawai.
Hasil sosialisasi menunjukkan capaian positif, di mana seluruh pegawai lingkup Deputi 1 sebanyak 59 pegawai telah menyampaikan formulir daftar kepentingan pribadi atau mencapai 100 persen kepatuhan.
Sebagai bagian dari internalisasi core values BerAKHLAK, Deputi 1 juga melaksanakan pelepasan peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Kemnaker Batch II Tahun 2026 yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Program pemagangan tersebut berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026.
Pada pelaksanaannya, Deputi 1 menerima 11 peserta magang yang lolos dari total 107 pelamar melalui proses seleksi administrasi dan wawancara yang kompetitif. Para peserta ditempatkan di seluruh unit kerja lingkup Deputi 1 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Selama mengikuti program, para peserta tidak hanya memperoleh pembelajaran terkait tata kelola pemerintahan, tetapi juga terlibat langsung dalam dinamika kerja di lingkungan Kemenko Infra. Berdasarkan evaluasi mentor dan pimpinan unit kerja, seluruh peserta dinilai memiliki kinerja yang baik, disiplin, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.
Bahkan, dua peserta magang telah memperoleh kesempatan melanjutkan karier di instansi lain, yaitu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, beberapa peserta lainnya diusulkan untuk tetap dilibatkan dalam mendukung program dan kegiatan Deputi 1 melalui mekanisme kontrak jasa konsultan perorangan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kompetensi yang telah ditunjukkan.
Ke depan, Deputi 1 akan terus memperkuat internalisasi budaya kerja BerAKHLAK, memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berjalan konsisten dan terukur, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi seluruh proses melalui pendokumentasian yang dapat diverifikasi guna memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Infra.
Sebagai informasi, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi 1, Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Tim Evaluasi Zona Integritas dari Inspektorat, perwakilan Biro MKKS, para Asisten Deputi, serta seluruh pejabat fungsional dan pelaksana lingkup Deputi 1.
SP-220/INFRA/HUMAS/VI/2026
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari tindak lanjut pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang diusulkan memperoleh predikat WBK, merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas yang dilakukan melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat.
Dalam pencanangan Zona Integritas, seluruh pimpinan unit kerja dan pegawai lingkup Deputi 1 melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut juga menjadi langkah internalisasi budaya anti korupsi sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam menolak praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Deputi 1 juga terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.
Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja, Deputi 1 telah menyusun Pedoman Pegawai Teladan dan SOP Pemilihan Pegawai Teladan yang menjadi acuan penilaian kinerja pegawai. Melalui mekanisme tersebut, pegawai terbaik diberikan kesempatan menjadi ketua tim kerja, diprioritaskan sebagai kandidat talent pool di lingkungan Kemenko Infra, serta memperoleh penghargaan berupa sertifikat dan rekomendasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan maupun short course.
Pada aspek reformasi birokrasi, Deputi 1 juga telah menetapkan Agen Perubahan Tahun 2026 melalui proses seleksi yang merujuk pada pedoman dan SOP yang telah disahkan. Agen Perubahan yang terpilih menjalankan rencana aksi berupa sharing session dan inovasi kolaboratif pembangunan sistem pemendek tautan serta generator QR code sebagai bagian dari upaya mendorong budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi 1 melaksanakan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Inspektur Nomor 40/PW.05/2026 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Deputi menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan benturan kepentingan secara sistematis dan berkelanjutan.
Beberapa langkah strategis yang ditekankan antara lain pemetaan potensi benturan kepentingan di setiap unit kerja, kewajiban penyampaian pernyataan benturan kepentingan, penugasan pejabat independen apabila ditemukan potensi konflik kepentingan, serta penguatan etika dan disiplin pegawai.
Hasil sosialisasi menunjukkan capaian positif, di mana seluruh pegawai lingkup Deputi 1 sebanyak 59 pegawai telah menyampaikan formulir daftar kepentingan pribadi atau mencapai 100 persen kepatuhan.
Sebagai bagian dari internalisasi core values BerAKHLAK, Deputi 1 juga melaksanakan pelepasan peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Kemnaker Batch II Tahun 2026 yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Program pemagangan tersebut berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026.
Pada pelaksanaannya, Deputi 1 menerima 11 peserta magang yang lolos dari total 107 pelamar melalui proses seleksi administrasi dan wawancara yang kompetitif. Para peserta ditempatkan di seluruh unit kerja lingkup Deputi 1 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Selama mengikuti program, para peserta tidak hanya memperoleh pembelajaran terkait tata kelola pemerintahan, tetapi juga terlibat langsung dalam dinamika kerja di lingkungan Kemenko Infra. Berdasarkan evaluasi mentor dan pimpinan unit kerja, seluruh peserta dinilai memiliki kinerja yang baik, disiplin, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.
Bahkan, dua peserta magang telah memperoleh kesempatan melanjutkan karier di instansi lain, yaitu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, beberapa peserta lainnya diusulkan untuk tetap dilibatkan dalam mendukung program dan kegiatan Deputi 1 melalui mekanisme kontrak jasa konsultan perorangan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kompetensi yang telah ditunjukkan.
Ke depan, Deputi 1 akan terus memperkuat internalisasi budaya kerja BerAKHLAK, memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berjalan konsisten dan terukur, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi seluruh proses melalui pendokumentasian yang dapat diverifikasi guna memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Infra.
Sebagai informasi, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi 1, Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Tim Evaluasi Zona Integritas dari Inspektorat, perwakilan Biro MKKS, para Asisten Deputi, serta seluruh pejabat fungsional dan pelaksana lingkup Deputi 1.
SP-220/INFRA/HUMAS/VI/2026
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra