Buka Indowater 2026, Menko AHY: Swasembada Air Fondasi Kunci Ketahanan Pangan dan Nasional
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan swasembada air menjadi salah satu fondasi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus ketahanan nasional. Penguatan swasembada air juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan swasembada air sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Indowater 2026 Expo and Forum di Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pameran tersebut menghadirkan berbagai produk dan teknologi terkait pengelolaan serta ketahanan air dari korporasi Indonesia maupun sejumlah negara di dunia.
Menurut Menko AHY, swasembada air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga bagaimana memastikan air dapat tersedia secara cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harus memastikan suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan populasi sekitar 280 juta jiwa. Kalau kita petakan berdasarkan wilayah, memang terdapat ketimpangan terkait ketersediaan dan suplai air bersih,” ujar AHY.
Tantangan tersebut salah satunya terlihat dari ketidakseimbangan antara persebaran penduduk dan potensi air permukaan. Pulau Jawa menampung sekitar 56,1 persen penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki sekitar 4,5 persen potensi air permukaan nasional. Sebaliknya, Kalimantan dan Papua menyimpan hampir dua pertiga potensi air permukaan nasional dengan jumlah penduduk kurang dari 10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan dan distribusi sumber daya air yang lebih terintegrasi antarkawasan.
Selain persoalan ruang, ketahanan air juga menghadapi tantangan dari sisi waktu dan mutu. Materi yang disampaikan Menko AHY mencatat sekitar 43,5 persen penduduk berada di wilayah dengan pasokan tahunan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan tahunan sekaligus pasokan dua mingguan yang juga belum mencukupi. Sementara itu, dari sisi kualitas, sekitar 70 persen sungai di Indonesia tercatat tercemar dan hanya 29,3 persen titik pemantauan sungai yang memenuhi standar kualitas air.
Tantangan tersebut semakin penting untuk diantisipasi di tengah kondisi iklim yang semakin dinamis. Pada Agustus 2026, sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami puncak musim kemarau, sementara 57,2 persen wilayah mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Di sisi lain, terdapat peluang El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat yang berpotensi bertahan hingga awal 2027.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ketahanan air melalui pembangunan infrastruktur sekaligus pemanfaatan teknologi dan inovasi. Optimalisasi tampungan air, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air, serta penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Air untuk pertanian menjadi salah satu fokus utama karena ketersediaan air irigasi merupakan fondasi bagi terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelesaian bendungan dan embung, revitalisasi tampungan alami, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penerapan irigasi hemat air dan modernisasi irigasi.
“Dengan itu kita bisa memastikan produktivitas pertanian kita tetap terjaga dalam kondisi yang baik, menjamin tidak akan terjadi kekeringan ataupun gagal panen,” katanya.
Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga menargetkan perluasan akses masyarakat terhadap air minum perpipaan. Dalam materi tersebut, akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan ditargetkan meningkat dari 39,2 persen pada 2025 menjadi 51,39 persen pada 2029. Sementara untuk kawasan perkotaan, target akses air bersih perpipaan mencapai 51,36 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan peningkatan rumah tangga dengan sanitasi aman dari 12,5 persen pada 2025 menjadi 30 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong percepatan penyediaan air minum melalui SPAM regional dan perluasan sambungan rumah, penguatan kelembagaan dan regulasi, pengembangan skema pembiayaan, percepatan akses sanitasi aman, serta layanan khusus bagi daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan kawasan tertinggal.
Di sisi lain, keberlanjutan sumber air juga menjadi perhatian. Pengelolaan air perlu dilakukan dengan menjaga daerah aliran sungai, melindungi sumber mata air, mengendalikan pemanfaatan air tanah, memperluas pengolahan dan penggunaan kembali air limbah, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti restorasi mangrove dan sempadan sungai.
“Pemerintah dan negara ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesehatan rakyat tidak kemudian tanpa dibarengi dengan kesiapan kita menjaga kelestarian lingkungan alam, termasuk keberlanjutan bumi kita, sungai-sungai kita, dan sumber-sumber air bersih kita,” tutur AHY.
Menko AHY juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, industri, dan sektor teknologi untuk mempercepat terwujudnya kemandirian teknologi dalam mendukung ketahanan air nasional.
Menurutnya, forum seperti Indowater memiliki arti strategis karena menyediakan ruang bagi berbagai pihak untuk mempertemukan tantangan pembangunan dengan solusi teknologi yang tersedia.
“Inisiatif atau forum semacam ini memberikan ruang kolaborasi, ruang kerja sama antara dunia usaha, dunia industri, dunia teknologi bersama dengan pemerintah. Tentunya pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa membangun ruang-ruang kerja sama yang baik,” ujar AHY.
AHY mengatakan, berbagai tantangan di sektor air membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Ketika pemerintah menghadapi persoalan tertentu, teknologi yang telah tersedia dapat langsung didorong untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Sementara teknologi yang masih membutuhkan pengembangan dapat dikembangkan melalui kerja sama penelitian.
“Ketika kita punya masalah atau tantangan, misalnya hadir dari Kementerian Pekerjaan Umum, kita bisa mencari solusi dengan sejumlah teknologi yang sudah available, yang sudah tersedia. Kita bisa melakukan joint research, joint production,” jelasnya.
Menurut AHY, kerja sama tersebut juga dapat menjadi jalan untuk memperkuat kapasitas nasional. Apabila suatu teknologi belum dapat langsung diimplementasikan, penelitian bersama dapat menjadi langkah awal untuk menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Kalaupun masih ada yang belum bisa diimplementasikan langsung, kita bisa memulai dengan melakukan penelitian bersama. Pada akhirnya kita ingin mewujudkan kemandirian teknologi dalam negeri,” tegas AHY.
Penguatan teknologi juga diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan air yang semakin berbasis data. Pemerintah mendorong terwujudnya satu data air nasional yang terintegrasi dan dapat diakses publik, neraca air per wilayah sungai yang diperbarui secara berkala, serta sistem peringatan dini kekeringan yang terhubung dengan keputusan operasional. Teknologi seperti telemetri dan SCADA, penginderaan jauh, digital twin, smart metering, dan kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi pemantauan dan efisiensi pengelolaan air.
Dalam konteks penguatan industri nasional, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus diprioritaskan. Pemerintah ingin agar kebutuhan teknologi dan peralatan di sektor air tidak hanya dipenuhi melalui produk impor, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemampuan industri nasional.
AHY menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kapasitas produksi dalam negeri, terlebih dengan semakin baiknya kemampuan korporasi nasional dalam menghasilkan berbagai produk dan teknologi.
“TKDN juga harus kita prioritaskan dan pada akhirnya kita punya kemampuan sebagai bangsa yang membutuhkan kesiapan air secara nasional ini dengan kemampuan kita memproduksi teknologi, alat peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari maupun untuk industri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya,” ujar AHY.
Selain mengembangkan teknologi yang sudah tersedia, pemerintah juga membuka ruang bagi berbagai terobosan untuk memperkuat swasembada air. Sejumlah pendekatan yang didorong antara lain pemanfaatan teknologi desalinasi air laut untuk wilayah pesisir, pengolahan air payau, pemanfaatan air tanah dalam secara terukur dan berizin, serta eksplorasi potensi air tawar di bawah laut melalui kerja sama riset.
Penguatan ekosistem industri, teknologi, infrastruktur, dan tata kelola air tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda. Selain memperkuat ketahanan air dan pangan, langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, membuka peluang investasi, meningkatkan kemandirian teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Dalam jangka menengah, pemerintah telah menetapkan sejumlah sasaran swasembada air dalam RPJMN hingga 2029, antara lain peningkatan indeks ketahanan air dari 35 pada 2025 menjadi 37,5, peningkatan kapasitas tampungan air dari 59,31 menjadi 63,54 meter kubik per kapita, serta peningkatan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman.
Menko AHY menegaskan, pencapaian swasembada air membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga riset, dan seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong penggunaan air secara efisien, mengembangkan teknologi yang terjangkau, memperkuat keterbukaan data, menciptakan pembiayaan kreatif, serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sumber daya air.
Indowater 2026 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan dunia usaha, industri, dan teknologi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif sekaligus memperkuat fondasi swasembada air Indonesia menuju target pembangunan 2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
SP-292/INFRA/HUMAS/VIII/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Indowater 2026 Expo and Forum di Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pameran tersebut menghadirkan berbagai produk dan teknologi terkait pengelolaan serta ketahanan air dari korporasi Indonesia maupun sejumlah negara di dunia.
Menurut Menko AHY, swasembada air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga bagaimana memastikan air dapat tersedia secara cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harus memastikan suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan populasi sekitar 280 juta jiwa. Kalau kita petakan berdasarkan wilayah, memang terdapat ketimpangan terkait ketersediaan dan suplai air bersih,” ujar AHY.
Tantangan tersebut salah satunya terlihat dari ketidakseimbangan antara persebaran penduduk dan potensi air permukaan. Pulau Jawa menampung sekitar 56,1 persen penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki sekitar 4,5 persen potensi air permukaan nasional. Sebaliknya, Kalimantan dan Papua menyimpan hampir dua pertiga potensi air permukaan nasional dengan jumlah penduduk kurang dari 10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan dan distribusi sumber daya air yang lebih terintegrasi antarkawasan.
Selain persoalan ruang, ketahanan air juga menghadapi tantangan dari sisi waktu dan mutu. Materi yang disampaikan Menko AHY mencatat sekitar 43,5 persen penduduk berada di wilayah dengan pasokan tahunan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan tahunan sekaligus pasokan dua mingguan yang juga belum mencukupi. Sementara itu, dari sisi kualitas, sekitar 70 persen sungai di Indonesia tercatat tercemar dan hanya 29,3 persen titik pemantauan sungai yang memenuhi standar kualitas air.
Tantangan tersebut semakin penting untuk diantisipasi di tengah kondisi iklim yang semakin dinamis. Pada Agustus 2026, sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami puncak musim kemarau, sementara 57,2 persen wilayah mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Di sisi lain, terdapat peluang El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat yang berpotensi bertahan hingga awal 2027.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ketahanan air melalui pembangunan infrastruktur sekaligus pemanfaatan teknologi dan inovasi. Optimalisasi tampungan air, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air, serta penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Air untuk pertanian menjadi salah satu fokus utama karena ketersediaan air irigasi merupakan fondasi bagi terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelesaian bendungan dan embung, revitalisasi tampungan alami, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penerapan irigasi hemat air dan modernisasi irigasi.
“Dengan itu kita bisa memastikan produktivitas pertanian kita tetap terjaga dalam kondisi yang baik, menjamin tidak akan terjadi kekeringan ataupun gagal panen,” katanya.
Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga menargetkan perluasan akses masyarakat terhadap air minum perpipaan. Dalam materi tersebut, akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan ditargetkan meningkat dari 39,2 persen pada 2025 menjadi 51,39 persen pada 2029. Sementara untuk kawasan perkotaan, target akses air bersih perpipaan mencapai 51,36 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan peningkatan rumah tangga dengan sanitasi aman dari 12,5 persen pada 2025 menjadi 30 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong percepatan penyediaan air minum melalui SPAM regional dan perluasan sambungan rumah, penguatan kelembagaan dan regulasi, pengembangan skema pembiayaan, percepatan akses sanitasi aman, serta layanan khusus bagi daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan kawasan tertinggal.
Di sisi lain, keberlanjutan sumber air juga menjadi perhatian. Pengelolaan air perlu dilakukan dengan menjaga daerah aliran sungai, melindungi sumber mata air, mengendalikan pemanfaatan air tanah, memperluas pengolahan dan penggunaan kembali air limbah, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti restorasi mangrove dan sempadan sungai.
“Pemerintah dan negara ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesehatan rakyat tidak kemudian tanpa dibarengi dengan kesiapan kita menjaga kelestarian lingkungan alam, termasuk keberlanjutan bumi kita, sungai-sungai kita, dan sumber-sumber air bersih kita,” tutur AHY.
Menko AHY juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, industri, dan sektor teknologi untuk mempercepat terwujudnya kemandirian teknologi dalam mendukung ketahanan air nasional.
Menurutnya, forum seperti Indowater memiliki arti strategis karena menyediakan ruang bagi berbagai pihak untuk mempertemukan tantangan pembangunan dengan solusi teknologi yang tersedia.
“Inisiatif atau forum semacam ini memberikan ruang kolaborasi, ruang kerja sama antara dunia usaha, dunia industri, dunia teknologi bersama dengan pemerintah. Tentunya pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa membangun ruang-ruang kerja sama yang baik,” ujar AHY.
AHY mengatakan, berbagai tantangan di sektor air membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Ketika pemerintah menghadapi persoalan tertentu, teknologi yang telah tersedia dapat langsung didorong untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Sementara teknologi yang masih membutuhkan pengembangan dapat dikembangkan melalui kerja sama penelitian.
“Ketika kita punya masalah atau tantangan, misalnya hadir dari Kementerian Pekerjaan Umum, kita bisa mencari solusi dengan sejumlah teknologi yang sudah available, yang sudah tersedia. Kita bisa melakukan joint research, joint production,” jelasnya.
Menurut AHY, kerja sama tersebut juga dapat menjadi jalan untuk memperkuat kapasitas nasional. Apabila suatu teknologi belum dapat langsung diimplementasikan, penelitian bersama dapat menjadi langkah awal untuk menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Kalaupun masih ada yang belum bisa diimplementasikan langsung, kita bisa memulai dengan melakukan penelitian bersama. Pada akhirnya kita ingin mewujudkan kemandirian teknologi dalam negeri,” tegas AHY.
Penguatan teknologi juga diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan air yang semakin berbasis data. Pemerintah mendorong terwujudnya satu data air nasional yang terintegrasi dan dapat diakses publik, neraca air per wilayah sungai yang diperbarui secara berkala, serta sistem peringatan dini kekeringan yang terhubung dengan keputusan operasional. Teknologi seperti telemetri dan SCADA, penginderaan jauh, digital twin, smart metering, dan kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi pemantauan dan efisiensi pengelolaan air.
Dalam konteks penguatan industri nasional, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus diprioritaskan. Pemerintah ingin agar kebutuhan teknologi dan peralatan di sektor air tidak hanya dipenuhi melalui produk impor, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemampuan industri nasional.
AHY menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kapasitas produksi dalam negeri, terlebih dengan semakin baiknya kemampuan korporasi nasional dalam menghasilkan berbagai produk dan teknologi.
“TKDN juga harus kita prioritaskan dan pada akhirnya kita punya kemampuan sebagai bangsa yang membutuhkan kesiapan air secara nasional ini dengan kemampuan kita memproduksi teknologi, alat peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari maupun untuk industri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya,” ujar AHY.
Selain mengembangkan teknologi yang sudah tersedia, pemerintah juga membuka ruang bagi berbagai terobosan untuk memperkuat swasembada air. Sejumlah pendekatan yang didorong antara lain pemanfaatan teknologi desalinasi air laut untuk wilayah pesisir, pengolahan air payau, pemanfaatan air tanah dalam secara terukur dan berizin, serta eksplorasi potensi air tawar di bawah laut melalui kerja sama riset.
Penguatan ekosistem industri, teknologi, infrastruktur, dan tata kelola air tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda. Selain memperkuat ketahanan air dan pangan, langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, membuka peluang investasi, meningkatkan kemandirian teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Dalam jangka menengah, pemerintah telah menetapkan sejumlah sasaran swasembada air dalam RPJMN hingga 2029, antara lain peningkatan indeks ketahanan air dari 35 pada 2025 menjadi 37,5, peningkatan kapasitas tampungan air dari 59,31 menjadi 63,54 meter kubik per kapita, serta peningkatan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman.
Menko AHY menegaskan, pencapaian swasembada air membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga riset, dan seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong penggunaan air secara efisien, mengembangkan teknologi yang terjangkau, memperkuat keterbukaan data, menciptakan pembiayaan kreatif, serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sumber daya air.
Indowater 2026 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan dunia usaha, industri, dan teknologi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif sekaligus memperkuat fondasi swasembada air Indonesia menuju target pembangunan 2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
SP-292/INFRA/HUMAS/VIII/2026
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi