Bertemu Para Gubernur Papua, Menko AHY: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Timur Indonesia untuk Pemerataan dan Kesejahteraan
JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Menurut Menko AHY, percepatan pembangunan di Papua akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru yang berpihak pada masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Menko AHY saat menerima para gubernur se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
“Pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan nomenklatur Kementerian Koordinator ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga ada kata pembangunan kewilayahan. Implikasi dari itu adalah fokus pada percepatan pembangunan di wilayah timur, khususnya Papua,” ujar Menko AHY.
Potensi Papua untuk menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia bagian timur, lanjut Menko AHY, harus diwujudkan dengan memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara agar membuka peluang ekonomi yang lebih merata.
“Jika Papua ingin bisa tumbuh dan mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain, maka infrastruktur dan konektivitas—baik darat, laut, maupun udara—antarwilayah di dalam Papua maupun menuju wilayah Indonesia lainnya harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Menko AHY menjelaskan, pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua menjadi tulang punggung konektivitas di wilayah tersebut. Namun, keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya bergantung pada proyek fisik, tetapi juga pada kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Papua yang menjadi prioritas tentu membutuhkan alignment atau sinkronisasi yang ketat antara kebijakan di tingkat pusat, dan yang lebih penting lagi adalah mendengarkan aspirasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” jelas Menko AHY.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Ada potensi besar, namun kita juga harus fokus agar kesejahteraan rakyat benar-benar dapat kita kedepankan. Pertumbuhan tinggi akan menjadi kurang berarti jika yang merasakan hasilnya hanya sebagian kecil, sementara tidak menetes atau tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Menko AHY menilai, pemerataan pembangunan di Papua merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Di sinilah semangat pemerataan pembangunan di wilayah ini menjadi sangat penting. Dukungan dari pemerintah pusat juga harus tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan rencana pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Merauke, Papua Selatan, sebagai langkah konkret dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Tanah Papua.
“Insyaallah, dengan restu para gubernur, tahun depan kami akan memulai pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Papua Selatan, tepatnya di Salor, Merauke—yang juga merupakan salah satu ibu kota transmigrasi,” jelasnya.
Mentrans Iftitah kembali menekankan bahwa program transmigrasi kini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan kawasan ekonomi baru.
“Saya tegaskan sekali lagi, transmigrasi hari ini bukan sekadar pemindahan penduduk. Transmigrasi kini didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk, pembangunan manusia, dan pembangunan kawasan ekonomi baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan ke depan harus produktif dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
“Kita perlu menemukan potensi unggulan Papua yang benar-benar bisa memberikan nilai tambah ekonomi. Pembangunannya tidak boleh konsumtif. Ibaratnya, kita minta modal kepada Bapak Presiden untuk membangun sesuatu yang beranak-pinak, bukan yang habis dipakai,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Menko AHY mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen bersama dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan.
“Mari kita kawal bersama pembangunan di kawasan—mulai dari infrastruktur dasar hingga konektivitas darat, laut, udara, dan logistik—agar semakin terjangkau, sehingga masyarakat, termasuk di kawasan transmigrasi, dapat tumbuh dengan baik,” tutup Menko AHY.
Pertemuan tersebut dihadiri para gubernur Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Sekretaris Kemenko Infra Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Nazib Faisal, Deputi Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin, serta Staf Khusus Menko Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Rio Neswan.
No. SP-357/INFRA/HUMAS/X/2025
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur #KemenkoInfra
#MenkoAHY #PapuaMaju #InfrastrukturUntukSemua #MembangunEkonomi
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Hal itu disampaikan Menko AHY saat menerima para gubernur se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
“Pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan nomenklatur Kementerian Koordinator ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga ada kata pembangunan kewilayahan. Implikasi dari itu adalah fokus pada percepatan pembangunan di wilayah timur, khususnya Papua,” ujar Menko AHY.
Potensi Papua untuk menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia bagian timur, lanjut Menko AHY, harus diwujudkan dengan memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara agar membuka peluang ekonomi yang lebih merata.
“Jika Papua ingin bisa tumbuh dan mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain, maka infrastruktur dan konektivitas—baik darat, laut, maupun udara—antarwilayah di dalam Papua maupun menuju wilayah Indonesia lainnya harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Menko AHY menjelaskan, pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua menjadi tulang punggung konektivitas di wilayah tersebut. Namun, keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya bergantung pada proyek fisik, tetapi juga pada kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Papua yang menjadi prioritas tentu membutuhkan alignment atau sinkronisasi yang ketat antara kebijakan di tingkat pusat, dan yang lebih penting lagi adalah mendengarkan aspirasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” jelas Menko AHY.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Ada potensi besar, namun kita juga harus fokus agar kesejahteraan rakyat benar-benar dapat kita kedepankan. Pertumbuhan tinggi akan menjadi kurang berarti jika yang merasakan hasilnya hanya sebagian kecil, sementara tidak menetes atau tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Menko AHY menilai, pemerataan pembangunan di Papua merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Di sinilah semangat pemerataan pembangunan di wilayah ini menjadi sangat penting. Dukungan dari pemerintah pusat juga harus tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan rencana pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Merauke, Papua Selatan, sebagai langkah konkret dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Tanah Papua.
“Insyaallah, dengan restu para gubernur, tahun depan kami akan memulai pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Papua Selatan, tepatnya di Salor, Merauke—yang juga merupakan salah satu ibu kota transmigrasi,” jelasnya.
Mentrans Iftitah kembali menekankan bahwa program transmigrasi kini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan kawasan ekonomi baru.
“Saya tegaskan sekali lagi, transmigrasi hari ini bukan sekadar pemindahan penduduk. Transmigrasi kini didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk, pembangunan manusia, dan pembangunan kawasan ekonomi baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan ke depan harus produktif dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
“Kita perlu menemukan potensi unggulan Papua yang benar-benar bisa memberikan nilai tambah ekonomi. Pembangunannya tidak boleh konsumtif. Ibaratnya, kita minta modal kepada Bapak Presiden untuk membangun sesuatu yang beranak-pinak, bukan yang habis dipakai,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Menko AHY mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen bersama dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan.
“Mari kita kawal bersama pembangunan di kawasan—mulai dari infrastruktur dasar hingga konektivitas darat, laut, udara, dan logistik—agar semakin terjangkau, sehingga masyarakat, termasuk di kawasan transmigrasi, dapat tumbuh dengan baik,” tutup Menko AHY.
Pertemuan tersebut dihadiri para gubernur Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Sekretaris Kemenko Infra Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Nazib Faisal, Deputi Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin, serta Staf Khusus Menko Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Rio Neswan.
No. SP-357/INFRA/HUMAS/X/2025
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur #KemenkoInfra
#MenkoAHY #PapuaMaju #InfrastrukturUntukSemua #MembangunEkonomi
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
