Tanam Mangrove di Demak, Menko AHY Dorong Solusi Berbasis Alam untuk Lindungi Pesisir Pantura Jawa
DEMAK - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NbS) sebagai bagian dari upaya melindungi kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Salah satunya melalui penanaman mangrove yang dipadukan dengan teknologi perlindungan pantai untuk meredam gelombang, mengurangi abrasi, dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pendekatan berbasis alam dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam mendorong pengelolaan perlindungan pesisir secara terpadu. Di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BOPPJ berperan mendukung sinkronisasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan Pantura Jawa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Menko AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Wilayah yang dahulu dikenal sebagai kawasan pertanian dan tambak produktif kini menghadapi ancaman terhadap permukiman dan mata pencaharian penduduk.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.
Menurut Menko AHY, mangrove berperan penting dalam mengurangi energi gelombang laut, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove menjadi pelengkap pembangunan infrastruktur fisik untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.
Di Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Penerapan solusi berbasis alam menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pendekatan perlindungan Pantura yang adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah. Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf berperan mengawal pelaksanaan program sesuai mandat kelembagaan, termasuk mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan efektivitas perlindungan, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Menko AHY juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program. Selain mendukung perlindungan pesisir, pelaksanaan program diharapkan memberikan manfaat nyata bagi warga, termasuk menjaga mata pencaharian dan membuka peluang ekonomi lokal.
Menko AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun jumlah mangrove yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, serta pemeliharaan dalam jangka panjang juga menjadi aspek penting dalam evaluasi.
Karena itu, Menko AHY meminta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal perlu tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Dalam kerangka kebijakan nasional, peran Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ menjadi strategis untuk memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan infrastruktur nasional, dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana. Melalui koordinasi tersebut, BOPPJ diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program, mendorong percepatan pelaksanaan sesuai kewenangan, serta memastikan upaya perlindungan Pantura Jawa memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.
Senada dengan Menko AHY, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn), Didit Herdiawan Ashaf menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.
"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," katanya.
Melalui percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap penerapan solusi berbasis alam dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti'anah; Wakil Kepala BOPPJ II; Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III; Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran; Sekretaris BOPJJ, Laksamana Muda TNI (Purn) Edi Sulistyadi; Deputi bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Agus Adriyanto; Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto Muntasram; dan Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.
Menko AHY didampingi Deputi bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam.
*SP-374/INFRA/HUMAS/X/2026*
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pendekatan berbasis alam dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam mendorong pengelolaan perlindungan pesisir secara terpadu. Di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BOPPJ berperan mendukung sinkronisasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan Pantura Jawa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Menko AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Wilayah yang dahulu dikenal sebagai kawasan pertanian dan tambak produktif kini menghadapi ancaman terhadap permukiman dan mata pencaharian penduduk.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.
Menurut Menko AHY, mangrove berperan penting dalam mengurangi energi gelombang laut, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove menjadi pelengkap pembangunan infrastruktur fisik untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.
Di Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Penerapan solusi berbasis alam menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pendekatan perlindungan Pantura yang adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah. Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf berperan mengawal pelaksanaan program sesuai mandat kelembagaan, termasuk mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan efektivitas perlindungan, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Menko AHY juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program. Selain mendukung perlindungan pesisir, pelaksanaan program diharapkan memberikan manfaat nyata bagi warga, termasuk menjaga mata pencaharian dan membuka peluang ekonomi lokal.
Menko AHY menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fisik maupun jumlah mangrove yang ditanam. Kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan pantai, serta pemeliharaan dalam jangka panjang juga menjadi aspek penting dalam evaluasi.
Karena itu, Menko AHY meminta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlanjutan mata pencaharian, dan peluang ekonomi lokal perlu tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Dalam kerangka kebijakan nasional, peran Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ menjadi strategis untuk memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan infrastruktur nasional, dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana. Melalui koordinasi tersebut, BOPPJ diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program, mendorong percepatan pelaksanaan sesuai kewenangan, serta memastikan upaya perlindungan Pantura Jawa memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.
Senada dengan Menko AHY, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn), Didit Herdiawan Ashaf menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.
"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," katanya.
Melalui percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap penerapan solusi berbasis alam dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti'anah; Wakil Kepala BOPPJ II; Suhajar Diantoro, Wakil Kepala BOPPJ III; Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran; Sekretaris BOPJJ, Laksamana Muda TNI (Purn) Edi Sulistyadi; Deputi bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Agus Adriyanto; Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto Muntasram; dan Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.
Menko AHY didampingi Deputi bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal; Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ahmad Khoirul Umam.
*SP-374/INFRA/HUMAS/X/2026*
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi