Paparkan Kinerja Setahun di Pemerintahan Presiden Prabowo, Menko AHY Perkuat Pembangunan Infrastruktur dan Sukseskan Swasembada
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terus memperkuat perannya dalam mempercepat pembangunan wilayah dan menyukseskan program swasembada sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan dalam acara Media Gathering yang digelar di Jakarta, Senin (21/10/2025).
“Infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, melainkan tentang bagaimana kita membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk infrastruktur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” ujar Menko AHY.
Kemenko Infrastruktur sendiri, mengorkestrasi lima kementerian teknis, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.
Melalui sinergi tersebut, agenda prioritas nasional yang dijalankan meliputi pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Pada Kementerian ATR/BPN, pemerataan pembangunan wilayah dilakukan melalui agraria dan tata ruang. Di Kementerian PU difokuskan pada infrastruktur dasar. Kementerian PKP mengembangkan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas nasional, dan Kementerian Transmigrasi mendorong pemerataan wilayah melalui berbagai program berbasis masyarakat.
Untuk menunjang swasembada pangan, pemerintah membangun, meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah. Sedangkan untuk swasembada air, telah dibangun sejumlah bendungan di berbagai provinsi, dengan progres mencapai 60 persen—10 bendungan rampung dari target 15 unit.
Swasembada di sektor energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditopang dari sumber surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir dengan kapasitas total 42,6 GW. Jika digabung dengan energi fosil 16,6 GW dan penyimpanan 10,3 GW, total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW.
Pemerintah juga menginisiasi 165 sekolah rakyat yang menampung 15.920 siswa, dan pemerintah sedang membangun 104 lokasi sekolah rakyat di berbagai kabupaten kota pada 2026 bagi 121.320 siswa. Selain itu, Kementerian PU juga akan membantu membangun 264 dapur MBG sebagai fasilitas pendukung pendidikan dan gizi masyarakat.
Dalam program 3 juta rumah, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 200.809 unit atau 57 persen dari target 350.000 unit. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit atau 52 persen dari rencana 45.073 unit, sementara PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.
Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum akan berjalan di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, disertai penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
Selain itu juga ditopang dengan sejumlah program unggulan transmigrasi yakni Trans Tuntas yang telah menerbitkan 6.615 SHM untuk transmigran, kemudian Trans Lokal yang dimana 1.299 KK telah ditempatkan pada 10 lokasi, lalu Trans Karya Nusa dengan 95 KK transmigran telah bekerja dalam penempatan TranskaryanNusa. Selanjutnya ada Trans Patriot yakni sebanyak 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi, serta Trans Gotong Royong yang telah tercapai 42 MoU dengan 23 diantaranya Perguruan Tinggi, 2 BUMN, 16 Kementerian/Lembaga dan 1 Lembaga Non Pemerintah.
Infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan dan pembangunan 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan dilakukan pada tahap pertama, serta 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan pada tahap kedua.
Selain itu, jalan tol operasi sepanjang 90,79 km, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, dan 20 pelabuhan yang direhabilitasi maupun dikembangkan. Program ini juga mendukung bandara perbatasan, IKN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Di sektor perkeretaapian, peningkatan dilakukan pada stasiun, jalan rel, sistem elektrifikasi, sinyal, dan telekomunikasi. Sejumlah inovasi turut dijalankan seperti penurunan harga tiket Nataru sebesar 10 persen dan Lebaran sebesar 13–14 persen, peluncuran sistem ALL Indonesia, serta pengendalian ODOL dengan target zero ODOL pada 2027.
Sementara itu, pengembangan Kawasan Rebana dan Aerocity Kertajati menjadi contoh nyata inisiatif strategis yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis industri dirgantara dan logistik.
Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berbasis tata ruang berkelanjutan agar selaras dengan pelestarian lingkungan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kini diperkuat dengan peta skala besar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga daerah dapat menetapkan kawasan produktif tanpa mengorbankan ruang hijau.
“Dengan RDTR yang jelas dan berbasis data geospasial, investasi bisa lebih cepat masuk tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar memenuhi standar ramah lingkungan, membuka peluang industri otomotif dan energi bersih sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.
Langkah konkret lainnya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa untuk melindungi lebih dari 50 juta warga pesisir, sistem drainase modern, normalisasi sungai, serta pengembangan fasilitas waste-to-energy sebagai bagian dari strategi infrastruktur hijau yang juga membuka lapangan kerja baru.
“Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan. Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” tutup Menko AHY
Pada kesempatan ini, Menko AHY turut didampingi oleh Ayodhia G. L. Kalake Sekretaris Kementerian Koordinator, Nazib Faizal Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Muhammad Rachmat Kaimuddin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Ronny Ariuly Hutahayan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Agust Jovan Latuconsina Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Sigit Raditya Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Herzaky Mahendra Putra Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Merry Riana Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri, Ahmad Khoirul Umam Tenaga Ahli Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan, Yudhi Prasetyo Purnomo Tenaga Ahli Bidang Manajemen Pimpinan, Ali Affandi Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan, Diska Putri Pamungkas Tenaga Ahli Bidang Data dan Teknologi Informasi, dan Zamrony Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
*SP-355/INFRA/-HUMAS/X/2025*
*Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik*
*Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia*
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
“Infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, melainkan tentang bagaimana kita membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk infrastruktur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” ujar Menko AHY.
Kemenko Infrastruktur sendiri, mengorkestrasi lima kementerian teknis, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.
Melalui sinergi tersebut, agenda prioritas nasional yang dijalankan meliputi pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Pada Kementerian ATR/BPN, pemerataan pembangunan wilayah dilakukan melalui agraria dan tata ruang. Di Kementerian PU difokuskan pada infrastruktur dasar. Kementerian PKP mengembangkan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas nasional, dan Kementerian Transmigrasi mendorong pemerataan wilayah melalui berbagai program berbasis masyarakat.
Untuk menunjang swasembada pangan, pemerintah membangun, meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah. Sedangkan untuk swasembada air, telah dibangun sejumlah bendungan di berbagai provinsi, dengan progres mencapai 60 persen—10 bendungan rampung dari target 15 unit.
Swasembada di sektor energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditopang dari sumber surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir dengan kapasitas total 42,6 GW. Jika digabung dengan energi fosil 16,6 GW dan penyimpanan 10,3 GW, total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW.
Pemerintah juga menginisiasi 165 sekolah rakyat yang menampung 15.920 siswa, dan pemerintah sedang membangun 104 lokasi sekolah rakyat di berbagai kabupaten kota pada 2026 bagi 121.320 siswa. Selain itu, Kementerian PU juga akan membantu membangun 264 dapur MBG sebagai fasilitas pendukung pendidikan dan gizi masyarakat.
Dalam program 3 juta rumah, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 200.809 unit atau 57 persen dari target 350.000 unit. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit atau 52 persen dari rencana 45.073 unit, sementara PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.
Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum akan berjalan di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, disertai penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
Selain itu juga ditopang dengan sejumlah program unggulan transmigrasi yakni Trans Tuntas yang telah menerbitkan 6.615 SHM untuk transmigran, kemudian Trans Lokal yang dimana 1.299 KK telah ditempatkan pada 10 lokasi, lalu Trans Karya Nusa dengan 95 KK transmigran telah bekerja dalam penempatan TranskaryanNusa. Selanjutnya ada Trans Patriot yakni sebanyak 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi, serta Trans Gotong Royong yang telah tercapai 42 MoU dengan 23 diantaranya Perguruan Tinggi, 2 BUMN, 16 Kementerian/Lembaga dan 1 Lembaga Non Pemerintah.
Infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan dan pembangunan 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan dilakukan pada tahap pertama, serta 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan pada tahap kedua.
Selain itu, jalan tol operasi sepanjang 90,79 km, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, dan 20 pelabuhan yang direhabilitasi maupun dikembangkan. Program ini juga mendukung bandara perbatasan, IKN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Di sektor perkeretaapian, peningkatan dilakukan pada stasiun, jalan rel, sistem elektrifikasi, sinyal, dan telekomunikasi. Sejumlah inovasi turut dijalankan seperti penurunan harga tiket Nataru sebesar 10 persen dan Lebaran sebesar 13–14 persen, peluncuran sistem ALL Indonesia, serta pengendalian ODOL dengan target zero ODOL pada 2027.
Sementara itu, pengembangan Kawasan Rebana dan Aerocity Kertajati menjadi contoh nyata inisiatif strategis yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis industri dirgantara dan logistik.
Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berbasis tata ruang berkelanjutan agar selaras dengan pelestarian lingkungan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kini diperkuat dengan peta skala besar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga daerah dapat menetapkan kawasan produktif tanpa mengorbankan ruang hijau.
“Dengan RDTR yang jelas dan berbasis data geospasial, investasi bisa lebih cepat masuk tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar memenuhi standar ramah lingkungan, membuka peluang industri otomotif dan energi bersih sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.
Langkah konkret lainnya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa untuk melindungi lebih dari 50 juta warga pesisir, sistem drainase modern, normalisasi sungai, serta pengembangan fasilitas waste-to-energy sebagai bagian dari strategi infrastruktur hijau yang juga membuka lapangan kerja baru.
“Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan. Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” tutup Menko AHY
Pada kesempatan ini, Menko AHY turut didampingi oleh Ayodhia G. L. Kalake Sekretaris Kementerian Koordinator, Nazib Faizal Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Muhammad Rachmat Kaimuddin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Ronny Ariuly Hutahayan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Agust Jovan Latuconsina Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Sigit Raditya Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Herzaky Mahendra Putra Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Merry Riana Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri, Ahmad Khoirul Umam Tenaga Ahli Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan, Yudhi Prasetyo Purnomo Tenaga Ahli Bidang Manajemen Pimpinan, Ali Affandi Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan, Diska Putri Pamungkas Tenaga Ahli Bidang Data dan Teknologi Informasi, dan Zamrony Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
*SP-355/INFRA/-HUMAS/X/2025*
*Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik*
*Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia*
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
