JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong perubahan paradigma penanganan permukiman kumuh dari pendekatan sektoral menjadi terpadu dan terintegrasi. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya memperbaiki rumah, tetapi harus dilakukan dalam satu kawasan dengan mengintegrasikan air bersih, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta berbagai program pendukung lainnya.

Hal tersebut disampaikan Menko AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, Senin (14/9/2026). Ia menilai keterpaduan menjadi salah satu kunci agar program penataan kawasan kumuh memberikan hasil yang lebih nyata dan tidak berhenti pada intervensi yang terpisah-pisah.

"Jangan kubur masa depan mereka dengan kawasan yang tidak berkembang, apalagi kawasan yang kumuh. Justru sebaliknya, kita hadirkan ini semua agar mereka tumbuh dan hidup berkualitas," tegas Menko AHY.

Menko AHY menjelaskan, penanganan kawasan kumuh selama ini masih menghadapi persoalan fragmentasi program. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki program sesuai kewenangannya, tetapi perlu dipastikan seluruh intervensi tersebut saling terhubung. Ia mencontohkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), begitu pula sebaliknya.

Untuk menggambarkan pentingnya pendekatan terpadu, Menko AHY mengilustrasikan penanganan 100 rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah RT. Jika masing-masing pihak hanya menangani satu aspek di lokasi berbeda, misalnya perbaikan rumah di satu RT, air bersih di RT lain, dan sanitasi di RT lainnya, hasilnya tidak akan optimal. Sebaliknya, penanganan yang difokuskan pada satu kawasan dengan menggabungkan seluruh kebutuhan akan menghasilkan kawasan yang lebih cepat tertata dan memberikan manfaat yang lebih utuh bagi masyarakat.

“Kalau kita fokuskan satu kawasan lengkap, pertama rumahnya, air bersihnya, sanitasinya, kemudian juga ruang terbuka hijaunya, fasilitas pendukungnya, dan lain-lain, maka progresnya akan lebih terasa,” kata Menko AHY.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, tidak berarti penanganan kawasan lain diabaikan. Setelah satu kawasan ditangani secara menyeluruh, pola yang sama dapat dilanjutkan secara bertahap ke kawasan berikutnya sesuai prioritas dan kemampuan pemerintah. Dengan demikian, setiap intervensi diharapkan tidak hanya menghasilkan perbaikan secara kuantitas, tetapi juga kualitas yang lebih baik.

Menko AHY juga menekankan pentingnya melihat karakteristik setiap kawasan dalam menentukan pendekatan penanganan. Dalam pemetaan nasional, kawasan kumuh memiliki kondisi yang beragam, antara lain berada di pinggir sungai, kawasan padat penduduk, maupun wilayah rawan bencana. Karena itu, revitalisasi perlu mempertimbangkan kondisi dan risiko masing-masing wilayah, termasuk melalui pendekatan build back better agar kawasan yang dibangun kembali memiliki ketahanan lebih baik terhadap bencana.

Integrasi juga perlu dilakukan dengan berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penanganan permukiman kumuh, menurut AHY, perlu terhubung dengan aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kepemilikan lahan, perlindungan sosial, hingga administrasi kependudukan. Pendekatan tersebut diperlukan agar penataan kawasan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat.

"Gerakan Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik, dan Indah) ini juga bukan hanya menjadi gimmick atau menjadi sebuah slogan saja, melainkan berkaitan dengan perubahan mindset dan paradigma pembangunan yang lebih terintegrasi atau terpadu," ujar Menko AHY.

Sejalan dengan itu, Menko AHY menegaskan penanganan kawasan kumuh perlu melibatkan masyarakat sejak tingkat paling bawah. Ia mendorong pendekatan community-based development sebagai bagian dari paradigma pembangunan ke depan, karena masyarakat merupakan pihak yang paling cepat merasakan dampak dari kebijakan, program, dan proyek pemerintah.

"Pentahelix ini bukanlah sebuah buzzword yang kemudian cuma sekadar manis saja untuk paparan," tegas Menko AHY.

Menurutnya, pendekatan pentahelix perlu diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas. Kolaborasi tersebut penting, terlebih pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal sehingga penanganan kawasan kumuh tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD.

Pemerintah juga terus memperkuat pemetaan dan evaluasi agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah. Data kawasan kumuh perlu dipetakan secara akurat, termasuk jumlah, lokasi, karakteristik, kewenangan, serta perkembangan penanganannya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel.

Menko AHY mengatakan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) yang ditandatangani dalam forum tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat orkestrasi dan integrasi penanganan kawasan kumuh sekaligus mencegah fragmentasi program antarkementerian dan lembaga. Kemenko Infra akan menjalankan fungsi koordinasi untuk memastikan berbagai program dan kewenangan dapat bergerak dalam satu arah.

“Yang jelas saat ini kita melibatkan dulu yang tadinya ini berserakan,” ujar Menko AHY.

Ia menegaskan keberhasilan penanganan permukiman kumuh membutuhkan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kemenko Infra, kata Menko AHY, siap memberikan dukungan dalam mengorkestrasi upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait agar penataan kawasan kumuh dapat berjalan lebih terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Forum koordinasi penanganan permukiman kumuh terpadu ini menghadirkan jajaran kementerian terkait, kepala daerah hingga akademisi dan mitra pembangunan.

*SP-317/INFRA/HUMAS/IX/2026*

Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi