Menko AHY di Rakornas IG 2025: Data Geospasial Fondasi Utama Pembangunan Infrastruktur Nasional
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa informasi geospasial yang akurat dan lengkap menjadi dasar utama dalam merancang pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2025 di Gedung Bappenas, Rabu (16/7/2025), Menko AHY menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan tata ruang wilayah, harus berbasis pada informasi geospasial yang kredibel.
"Kami di Kemenko Infrastruktur terus berupaya menghadirkan tata ruang wilayah yang menjawab tantangan zaman, dari tingkat nasional hingga daerah. Untuk itu, yang paling mendasar kami butuhkan adalah informasi geospasial yang lengkap dan akurat—baik untuk pemanfaatan tanah, tata ruang darat, laut, udara, hingga di dalam bumi," ujar Menko AHY.
Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi harus dirancang berdasarkan data yang menyeluruh agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi panglima pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran.
"Tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara terpisah dan tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel, padahal seharusnya itu menjadi referensi utama dalam pembangunan di semua sektor dan di seluruh wilayah," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana, yang dapat dipetakan secara lebih akurat melalui data geospasial.
"Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya karena keinginan untuk membangun jalan dari titik A ke B tanpa memperhitungkan risiko bencana di wilayah yang dilalui. Hal seperti ini harus dihindari karena sangat krusial bagi para pelaku pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Menutup sambutannya, Menko AHY menyampaikan lima arahan strategis sebagai bentuk komitmen memperkuat transformasi informasi geospasial nasional agar lebih berdampak nyata.
Pertama, penyelenggaraan informasi geospasial harus diarahkan menjadi user-oriented, yaitu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, kebijakan informasi geospasial harus bersifat agile, yakni responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan iklim, serta kebutuhan keberlanjutan dan masyarakat.
Ketiga, mendorong integrasi informasi geospasial ke dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan—mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
Keempat, penting untuk membangun sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan lintas level pemerintahan guna mencegah duplikasi tugas, tumpang tindih kewenangan, atau pemborosan anggaran.
Kelima, Menko AHY mengajak seluruh peserta menjadikan Rakornas BIG bukan sekadar forum tahunan, melainkan ruang pengambilan keputusan strategis yang menghasilkan kebijakan konkret dan target yang terukur.
"Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang tangguh dan inklusif melalui kebijakan berbasis ruang dan data yang kuat," tutup Menko AHY.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini; serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.
Menko AHY turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Nazib Faizal, serta Staf Khusus Menteri, Herzaky Mahendra Putra.
SP-240/INFRA/HUMAS/VII/2025
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#MemperkuatInfrastruktur
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra
Dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2025 di Gedung Bappenas, Rabu (16/7/2025), Menko AHY menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan tata ruang wilayah, harus berbasis pada informasi geospasial yang kredibel.
"Kami di Kemenko Infrastruktur terus berupaya menghadirkan tata ruang wilayah yang menjawab tantangan zaman, dari tingkat nasional hingga daerah. Untuk itu, yang paling mendasar kami butuhkan adalah informasi geospasial yang lengkap dan akurat—baik untuk pemanfaatan tanah, tata ruang darat, laut, udara, hingga di dalam bumi," ujar Menko AHY.
Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi harus dirancang berdasarkan data yang menyeluruh agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi panglima pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran.
"Tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara terpisah dan tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel, padahal seharusnya itu menjadi referensi utama dalam pembangunan di semua sektor dan di seluruh wilayah," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana, yang dapat dipetakan secara lebih akurat melalui data geospasial.
"Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya karena keinginan untuk membangun jalan dari titik A ke B tanpa memperhitungkan risiko bencana di wilayah yang dilalui. Hal seperti ini harus dihindari karena sangat krusial bagi para pelaku pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Menutup sambutannya, Menko AHY menyampaikan lima arahan strategis sebagai bentuk komitmen memperkuat transformasi informasi geospasial nasional agar lebih berdampak nyata.
Pertama, penyelenggaraan informasi geospasial harus diarahkan menjadi user-oriented, yaitu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, kebijakan informasi geospasial harus bersifat agile, yakni responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan iklim, serta kebutuhan keberlanjutan dan masyarakat.
Ketiga, mendorong integrasi informasi geospasial ke dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan—mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
Keempat, penting untuk membangun sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan lintas level pemerintahan guna mencegah duplikasi tugas, tumpang tindih kewenangan, atau pemborosan anggaran.
Kelima, Menko AHY mengajak seluruh peserta menjadikan Rakornas BIG bukan sekadar forum tahunan, melainkan ruang pengambilan keputusan strategis yang menghasilkan kebijakan konkret dan target yang terukur.
"Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang tangguh dan inklusif melalui kebijakan berbasis ruang dan data yang kuat," tutup Menko AHY.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini; serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.
Menko AHY turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Nazib Faizal, serta Staf Khusus Menteri, Herzaky Mahendra Putra.
SP-240/INFRA/HUMAS/VII/2025
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#KemenkoInfrastruktur
#MemperkuatInfrastruktur
#InfrastrukturUntukSemua
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @kemenkoinfra
X: @kemenkoinfra
YouTube: @kemenkoinfra